"Waktu naik jadi 11 persen, harga-harga naik. Pelanggan saya mulai mengurangi belanja. Kalau nanti naik lagi jadi 12 persen, saya tidak tahu bagaimana nasib kami," katanya dengan nada sedih.
Maryati adalah satu dari jutaan masyarakat yang merasakan dampak langsung kenaikan pajak. Sementara itu, di berbagai daerah, pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah menyuarakan kekhawatiran yang sama.
Namun, di sisi lain, ekonom Dimas Pranowo menilai kenaikan ini tidak bisa dihindari. "Kenaikan PPN adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperbaiki kondisi fiskal negara. Ini memang memberatkan, tapi perlu dilakukan secara bertahap," jelasnya.
Tarik Ulur Politik dan Kepentingan Rakyat
PDIP kini vokal menyatakan keberatan terhadap kenaikan PPN, dengan alasan bahwa beban ekonomi masyarakat sudah cukup berat. Dalam berbagai kesempatan, para petinggi partai menegaskan bahwa mereka berdiri di sisi rakyat.
Namun, kritik terhadap sikap PDIP juga berdatangan. "Jika mereka benar-benar peduli, kenapa tidak mengusulkan revisi UU HPP di DPR? Ini lebih konkret daripada hanya berbicara di media," ujar Jajat.
Di ruang sidang DPR, wacana untuk merevisi UU HPP mulai terdengar. Namun, langkah ini membutuhkan dukungan mayoritas yang tidak mudah dicapai. Sementara itu, pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan, dengan alasan demi kestabilan ekonomi.
Perdebatan di Media Sosial
Di media sosial, isu kenaikan PPN menjadi topik yang memecah opini. Sebagian mendukung PDIP sebagai partai "pro rakyat," sementara yang lain menganggap ini hanyalah strategi politik menjelang pemilu.
"Kalau PDIP serius, buktikan di parlemen. Jangan cuma bicara di TV," tulis seorang pengguna Twitter.
Sebaliknya, ada pula yang memahami kenaikan ini sebagai langkah tak terelakkan. "Kita butuh dana untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Memang berat, tapi ini langkah yang perlu," ujar komentar lain.
