Tingginya harga tiket penerbangan domestik di Indonesia menjadi sebuah fenomena serba kontradiktif. Di satu sisi, ini adalah cara pihak maskapai mengakali kenaikan tarif PPN, asuransi, dan beban operasional (termasuk sewa pesawat dan bahan bakar) sambil memulihkan kondisi keuangan yang ambyar akibat pandemi.
Di sisi lain, kenaikan drastis harga tiket pesawat domestik justru menjadi satu alasan kuat masyarakat (setidaknya sebagian) untuk tidak menggunakan moda transportasi penerbangan domestik, kecuali punya uang lebih atau keadaan darurat.
Kontradiksi ini lalu menghasilkan kontradiksi lain, karena memicu naiknya angka kunjungan wisatawan Indonesia ke luar negeri, khususnya di negara kawasan ASEAN. Kebetulan, Indonesia punya perjanjian bebas visa dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, jadi tidak terlalu memberatkan.
Disebut kontradiksi, karena pemerintah, antara lain melalui Kemenparekraf, getol mengajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Satu himbauan untuk menggarap potensi pariwisata dalam negeri, yang malah dijegal harga mahal tiket penerbangan di negeri sendiri.
Ironi yang ada semakin sempurna, karena harga tiket penerbangan ke Singapura, Kuala Lumpur dan Bangkok ternyata ada yang jauh lebih murah dari penerbangan domestik.
Akibatnya, untuk rute perjalanan domestik, banyak konsumen yang beralih ke moda transportasi alternatif, seperti kapal, bus atau kereta api, yang secara harga masih lebih masuk akal.
Dalam kasus tertentu, seperti di Aceh dan Medan, warga yang hendak pergi ke Jakarta (atau sebaliknya) cenderung memilih penerbangan transit via Kuala Lumpur (Malaysia) ketimbang langsung, karena harga tiketnya (ternyata) lebih murah.
Memang, pepatah mengatakan, "ada harga, ada kualitas". Pada kasus moda transportasi udara, kualitas mendasar ini antara lain sudah ada pada waktu tempuh  jauh lebih cepat, yang memang jadi satu keunggulan utama.
Pertanyaannya, sudahkah kualitasnya sesuai harga?
Jujur saja, belum!
