Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Pelaku diwajibkan meminta maaf dan mengembalikan keruskan hubungan , mengganti kerugian kepada korban, dengan tujuan semata-mata untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak kejahatan. Jika metode ini kerap kali dilakukan dan berhasil, maka akan berpengaruh pada kondisi yang lebih baik dimana Negara tidak dibebani persoalan over capacity narapidana di dalam penjara.

Penerapan prinsip restorative justice dalam penyelidikan dan penyidikan adalah demi kepentingan umum dan rasa keadilan para pihak dan masyarakat pada umumnya. 

Prinsip keadilan restorative tidak dimaknai sebagai penghentian perkara , tetapi lebih luas dan medasar adalah pencapaian keadilan semua pihak yang teribat dalam perkara pidana.

Penerapan Restorative justice dalam hukum pidana juga mengacu pada Pasal 76 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali dalam perkara yang sama. Pada Pasal 7 atau (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

                Syarat formil untuk terpenuhinya restorative justice adalah :

• Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
• Surat permohonan perdamaian (acta van dading) dan penyelisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh penyidik).
• Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara
• Rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative
• Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela
• Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia
• Upaya restorative justice bertujuan  mengembalikan hubungan yang harmonis antara pelaku, korban, serta masyarakat. Penyelidik / penyidik bertindak sebagai mediator. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari organ perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa, untk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban maupun penuntut umum.
• Setelah menerima permohonan perdamaian dari kedua belah pihak, penyidik akan meneruskan permohonan perdamaian kepada atasan (Kabareskrim/Kapores/Kapolda) kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian. Lalu dilaksanakan konferensi yang ditandatangani dan melibatkan semua pihak. Membuat Nota Dinas kepada pengawas untuk dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara. Setelahnya disusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan / Penyidikan dengan alas an Restorative Justice.