Orang Miskin Dilarang Sakit?

Menurut undang-undang, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam pelaksanaannya, upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia masih berbenturan dengan beberapa faktor. Satu yang menjadi momok sampai saat ini adalah karena faktor kemiskinan.

Kemiskinan memang sudah menjadi permasalahan besar di Indonesia. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menunjukkan jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang. Artinya sebanyak 9.36% penduduk Indonesia masih hidup berkekurangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya dalam bidang kesehatan. Lantas di tengah kondisi menyusahkan itu muncul pernyataan klasik bahwa "orang miskin dilarang sakit", yang sekiranya diamini oleh sebagian besar penduduk di Indonesia.

Mirisnya lagi, hal ini bukan hanya isapan jempol semata, melainkan begitulah kenyataan yang tejadi di lapangan. Beberapa faktor yang mendukung penyataan tersebut diantaranya akan diuraikan dalam paparan di bawah ini.

1. Diskriminasi pengguna kartu BPJS

Sebagai warga negara Indonesia kita memiliki asuransi atau jaminan kesehatan yang menjadi program pemerintah disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program pemerintah ini memberi tujuan untuk memberi layanan kesehatan dan melindungi masyarakat mengenai kesehatan. BPJS ini tentunya memiliki 3 tingkatan dalam membedakan besarnya iuran dan fasilitas layanan kesehatannya. Dalam catatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada Desember 2023 peserta BPJS kesehatan yang non aktif dengan alasan menunggak ataupun sebab lainnya mencapai 53,7 juta peserta. Jumlah peserta BPJS kesehatan non aktif ini setara dengan 20,2 % dari total peserta 265,6 juta jiwa.

Dalam beberapa kasus, justru pihak rumah sakit lebih memprioritaskan pasien non-BPJS dibandingkan dengan pasien pengguna BPJS. Hal ini menjadi bukti penting bahwa kesenjangan dalam dunia kesehatan masih menjadi isu yang harus ditangani lebih lanjut oleh pemerintah.

2. Tidak Meratanya Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil

Sekitar 40% dari 269 juta masyarakat Indonesia hidup dengan pendapatan di bawah 3.10 Dolar AS per hari. Ditambah dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya belum sepenuhnya merata. Setidaknya, masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil harus menghadapi beberapa masalah berikut :

- Kurangnya pelayanan kesehatan dasar

- Layanan kesehatan lanjutan yang hampir tidak ada

- 62.9% dari populasi kekurangan akses ke rumah sakit

- 60.8% dari populasi kekurangan akses menuju fasilitas layanan kesehatan primer (puskesmas, pustu, bidan)

3. Tingginya Malnutrisi di Indonesia

Akses kesehatan yang tidak merata kadang menyebabkan kasus stunting yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Stunting adalah masalah gizi kronis anak yang diakibatkan asupan gizi yang kurang sejak dini, bahkan dari sebelum lahir. Berdasarkan ambang batas global malnutrisi di Indonesia dikategorikan tinggi. Informasi yang diperoleh dari situs doctorshare.org menunjukan data sebagai berikut :

- 1/3 anak-anak (di bawah 5 tahun) kurang gizi.

- 30% anak-anak stunting.

- 16.6% di bawah berat dan tinggi ideal.

- 17.5% di bawah berat badan ideal.

- Angka kematian bayi 60/1000.

4. Polemik Fasilitas Rumah Sakit

Fasilitas perawatan dan pengobatan yang modern di rumah sakit menjadi tolak ukur kemajuan sebuah kota. Di beberapa kota besar mungkin tidak sulit menemukan rumah sakit dengan akses yang terjangkau. Namun, bagaimana dengan mereka yang tinggal di desa atau mungkin di pedalaman. Mereka yang memiliki keterbatasan akses tentu harus berusaha lebih keras hanya untuk mencapai fasilitas rumah sakit terdekat. Belum lagi jika ternyata tenaga medis yang dibutuhkan sedang tidak berada di tempat karena sistem kerja shift yang membuat beberapa dokter atau perawat tidak selalu siap bertugas saat kebutuhan medis sangat dibutuhkan.

5. Biaya Obat-Obatan yang Mahal

Meskipun biaya penebusan obat kadang bisa ditangani dengan menggunakan kartu BPJS, namun ada beberapa obat-obatan dan perawatan yang biayanya tidak bisa ditangani oleh BPJS. Beberapa diantaranya yang adalah :

- Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik

- Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat

- Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial

- Perbekalan kesehatan rumah tanga

- Pengobatan mandul atau infertilitas

Dengan berbagai faktor yang telah disebutkan di atas, tampaknya pernyataan "orang miskin dilarang sakit" memang tidak terlalu berlebihan jika digaungkan oleh mereka yang mengalami langsung ketimpangan di dunia kesehatan ini. Kini solusinya kembali lagi ke pemerintah dan para pejabat daerah yang harus berusaha semaksimal mungkin meratakan pembangunan dan mengatur ulang sistem administrasi di bidang pelayanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan.

Nama anggota :

Yasinta Saumarisa

Maulidiah Meirantie P.

Jauza Mitsal Aqillah

M. Dias Paujan Alfaris

Rhyzano Obaja Simangunsong