Menuju Pilkada DKI Jakarta

Airlangga mengambil contoh kasus tentang kebijakan reklamasi oleh Ahok. Siapa yang diuntungkan dengan reklamasi pantai Jakarta pada 17 pulau yang melibatkan 9 pengembang. Secara perhitungan harga jual, ketika hasil reklamasi itu dijual paling rendah dengan harga Rp.3,77 milyar, ada berapa orang dari warga Jakarta yang dapat mengakses tanah tersebut? Belum lagi dengan problem ekologis. Dengan rekalamasi tersebut, akan adanya perlambatan air sungai yang mendorong terjadinya banjir, pengerukan pasir di banyak tempat, dan tanah untuk reklamasi diambil dari tanah bekas tambang di Bangka. Siapa yang diuntungkan dalam rekalamasi tersebut?

Hal yang sangat menarik ketika Airlangga membahas kebijakan dalam satau unsur yang perlu dilihat dari bakal calon gubernur, terutama jika gubernur incumbent turut mencalonkan diri untuk menjadi gubernur berikutnya. Ketika berbicara kebijakan dalam kepentingan bisnis, maka itu tidak lepas dari membicarakan kepentingan publik.

Ridwan Saidi, mantan anggota DPR tahun 1977-1987, ahli sejarah dan budayawan Betawi menyoroti tiga hal dalam kebijakan yang dilakukan oleh Ahok, yaitu penggusuran pasar ikan, penggusuran Luar Batang dan rekalamasi Jakarta. Ridwa Saidi melihat pada sudut sejarah. Dia menyebutkan bahwa pasar ikan sebagai fish market sejak tahun 1846. Adapun Luar Batang, pada tahun 1738, datanglah Tuan Said dari Yaman yang membeli tanah di sana, setahun kemudian membangun masjid.

Pada dasarnya, fenomena penggusuran penduduk pantai ini menjadi salah satu hal yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dan adanya reklamasi di pantai Jakarta, Ridwan Saidi melihatnya sebagai bentuk ancaman pertahanan dan keamanan negara Indonesia. 

Diskusi ini menjadi salah satu referensi saya dalam mendapatkan kekayaan wawasan tentang opini publik dalam menyoroti kasus Pilkada DKI Jakarta. Dari sini saya melihat bahwa orang yang mempunyai kepercayaan mempersepsi hubungan antara dua hal atau antara sesuatu dengen karakteristiknya, maka di sana masih ada kepercayaan personal dalam politik. Lalu, bagaimana opini Anda tentang Pilkada DKI Jakarta?