Popularisme Positif, Alternatif Solusi Krisis

Kendala yang terjadi pada konsepsi anggaran kita adalah membentuk anggaran defisit dengan solusi pembiayaan hutang luar negeri, dibanding dengan melakukan set up anggaran berimbang. Penumpukan hutang, sudah banyak disebut sebagai menyembunyikan bom waktu.

Termasuk target defisit anggaran pemerintah RI yang sekitar 1.9-2% pada 2016, dimana target penerimaan negara dieskalasi 7.8% diangka Rp1.900 triliun. Menarik bila kemudian kita menganut prinsip keuangan seperti "every penny you saved, so every penny you earn".

Dibanding pusing untuk mencari tambahan pendapatan, maka kita sebaiknya mulai dengan fokus pengetatan anggaran konsumsi, menularkan sikap hidup hemat, mempelajari kembali penetapan prioritas yang bersifat urgent dalam hidup kita.

Tentu saja, dengan kondisi seperti ini perlu ditunjukkan oleh para pembesar negeri ini serta elit politik ditingkat atas. cost cutting anggaran yang tidak produktif bagi kepentingan masyarakat banyak perlu lebih diperhatikan. Studi banding, biaya rapat bisa dikonversi secara virtual.

Pos alokasi anggaran yang vital bagi kepentingan khalayak perlu mendapatkan fokus perhatian, termasuk infrastruktur, pertanian dan kelautan yang menjadi visi pemerintahan saat ini. Termasuk kerangka pemberdayaan UKM, membangun munculnya kekuatan ekonomi kecil yang massif.

Lebih jauh lagi, membangun popularisme tentu bukan sekedar membangun janji muluk kakpanye politik, tetapi hadir sebagai konsep hidup yang memperlihatkan kesederhanaan sebagai komitmen bersama secara konsisten.

Bila rakyat diminta hidup sederhana sementara para pemimpin yang mewakilinya kemudian bergelimang kemewahan tentu sulit membandingkan Indonesia mampu lebih solid dibanding Yunani. Jelas, kita merindukan pemimpin yang mampu bersikap rendah hati dan bersahaja layaknya pendiri bangsa seperti Bung Hatta yang mampu menahan diri dari gemerlap dunia bahkan untuk mengganti sepatu tuanya.