Menggelikan! Itulah kesan yang muncul bila melihat tingkah polah apologi Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menyikapi anak buahnya, Irjen Sugito, digrebek KPK. Bagaimana tidak, sudah jelas yang bersangkutan terjaring OTT KPK, sang menteri dengan entengnya masih bilang: “kami sangat bersih”.
Ya, Pak Menteri itu sedang kalap. Sadar bawahannya sekelas Irjen dicokok KPK, ia kemudian sibuk klarifikasi diri. Ia paparkan ke segenap penjuru hal ihwal “bersih-bersih” yang (katanya) sudah dilakukan. Ia tunjukkan sikapnya yang (katanya) dekat dengan KPK dan tak pernah kenal kompromi.
Belingsatan! Koar-koar di depan media menyatakan diri suci. Banyak kata yang ia keluarkan berbusa-busa. Namun sayangnya, ia awam satu hukum bahasa: kata-kata hanyalah buih bila fakta menunjukkan sebaliknya. Bahwa ketika sang Irjen terjaring OTT KPK, maka semua klarifikasi itu tak diperlukan lagi, sebab sudah tidak bermakna.
Yang paling menggelikan, Menteri Desa juga mengungkap rasa kagetnya. Ia (katanya) tak percaya peristiwa nahas itu menimpa sang Irjen. Ia lantas bercerita tentang prestasi Irjen yang menginisiasi Satgas Saber pungli. Juga tentang posisinya sebagai Ketua UPP (Unit Pemberantasan Pungutan Liar) di Kemendes yang (katanya) kerap menyuarakan antikorupsi.
Entah apa yang ada di benak Menteri Desa terus menerus memuji pesakitan KPK. Tiba-tiba ia gencar bertindak sebagai jubir Irjen. Gencar dan gelagapan. Bisa-bisanya, seperti pengemis minta belas kasih, ia bercerita tentang sosok Sugito yang sederhana, juga tentang rumahnya yang berada di gang sempit, di kawasan Bojong, Bogor.
Bumper Korupsi
Sekeras tenaga Menteri Desa mengais simpati, sekeras itu pula antipati publik tercurah kepadanya. Ini bukan soal kebencian pada seorang anak manusia. Ini soal kemuakan publik terhadap perilaku korupsi. Publik sudah muak dan jenuh. Kemuakan itu menebal bersama tingkah polah politisi/pejabat yang tampak bodoh dan sangat menyebalkan.
Menteri Desa tak tahu menahu soal suap Irjen Kemendes terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, Irjen adalah bawahannya, sebagai pimpinan/pengisi tertinggi jabatan di Inspektorat Jenderal (Itjen). Pengisi jabatan ini pasti dekat dengan menteri mengingat posisi dan fungsinya secara sutrukral sangat strategis.
Tugas Irjen sejatinya melakukan pengawasan internal di Kementerian. Ini terutama untuk mendorong terlaksananya program yang efektif dan efisien serta mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan. Termasuk, melakukan pengawasan terhadap keuangan melalui audit, review, evaluasi dan pemantauan.
Akan tetapi, mengingat Irjen berada dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri, ditambah kedekatan personal dari interaksi kerja sehari-hari, maka kerapkali Irjen dijadikan bumper untuk menutupi bobrok pimpinan dan pejabat kementerian. Irjen sesungguhnya banyak tahu kongkalikong dan permainan proyek di kementerian, akan tetapi ia memilih diam bahkan melindungi.
Karena itu, tertangkapnya Irjen Sugito dan auditor BPK dalam kasus jual-beli WTP jadi petunjuk kuat adanya kongkalikong itu. Kasus suap ini tidak mungkin atas inisiatif Irjen seorang diri. Tidak ada satu pun motif yang bisa diterima akal untuk membenarkan anggapan perilaku sendirian itu.
Yang hampir bisa dipastikan adalah penyuapan itu dimaksudkan untuk menutupi borok pengelolaan keuangan Kemendes PDTT. Borok yang dimaksud tidak lain adanya indikasi korupsi dan penyimpangan yang besar. Ini logika awam yang umum dan muncul seketika. Lagi pula, buat apa nyokok auditor BPK agar dapat WTP jika pengelolaan keuangan beres?
Usut demi usut, Menteri Desa (sebagaimana pengakuannya) memang ingin mengubah predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun lalu ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi menurut informasi, ternyata predikat yang sebenarnya diperoleh tahun ini justru turun menjadi disclaimer. Akhirnya, suap terhadap pejabat BPK oleh Irjen Sugito jadi jalan terakhir yang ditempuh.
Korupsi Berjamaah
Setidaknya, ada empat pihak yang selama ini diketahui punya kendali vital di Kemendes. Keberadaan mereka ditakuti dimana perintahnya wajib dilakukan. Pihak-pihak itulah yang diduga kuat mengendalikan kementerian, termasuk mengatur program dan proyek di 6 Ditjen Kemendes.
Pihak itu antara lain: Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Sekjen Kemendes yang juga Ipar Muhaimin Iskandar (Ketua PKB) Anwar Sanusi, Staf Khusus Menteri Syaiful Huda beserta Indra dan yang tergabung dalam Kantor Staf Menteri, dan Irjen Sugito beserta pejabat di Itjen Kemendes.
Penyuapan terhadap oknum BPK disinyalir atas dasar persetujuan keempat pihak itu. Terutama Sekjen Anwar Sanusi, perannya amat vital sebagai pengatur lalu lintas kebijakan di bawah kendali Menteri.
Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi KPK mengusut tuntas kasus ini hingga menemukan inisiator utama penyuapan beserta pihak yang terkait. Kasus ini terasa miris karena melibatkan dua lembaga yang sama-sama punya tugas mengawasi. Sebuah lembaga yang mestinya jadi panutan dan tumpuan kepercayaan publik.
Di satu sisi, kasus ini jadi ujian keseriusan KPK untuk memperkuat pengawasan (melalui penguatan peran lembaga pengawasan internal lembaga/kementerian) kaitannya dengan pencegahan korupsi. Karenanya, KPK harus kerja cepat dan tuntas meriksa pihak terkait seperti Mendes Eko, Sekjen Anwar Sanusi dll. Termasuk, mengkaji kembali hasil audit BPK tahun ini khususnya laporan keuangan Kemendes. Hasil kajian bisa jadi pintu masuk dalam mengungkap fenomena gunung es korupsi di Kemendes.
Di sisi lain, kasus ini jadi tamparan bagi pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berusaha keras membangun kepercayaan dan integritas. Presiden Jokowi ditipu dan dipermalukan oleh kasus suap Kemendes. Sebuah kasus yang membuat orang menduga-duga: “jangan-jangan predikat WTP yang diraih pemerintah pusat diperoleh dengan cara yang sama dengan Kemendes?
Tentu saja langkah Jokowi ditunggu publik. Apakah presiden akan membiarkan kasus suap Kemendes-BPK merongrong pemerintahannya? Atau ia mengambil langkah tegas menyelamatkan reputasi dengan mendorong KPK dan menindak menterinya? Layak untuk dinanti.
