Gradasi Pemikiran Modul Agenda I Latsar CPNS Angkatan XII Tahun 2024

Ditulis oleh Yudha Ariyanto, S.I.Kom.
Perisalah Ahli Pertama, Bagian Risalah, Biro Persidangan I
Sekretariat Jenderal DPR RI

Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara memiliki tujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif terkait wawasan kebangsaan dan pentingnya nilai-nilai bela negara bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). CPNS diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai ASN yang meliputi: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
• Memajukan kesejahteraan umum;
• Mencerdaskan kehidupan bangsa;
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wawasan Kebangsaan

Untuk mencapai hal tersebut, ASN harus profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari kolusi, nepotisme, dan korupsi. ASN diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan memperkuat persatuan bangsa. Mereka harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Karena itu, harus diperkuat secara terus menerus sebagai bekal untuk memulai pengabdian kepada negara dan bangsa. Wawasan kebangsaan diajarkan sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi merupakan pengetahuan yang sangat penting untuk dipahami dan diinternalisasikan oleh setiap ASN. Dengan menggantungkan kepada wawasan kebangsaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ASN akan memiliki karakter yang berintegritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap bangsa, sebagaimana beberapa hal berikut menjelaskan pentingnya wawasan kebangsaan bagi ASN, yaitu:

• Profesionalisme. Wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari menjadi ASN yang profesional. Internalisasi wawasan kebangsaan membuat ASN selalu senantiasa menjaga martabat negara, pemerintah, organisasi dan unit kerja, serta profesinya. Memiliki wawasan kebangsaan yang kuat memungkinkan ASN mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu atau golongan;
• Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. ASN memperkuat persatuan bangsa dengan memahami wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara. ASN dapat mudah beradaptasi dengan kondisi sosial yang beragam di dalam masyarakat untuk membantu masyarakat yang beragam bersatu dan mencegah konflik yang dapat merusak keutuhan bangsa;
• Pelaksana Pelayanan Prima. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, ASN memiliki kemampuan untuk menyediakan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif serta berorientasi kepada kepuasan publik. Mereka memiliki kemampuan untuk melayani semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan, yang pada ujungnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
• Implementasi SANKRI. ASN merupakan penggerak Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, ASN dapat melaksanakan sistem ini dengan baik untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;
• Menghadapi Tantangan Kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang kuat sangat penting di tengah berbagai masalah yang mengancam kebangsaan saat ini. Wawasan kebangsaan yang kuat akan memungkinkan ASN untuk menghadapi dan mengatasi berbagai dinamika yang memengaruhi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan yang memengaruhi negara baik yang berasal dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia;
• Pemantapan Kesadaran Bela Negara. Wawasan kebangsaan dapat meningkatkan rasa bela negara ASN. Dengan memahami wawasan kebangsaan, ASN dapat menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dengan lebih efektif efisien, dimana bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Ini penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Nu Online (https://islam.nu.or.id)

Kesadaran Bela Negara

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, ASN memainkan peran penting dalam mewujudkan kemajuan negara. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif. Wawasan kebangsaan menjadi titik awal kesadaran bela negara yang akan memastikan ASN siap menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan pemerintahan dan kedaulatan negara.

Kesadaran bela negara adalah pemahaman dan kesadaran dari warga negara untuk melindungi dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Wawasan kebangsaan memberikan dasar pengetahuan dan pemahaman tentang bangsa dan negara. Kesadaran bela negara berangkat dari wawasan kebangsaan akan mendorong sikap proaktif dalam menjaga dan mempertahankan negara untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan dan keamanan negara.

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1). Pengembangan kesadaran bela bagi ASN sangat pentng, ASN diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kesadaran bela negara bagi ASN, meliputi:

• Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara. Kesadaran bela negara akan membuat ASN untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan golongan. Setiap ASN selalu senantiasa menjunjung tinggi martabat negara, pemerintah, profesi, organisasi dan unit kerja, serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu atau kelompok;
• Kesejahteraan dan Keamanan Nasional. Rasa aman dan kesejahteraan akan terwujud di dalam negara yang kuat dan stabil. Kesadaran bela negara memastikan bahwa setiap ASN  siap membantu dan melindungi negara dari ancaman sehingga akan mewujudkan negara yang kuat dan stabil;
• Pemeliharaan Identitas Kepribadian Bangsa. Kesadaran bela negara akan memberikan pemahaman kepada ASN untuk memahami sejarah dan budaya bangsa. ASN dapat mempertahankan identitas kepribadian nasional sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai perekat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia yang beraneka ragam;
• Kepatuhan dan Loyalitas. Untuk menjaga keutuhan dan integritas bangsa, kesadaran bela negara mencakup patuh terhadap hukum dan kebijakan negara serta setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ASN dituntut untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan setia kepada Pancasila, UUD 1945, serta pemerintah yang sah;
• Pengorbanan untuk Kepentingan Bersama. Salah satu kunci bela negara adalah kesediaan untuk berkorban demi bangsa dan negara. Tanpa kesediaan untuk berkorban, negara akan menemui stagnasi dan kemunduran. Kesadaran bela negara akan mendorong ASN untuk memberikan pelayanan prima tanpa pamrih demi kemajuan bangsa;
• Pengembangan Kompetensi. Kemampuan untuk mempertahankan kemerdekaan negara juga merupakan bagian dari kesadaran bela negara. Dewasa ini, dengan berbagai perkembangan teknologi menuntut ASN untuk beradaptasi dan mengembangkan kompetens digital yang tidak hanya berpijak bapa penguasaan kemampuan digital namun juga harus dituntut dengan literasi digital demi menunjang kemajuan bangsa dan negara.

Secara keseluruhan, wawasan kebangsaan membantu ASN memahami prinsip-prinsip utama bangsa Indoensia dan kesadaran bela negara membuat mereka siap untuk melindungi prinsip-prinsip ini dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). Kombinasi keduanya meningkatkan kemampuan ASN dan meningkatkan komitmennya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam menggerakan roda administrasi pemerintahan.

Implementasi Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara
dalam Sistem Administrasi NKRI

Sistem administrasi nasional disebut dengan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional, yaitu: negara Indonesia yang merdeka , bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam sistem administrasi ini, ASN dituntut menginternalisasikan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara sehingga dapat memberikan pelayanan prima berdasarkan atas kepuasan publik dengan profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari kolusi, nepotisme, dan korupsi.

Wawasan kebangsaan sangat diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Administrasi NKRI untuk mewujudkan pelayanan prima yang adil dan tidak diskriminatif. Melihat wawasan kebangsaan adalah sikap dan pandangan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan individu atau kelompok, yang mencakup pemahaman akan identitas nasional, kesadaran akan keberagaman, dan komitmen terhadap persatuan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wawasan kebangsaan mendorong ASN untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dalam setiap langkah administratif dan pelayanan publik. Kebijakan dan kputusan yang diambil oleh ASN akan mendukung kesatuan nasional.

Kesadaran bela negara yang berangkat dari wawasan kebangsaan akan mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di dalam Sistem Administrasi NKRI. Kesadaran bela negara merupakan pemahaman bahwa ASN secara sadar berupaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam diri bangsa Indonesia. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sebagai penggerak administrasi negara, ASN dapat mengimplementasikan prinsip bela negara dalam pelaksanaan tugasnya untuk menjaga stabilitas dan integritas negara, serta mendorong integritas dan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Sistem ini memastikan bahwa tujuan nasional, yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, dicapai dengan efektif dan efisien oleh pemerintah. Peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan menyediakan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan publik diatur oleh Sistem Administrasi NKRI.

Analisis Isu Kontemporer

Tujuan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia pada tahun 2025 memberikan latar belakang pentingnya analisis isu kontemporer. Reformasi ini dilakukan sebagai tanggapan atas masalah kapasitas dan kurangnya perhatian PNS terhadap peningkatan kualitas birokrasi, yang membuat Indonesia masih kalah bersaing di tingkat regional dan internasional. Selain itu masalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, sehingga menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Perubahan lingkungan strategis merupakan perubahan yang memengaruhi kinerja birokrasi secara umum dan khusus pada pelaksanaan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan NKRI. Perubahan ini juga memengaruhi posisi dan keberadaan suatu negara dalam percaturan global.

Berbagai faktor mempengaruhi kinerja PNS dalam perubahan lingkungan strategis ini termasuk modal insani, yang meliputi: modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika/moral, dan modal kesehatan fisik/jasmani. Modal insani ini sangat penting untuk mengatasi perubahan lingkungan strategis.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dilatih untuk menjalankan profesinya sebagai ASN berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Dengan mendorong setiap PNS untuk memahami perubahan lingkungan strategis secara menyeluruh, prinsip-prinsip ini diterapkan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam peningkatan kapasitas organisasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan merupakan bagian dari perjalanan peradaban manusia. Karena itu, ASN perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan diantisipasi bukan hanya sebagai sesuatu yang "berbeda", namun lebih dari itu, perubahan perlu dianggap sebagai entitas yang bermanfaat bagi manusia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus adaptif, inovatif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ASN yang memahami perubahan lingkungan strategis akan mampu secara sadar untuk mempersiapkan diri dan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki. Selain itu, ASN akan mendapatkan dorongan untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu strategis kontemporer. Isu-isu ini dapat menjadi katalisator munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak pada kinerja birokrasi secara keseluruhan, khususnya pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai PNS pelayan publik. Isu kontemporer yan gmenyangkut perubahan lingkungan strategis meliputi:

• Tindak Pidana Korupsi;
• Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba;
• Radikal Terorisme;
• Money Laundry;
• Perang proksid;
• Kejahatan Komunikasi Massa (cyber crime, hate speech, dan hoax).

Pexels.com

Korupsi

Korupsi telah menjadi masalah global yang berlangsung sejak lama. Pertama kali muncul di dunia ini pada zaman kuno, seperti dalam cerita Yunani dan Romawi kuno. Selama sejarah manusia, korupsi telah ada dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti: politik, ekonomi, dan sosial budaya. Begitupun, korupsi di Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang. Korupsi pertama kali dikenal selama penjajahan Belanda, ketika para pejabat kolonial sering melakukan korupsi untuk mempertahankan jabatan dan posisi mereka. Setelah kemerdekaan, korupsi masih tetap ada dan menjadi salah satu masalah utama Indonesia hingga saat ini.

Korupsi terjadi ketika pejabat publik yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti penggelapan uang, penyalahgunaan wewenang, dan penggunaan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi yang dilakukan oleh ASN memiliki dampak yang merusak terhadap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa dampak korupsi, meliputi:

• Korupsi dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak dihargai dan mendapatkan pelayanan publik yang buruk. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan ketika mereka percaya bahwa pejabat publik yang seharusnya membantu mereka menyalahgunakan kekuasaan, tenaga, dan waktu untuk keuntungan pribadi dan mengabaikan tugas utama mereka sebagai pelayan publik. Ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial serta mengurangi keterlibatan warga dalam proses demokrasi;
• Pelayanan publik sering diabaikan oleh pejabat yang korup demi keuntungan pribadi. Akibatnya, masyarakat menerima pelayanan yang buruk atau bahkan tidak sama sekali. Korupsi juga berdampak pada penegakan hukum, keadilan dapat diperdagangkan, sehingga masyarakat kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan;
• Korupsi menyebabkan pemborosan sumber daya negara, seperti uang, waktu, dan tenaga, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik dialihkan ke kantong pribadi. Hal ini mendorong kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi;
• Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena praktik korupsi dapat menghambat investasi, mengurangi kepercayaan investor untuk menanamkan modal, dan hal ini akan memperlambat laju inovasi;
• Proyek yang tidak berjalan sesuai rencana, kualitas konstruksi yang buruk, dan peningkatan biaya merupakan dampak langsung yang terjadi akibat pejabat yang korup. Ini menghambat kemajuan negara dan memperburuk keadaan sosial-ekonomi;
• Korupsi dapat kesenjangan sosial semakin lebar dimana kerugian besar bagi masyarakat meliputi: peningkatan kemiskinan, tidak adanya pemerataan kesejahteraan, serta ketidakadilan dalam pembagian kekayaan negara sehingga jurang antara kaya dan miskin semakin menganga.

Pembangunan sikap antikorupsi perlu dimiliki oleh setiap ASN untuk membangun bangsa dan negara, untuk itu dapat dilakukan dengan cara:

• ASN harus ditanamkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara sehingga dapat memahami akibat korupsi dan pentingnya membangun sikap antikorupsi;
• Meningkatkan komitmen ASN terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya;
• Dibuat dan diterapkan kode etik dan perilaku yang jelas, termasuk pula memberikan pemahaman terkait core values ASN BerAKHLAK dan employer branding “Bangga Melayani Bangsa” sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021;
• Meningkatkan kesadaran dan komitmen ASN terhadap pentingnya membangun sikap antikorupsi dan mendorong mereka untuk mengintenalisasikan hal tersebut pada kehidupan sehari-hari sehingga ASN senantiasa menjaga diri mereka dari tindakan korupsi dan dapat menjadi teladan di masyarakat;
• Memberikan penghargaan dan dukungan kepada ASN yang menunjukkan sikap antikorupsi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang terlibat dalam praktik korupsi. Hali ini juga termasuk menegakkan sistem perlindungan kepada ASN yang menjadi wistleblower terkait dugaan korupsi yang terjadi di dalam instansinya;
• Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara instansi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan penghapusan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga seluruh masyarakat untuk melakukan pelaporan kecurigaan tindakan korupsi yang ditemui.

Pexels.com

Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan memiliki efek berbahaya pada tubuh. Berdasarkan Kemenkes, Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya. Narkoba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, seperti heroin, kokain, dan marijuana. Narkoba telah digunakan sejak lama, tetapi penyalahgunaannya semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Penyalahgunaan penggunaan narkoba oleh pejabat publik merupakan bahaya besar yang dapat merusak kredibilitas dan kinerja pemerintah. ASN yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat menyalahgunakan narkoba akan menyebabkan penurunan yang tajam dari kepercayaan publik terhadap pemerintah. ASN akan diragukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Penurunan kepercayaan ini berdampak langsung pada legitimasi pemerintah, yang pada gilirannya akan mengakibatkan penurunan dukungan publik dan partisipasi dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah. Adapun dampak penyalanggunaan penggunaan narkoba meliputi:

• Penyalahgunaan penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, organ internal, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka pendek ataupun panjang seperti depresi, kecemasan, dan gangguan fungsi organ vital;
• Penyalahgunaan penggunaan narkoba dapat memengaruhi kemampuan kognitif seperti memori, perhatian, dan kemampuan berpikir. Ini dapat berdampak pada bagaimana seorang ASN berkinerja dan memberikan pelayanan publik;
• Penyalahgunaan penggunaan narkoba sering kali mempengaruhi hubungan sosial. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan isolasi sosial, kehilangan minat dalam aktivitas sosial, dan kehancuran hubungan dengan teman dan keluarga. Seorang ASN menjadi anti sosial, sulit beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan baru, sulit bekerja sama dan berkolaborasi;
• Penyalahgunaan penggunaan narkoba seringkali dikaitkan dengan kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan tindak pidana lainnya, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat;
• Penyalahgunaan penggunaan narkoba dapat menyebabkan kemunduran sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan penggunaan narkoba akan berujung kepada pemecatan, kehilangan harta benda, dan masalah keuangan yang berkelanjutan;
• Penyalahgunaan penggunaan narkoba ketika menjangkau masyarakat secara luas, dapat menyebabkan biaya kesehatan yang lebih tinggi, penurunan produktivitas, dan peningkatan kejahatan di dalam masyarakat.

Penyalahgunaan penggunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengguna, serta keluarga, komunitas, dan negara secara keseluruhan. Untuk membangun kesadaran anti narkoba, dapat dilaksanakan beberapa hal berikut:

• Perlu memahami definisi, klasifikasi, dan sejarah narkoba. Ini membantu ASN dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi betapa berbahayanya narkoba bagi individu dan masyarakat;
• Memahami pelanggaran narkoba, yang meliputi: perdagangan, pemakaian, dan penyalahgunaan. ASN perlu untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya dalam membantu mencegah penyebaran narkoba dan mencegah orang lain untuk menggunakannya;
• Pendidikan dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran anti narkoba sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, media massa, dan program pendidikan masyarakat;
• Membangun kesadaran sosial melalui kampanye dan pendidikan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami betapa berbahayanya narkoba dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mencegah penyalahgunaan;
• Memahami dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh narkoba membantu dalam mendorong ASN untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan narkoba dan mencari bantuan jika mereka terjerat;
• Memahami hukum positif yang berlaku dalam mengatur penyalahgunaan penggunaan narkoba akan membantu dalam menghentikan penyalahgunaan dan mencegah orang lain dari terjerat dalam penyalahgunaan

Pexels.com

Radikalisme & Terorisme

Radikalisme adalah ideologi yang menuntut perubahan sosial, ekonomi, atau politik secara radikal, seringkali dengan cara yang tidak konstruktif dan agresif. Radikalisme dapat dikarenakan berbagai hal, maliputi: politik, agama, atau ideologi lainnya. Sedangkan terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memaksa pemerintah atau masyarakat untuk mengubah atau memenuhi permintaan tertentu. Tindak pidana terorisme melibatkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk pembunuhan, penyerangan, dan penggunaan bom. Terorisme sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi radikal dan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau agama melalui kekerasan.

Terorisme dan radikalisme sering kali saling berkaitan. Radikalisme dimanfatkan terorisme dalam membangun ideologi dalam menuntut perubahan yang radikal dalam sistem sosial, ekonomi, atau politik yang kemudian diwujudkan melalui tindakan kekerasan. Terorisme, di sisi lain, dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan radikal tertentu, seperti memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan atau memenuhi permintaan tertentu. Berbagai dampak radikalisme dan terorisme bagi kemajuan bangsa, meliputi:

• Terorisme dan radikalisme memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas keamanan nasional. Tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal sering menghasilkan kekerasan yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan menimbulkan ketakutan di masyarakat;
• Radikalisme dapat menyebabkan konflik di masyarakat. Seringkali, ideologi ekstrem yang dianut oleh kelompok radikal bertentangan dengan prinsip-prinsip nasional, yang dapat menyebabkan konflik di antara kelompok yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
• Terorisme tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga berdampak pada ekonomi. Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh terorisme dapat mengurangi investasi, mengganggu kegiatan ekonomi, dan meningkatkan biaya keamanan, yang semuanya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi;
• Radikalisme dapat menyebar dan memengaruhi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Proses radikalisasi ini dapat menyebabkan lebih banyak orang terlibat dalam aktivitas terorisme, yang menghasilkan siklus kekerasan yang sulit dihentikan;
• Terorisme dari kelompok tertentu dapat menyebabkan stigma terhadap kelompok etnis atau agama tertentu, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan ketegangan sosial di masyarakat;
• Seringkali, negara-negara yang menghadapi ancaman terorisme harus meningkatkan anggaran mereka untuk keamanan. Ini dapat mengalihkan sumber daya dari bidang penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan;
• Terorisme dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan masyarakat umum. Kecemasan dan ketakutan yang ditimbulkan dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat dan mengurangi rasa aman mereka.

ASN perlu memahami pentingnya kesadaran anti-radikalisme dan anti-terorisme. ASN diharapkan dapat membangun kesadaran untuk mengidentifikasi dan menghadapi radikalisme dan terorisme, serta mencegah dan menghentikan tindakan-tindakan yang merugikan tersebut. Kesadaran ini diharapkan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui hal berikut ini:

• Meningkatkan pemahaman tentang pengertian dan sejarah terorisme. Sejarah terorisme mencakup berbagai peristiwa yang menunjukkan bagaimana terorisme berkembang dan berdampak pada masyarakat dan negara;
• Terorisme memiliki dampak yang luas dan berbahaya bagi masyarakat, termasuk kerusakan fisik, kematian, dan ketakutan yang meluas. Dengan memahami dampak terorisme ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghadapinya dengan lebih baik;
• Terorisme membutuhkan kesadaran yang mendalam dan komitmen untuk melawannya. Meningkatkan kesadaran anti-terorisme dapat melalui pelatihan dan pendidikan yang menyeluruh. Diharapkan ASN dapat memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis, termasuk terorisme;
• Melakukan analisis terhadap isu-isu seperti terorisme, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis. ASN diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu penting yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak pada kinerja birokrasi;
• ASN diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan bela negara dalam menghadapi terorisme. ASN diharapkan dapat menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan memegang teguh kode etik dalam menjalankan tugas jabatan;
• ASN harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi terorisme. ASN diharapkan dapat mengedepankan kesadaran bela negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Pexels.com

Pencucian Uang (Money Laundry)

Money Laundry juga dikenal sebagai "pencucian uang", adalah tindakan yang digunakan untuk menyembunyikan sumber uang yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak seperti uang tersebut berasal dari sumber yang legal. Untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari tindakan kriminal seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau penipuan, pencucian uang biasanya terdiri dari beberapa langkah yang bertujuan untuk mengubah uang haram tesebut menjadi uang yang tampak legal. Pencucian uang ini biasanya melibatkan beberapa tahapan proses, meliputi:

• Penempatan (Placement). Tahap awal di mana uang ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan, melalui bank atau institusi keuangan lainnya;
• Pemisahan (Layering). Proses di mana uang yang telah ditempatkan dipisahkan dari sumber aslinya melalui beberapa transaksi yang rumit sehingga sulit untuk dipantau asal uang tersebut;
• Integrasi (Integration). Tahap terakhir di mana uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam ekonomi dengan cara yang tampak sah, memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya dengan aman.

Pencucian uang memiliki dampak terhadap perekonomian dan stabilitas sosial. Beberapa dampak tersebut meliputi:

• Dampak Ekonomi: Pencucian uang dapat merusak integritas sistem keuangan. Uang yang dicuci biasanya berasal dari kegiatan ilegal, dan ketika uang tersebut masuk ke dalam sistem ekonomi, dapat menyebabkan distorsi pasar, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, pengurangan investasi, dan penghentian pertumbuhan ekonomi yang sehat;
• Dampak Sosial: Peningkatan kejahatan terorganisir dan korupsi disebabkan oleh pencucian uang. Bisa menjadi lebih buruk terhadap kondisi sosial dan meningkatkan ketidakadilan ketika individu atau kelompok penjahat dapat memanfaatkan uang yang diperoleh dari tindakan kriminal digunakan untuk kegiatan yang sah dan legal. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan kekerasan dan penurunan kualitas hidup di masyarakat;
• Dampak Hukum dan Keamanan: Pencucian uang sering dikaitkan dengan kejahatan serius lainnya, seperti terorisme, korupsi, dan perdagangan narkoba. Penegakan hukum dan keamanan nasional menjadi teralihkan untuk memerangi kejahatan ini dan mengalihkan lembaga negara ini dari ancaman yang lebih penting untuk bangsa dan negara;
• Dampak Reputasi: Jika negara atau lembaga keuangan terlibat dalam pencucian uang, mereka dapat kehilangan reputasi dan kepercayaan investor dan mitra dagang. Ini dapat berdampak pada perekonomian negara secara luas;
• Dampak Kebijakan Publik: Pencucian uang dapat memengaruhi kebijakan publik dengan menimbulkan tekanan untuk mengubah undang-undang dan regulasi saat ini, seringkali untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu yang terlibat dalam praktik ilegal, yang mengganggu proses demokrasi dan keadilan sosial.

Upaya penanggulangan pencucian uang (money laundry) ini mencakup beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk mengatasi dan mencegah praktik ilegal tersebut. Berikut adalah penjelasan upaya tersebut, yang meliputi:

• Pendidikan dan Kesadaran: meningkatkan kesadaran ASN tentang bahaya pencucian uang dan dampaknya terhadap ekonomi dan keamanan negara. Ini termasuk pelatihan ASN untuk memahami masalah terkait pencucian uang dan cara mengidentifikasinya;
• Regulasi yang Ketat: memperkuat sistem dan peraturan yang mengatur pencucian uang. Ini termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap orang dan organisasi yang terlibat dalam pencucian uang dan sanksi yang tegas;
• Pengawasan dan Pemantauan: Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan, terutama yang melibatkan uang dalam jumlah besar atau yang mencurigakan, termasuk kerja sama antara lembaga pemerintah dan pihak swasta untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan;
• Kerjasama Internasional: mengembangkan kolaborasi internasional dalam penanggulangan pencucian uang karena jenis kejahatan ini lintas batas. Ini termasuk negara-negara berbagi informasi dan best practice untuk mendukung penegakan hukum;
• Sistem Pelaporan: Untuk mencegah pencucian uang sebelum terjadi, lembaga keuangan dan bisnis harus menerapkan sistem pelaporan yang efektif untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan;
• Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan kemampuan penegak hukum dan institusi terkait untuk menemukan dan menangani kasus pencucian uang, termasuk memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk investigasi.

Pexels.com

Perang Proksi

Perang proksi disebut sebagai "perang boneka" atau "perang di balik layar", adalah jenis konflik yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang mempengaruhi atau mendukung pihak yang langsung terlibat dalam konflik. Perang proksi dianggap sebagai masalah strategis modern yang memengaruhi perubahan lingkungan strategis dan dapat memengaruhi kinerja birokrasi.

Sejarah perang proxy dimulai dengan perang dingin, ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan negara satelit untuk melawan satu sama lain. Contoh yang paling terkenal adalah perang Vietnam, di mana Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan dan Uni Soviet mendukung Vietnam Utara. Sedangkan perang proksi era kontemporer berlangsung dengan lebih kompleks dan dinamis melalui intervensi militer dan diplomasi terhadap negara yang sedang terjadi konflik internal, seperti perang di Afghanistan dan Irak, di mana Amerika Serikat membantu pemerintah yang berkuasa sementara Rusia dan Iran membantu pemberontak.

Perang proksi juga dikenal sebagai perang sengketa atau perang tidak langsung, terjadi ketika agen atau pihak ketiga tidak langsung terlibat dalam pertempuran fisik. Baik pemberontakan komunis di Indonesia pada tahun 1960-an maupun konflik agraria di beberapa wilayah, seperti Sulawesi Selatan, adalah contoh perang proxy yang pernah terjadi di Indonesia. Pemberontakan komunis di Indonesia adalah konflik antara pemerintah dan kelompok komunis secara tidak langsung, dan konflik agraria terjadi karena pemerintah dan kelompok petani tidak setuju dengan hak-hak atas tanah. Indonesia juga pernah mengalami sejumlah konflik sipil dan agama. Misalnya, ada perselisihan antara pemerintah dan kelompok separatis di Aceh, Papua, dan Sulawesi Selatan, serta perselisihan antara kelompok agama yang berbeda, seperti di beberapa tempat antara kelompok Islam dan Kristen.

Perang proksi terjadi ketika konflik antara dua atau lebih negara melibatkan pasukan atau agen mereka dalam konflik dan terjadi di wilayah negara lain. Dampak dari perang proksi dapat dijelaskan meliputi beberapa hal berikut:

• Dampak Stabilitas Internasional: Perang proksi dapat menyebabkan ketidakstabilan di negara yang bersangkutan dan memperburuk hubungan antar negara, mempengaruhi  stabilitas global dan meningkatkan risiko konflik lainnya;
• Dampak Ekonomi: Dalam situasi perang proksi, konflik dapat berdampak pada ekonomi negara yang bersangkutan. Kondisi ekonomi dan sosial dapat memburuk jika investasi, perdagangan, dan perekonomian umum terganggu;
• Dampak Kehidupan Sipil: Konflik yang terjadi dalam konteks perang proksi dapat mempengaruhi kehidupan sipil di negara yang terlibat. Terdapat risiko terjadinya kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, dan penderitaan bagi warga sipil;
• Dampak Perubahan Lingkungan Strategis: Perang proksi dapat memengaruhi perubahan strategis dalam lingkungan negara yang terlibat dengan memperburuknya hubungan antara negara, menyebabkan konflik lebih lanjut, dan mengubah dinamika geopolitik di wilayah tersebut.

Perang proksi biasanya digunakan dalam pertempuran atau konflik di mana negara atau kelompok mendukung atau menyuplai satu pihak untuk melawan pihak lain. Penanggulangan perang proksi memerlukan pendekatan strategis yang melibatkan beberapa tindakan penting. Berikut ini adalah beberapa cara untuk melindungi dari perang proksi, meliputi:

• Meningkatkan pamahaman tentang perang proksi di mana negara-negara besar memanfaatkan negara lain sebagai agen atau boneka. Negara-negara besar melakukan intervensi melalui tindakan militer atau diplomatik terhadap negara yang sedang konflik internal dan mengalami ketidakstabilan untuk mencapai tujuan negara besar tersebut. Hal ini dilakukan agar negara besar terhindar dari konflik langsung dan memanfaatkan kekuatan negara lain.
• Meningkatkan pemahaman ASN akan dampak yang ditimbulkan oleh perang proksi melalui seminar, diskusi panel, dan lokakarya yang melibatkan pakar dan penyintas konflik yang dapat memberikan perspektif nyata tentang betapa merugikannya dampak dari proksi war.
• Meningkatkan kesadaran pentingnya menghindari konflik dan perang proksi dengan dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa, mengedepankan wawasan kebangsaan, dan kesadaran bela negara melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Pexels.com

Kejahatan Komunikasi Massa

Kejahatan komunikasi massa merupakan kejahatan yang memanfaatkan media komunikasi massa, meliputi: cyber crime, hate speech, dan hoax. Media komunikasi yang digunakan dalam kejahatan komunikasi massa, meliputi: media internet, televisi, radio, dan media sosial. Ini termasuk kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi untuk melakukan kejahatan, yang meliputi: pencurian identitas, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Berikut disampaikan kejahatan komunikasi massa yang tergolong dalam isu kontemporer dalam perubahan lingkungan strategis, meliputi:

• Cyber Crime: kategori kejahatan yang dilakukan melalui internet, seperti pencurian identitas, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang salah;
• Hate Speech: ucapan atau tulisan yang menunjukkan kebencian atau diskriminasi terhadap suatu kelompok karena ras, agama, etnis, atau identitas lainnya.
• Hoax: informasi yang salah atau palsu, biasanya untuk mendapatkan perhatian atau menyebarkan informasi yang salah.

Kejahatan komunikasi massa memiliki dampak yang luas dan merusak, terutama dalam era globalisasi saat ini di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan tanpa batas. Berikut ini dampak kejahatan komunikasi massa, yang meliputi:

• Kejahatan komunikasi massa yang merupakan berita palsu atau menyesatkan dapat menyebar dengan cepat melalui internet. Hal ini menyebabkan kebingungan dan membentuk opini publik yang salah, yang dapat berdampak negatif pada keputusan politik dan sosial, yang semakin membentuk polarisasi di dalam masyarakat;
• Kejahatan komunikasi massa khususnya ujaran kebencian dapat menimbulkan lebih banyak konflik di masyarakat. Orang-orang cenderung percaya pada informasi yang mendukung pandangan mereka meskipun kurang tepat. Hal ini memperburuk polarisasi dan mengurangi upaya untuk berdiskusi secara konstruktif;
• Propaganda dan ujaran kebencian dapat menyebabkan kekerasan dan konflik antar kelompok. Tindakan diskriminasi dan kekerasan juga sering difasilitasi oleh media yang digunakan untuk menyebarkan kebencian.
• Kejahatan komunikasi massa menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada media dan institusi pemerintah ketika mereka sering menemukan berita palsu atau bias. Ini menyebabkan menurunnya partisipasi demokrasi masyarakat.
• Kejahatan komunikasi massa yang mengakibatkan kejahatan lain, seperti penipuan, pencurian identitas, pencurian data pribadi, dapat mempengaruhi pasar, investasi, dan perekonomian. Kampanye disinformasi juga dapat merusak reputasi orang dan bisnis, mengakibatkan kerugian finansial.
• Kejahatan komunikasi massa juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Berita negatif atau palsu dapat menimbulkan kecemasan, ketidakpercayaan, dan kelelahan mental. Orang mungkin menjadi apatis atau takut terlibat dalam diskusi publik jika mereka tidak dapat membedakan mana informasi yang benar, yang mengurangi partisipasi demokratis.

Langkah penting dalam memerangi kejahatan komunikasi massa adalah mengajarkan orang-orang cara membedakan informasi yang salah dan belajar berpikir kritis. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, komunitas sipil, dan platform media sosial diperlukan untuk membuat peraturan yang mencegah penyebaran informasi yang berbahaya dan mendukung penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.

Menanggulangi kejahatan komunikasi massa dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi media dan kritis masyarakat. Literasi media tidak hanya menjacup digital skills atau kemampuan untuk mengoperasian gawai digital, namun juga didukung dengan digital ethics, digital culture, dan digital safety.

Literasi digital menurut UNESCO adalah kemampuan untuk menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk menunjang pekerjaan. Dari empat poin pengertian literasi digital tersebut terlihat bahwa literasi digital tidak hanya kemampuan untuk mengakses konten digital, namun lebih dari itu. Kominfo menjabarkan kompetensi literasi digital menjadi 4 pilar yang wajib dikuasai ASN, yaitu:

• Digital Skills: Kemampuan menggunakan media digital;
• Digital Culture: Memanfaatkan TIK didasarkan atas nilai wawasan kebangsaan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika;
• Digital Ethics: Kemampuan pemahaman etis ketika berselancar di dunia digital (netiquette);
• Digital Safety: Kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital.

Dpr.go.id

Kesiapsiagaan Bela Negara

Kesiapsiagaan Bela Negara merupakan kondisi siap dan siaga yang dimiliki oleh warga negara untuk menghadapi berbagai ancaman dan kesulitan. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi fisik dan mental yang ideal di mana warga negara memiliki keterampilan dan kecerdasan intelektual yang tinggi serta kesehatan fisik dan mental yang baik. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tujuan kesiapsiagaan bela negara adalah meningkatkan integritas moral, semangat nasionalisme, dan profesionalisme dalam upaya meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Hal ini termasuk sifat-sifat seperti disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji, yang dijiwai oleh rasa nasionalisme dan patriotisme. Kesiapsiagaan Bela Negara bagi ASN berfokus pada pembelajaran dan pelatihan yang terintegrasi, yang melibatkan pembelajaran klasik dan non-klasik di tempat kerja. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memahami, menerapkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara sehingga menjadi kebiasaan.

Kesiapsiagaan Bela Negara di Indonesia berakar pada kecintaan rakyat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa dan negara serta kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Salah satu manfaat besar dari kesiapsiagaan bela negara adalah meningkatkan kesadaran dan komitmen warga negara terhadap prinsip-prinsip bela negara dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani berbagai ancaman dan kesulitan yang mungkin muncul. Ini termasuk melawan budaya, ideologi, dan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Kesiapsiagaan yang terintegrasi untuk menghadapi ancaman yang mungkin terjadi dan eskalasi ancaman yang disebabkan oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis yang juga berdampak pada situasi dalam negeri.

Kesiapsiagaan bela negara merupakan dasar penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas suatu bangsa. Ini memastikan bahwa masyarakat dapat merespons dengan cepat dan efisien terhadap berbagai ancaman, baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut manfaat kesiapsiagaan bela negara yang dapat diaplikasikan, meliputi:

• Memungkinkan peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini termasuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh bangsa dari segala bentuk ancaman;
• Kesehatan fisik dan mental yang baik sangat penting dalam kesiapsiagaan bela negara. Seorang ASN diharapkan memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, serta disiplin, tekun, kerja keras, dan tahan uji;
• ASN yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bela negara diharapkan memiliki kemampuan untuk menangani berbagai ancaman multidimensional dengan cerdas karena telah terbiasa melatih kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial;
• Membantu ASN memahami nilai-nilai bela negara, yang meliputi: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara;
• Meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk patuh dan taat pada hukum. Hal ini membantu menciptakan keamanan dan ketentraman lingkungan serta menciptakan masyarakat yang adil.
• Membantu ASN membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara. Ini mencakup kesediaan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada negara dan bangsa serta menghadapi ancaman dengan komitmen yang kuat.
• Merupakan bagian penting bagi ASN karena mendorong untuk memahami, menerapkan, dan mengaktualisasikan prinsip bela negara sehingga mereka menjadi ASN yang profesional.

Kesiapsiagaan bela negara yang komprehensif diperlukan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis bersifat VUCA, termasuk menghadapi ancaman ideologis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta untuk pertahanan dan keamanan. Globalisasi membawa tantangan baru, yang meskipun dapat membantu negara, juga dapat merugikan. Dalam menjalankan tugas sebagai ASN profesional pelayanan publik, ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan loyalitas terhadap negara. Kemampuan awal bela negara termasuk kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral, serta kearifan lokal. Sikap mental dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara adalah bagian dari kemampuan awal bela negara.

Kesehatan Jasmani dan Mental

Salah satu komponen penting dalam kesiapsiagaan bela negara adalah kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani dan mental merupakan dasar penting bagi kesiapsiagaan bela negara. ASN harus memiliki kondisi kesehatan yang prima, baik fisik maupun mental, untuk dapat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi.

Kesehatan jasmani yang baik sangat penting bagi setiap warga negara, terutama bagi ASN yang menjadi abdi negara dan abdi rakyat. Kesehatan jasmani yang baik akan membantu mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Kesehatan jasmani penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya tahan tubuh serta kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aktivitas fisik tanpa kelelahan yang berlebihan. Melakukan aktivitas fisik secara teratur juga dapat membantu mencegah penyakit jantung dan hipertensi.

Kesehatan mental mencakup kemampuan seseorang untuk menangani stres dan tekanan hidup. Gangguan seperti kecemasan dan fobia dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. ASN diharapkan memiliki sifat-sifat seperti ketekunan, ketekunan, kerja keras, dan ketabahan, yang dijiwai oleh patriotisme nasional. Kesehatan mental yang baik membantu seseorang mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai masalah.

Etika dan Kearifan Lokal

Nilai-nilai luhur dan identitas budaya seperti etika, etiket, dan kearifan lokal sangat penting dalam membangun kesiapsiagaan bela negara. Pemikiran dan praktik yang didasarkan pada pengalaman hidup dalam interaksi dengan lingkungan sekitar disebut kearifan lokal. Nilai-nilai kebaikan dan penghormatan terhadap leluhur adalah bagian dari kearifan lokal.

Fondasi moral yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat adalah etika. Etika bela negara mencakup prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Kesiapsiagaan bela negara melibatkan persiapan mental dan moral. Sehingga ASN dapat berkontribusi secara positif dalam menjaga kedaulatan dan integritas negara, mereka diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai etika ini dalam setiap tindakan mereka. Komitmen untuk melakukan tugas dengan jujur dan tanpa korupsi menunjukkan pentingnya etika bela negara. Ini menunjukkan cinta tanah air dan kesadaran berbangsa yang tinggi, yang merupakan bagian dari sikap mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi negara.

Kearifan lokal dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional dan memperkuat rasa kebersamaan warga negara. Istilah "kearifan lokal" mengacu pada pengetahuan dan praktik yang berkembang dalam masyarakat lokal, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Sebagai bagian dari upaya bela negara, penting untuk melestarikan budaya lokal. Dengan memahami dan menghargai kearifan lokal, ASN dapat lebih mudah beradaptasi dengan tantangan saat ini dan berperan aktif dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Ini juga mencakup kesadaran untuk tidak membiarkan budaya lokal diakui oleh orang lain, dan mendorong rasa memiliki terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Kearifan lokal dan etika bekerja sama untuk membangun kesiapsiagaan bela negara. Kearifan lokal memperkuat identitas dan kebersamaan warga negara, sementara etika memberikan panduan moral untuk bertindak. Keduanya membangun karakter ASN yang diperlukan untuk melindungi negara dan menghadapi ancaman.

ASN yang telah memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara akan dapat memilih perubahan lingkungan strategis seperti apa yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis pada zaman sekarang. ASN dikenalkan dengan berbagai kemungkinan perubahan lingkungan strategis melalui internalisasi analisis isu kontemporer. Ketika saatnya tiba, ASN dapat memberikan sumbangsihnya dalam mewujudkan kemajuan Indonesa. Untuk itu, ASN perlu agar setiap saat mampu melakukan tugasnya dan bersiap dengan segala perubahan. Melalui internalisasi kesiapsiagaan bela negara, ASN didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan jasmani dan mental. ASN dikenalkan untuk mempertahankan kesehatan jasmani dan mental yang kuat dalam menangkal hal-hal yang buruk yang sangat cepat mengalir ke Indonesia di era globalisasi dan perkembangan teknologi dewasa ini.