Saking berputar-putar nya, mungkin sebagian audiens (khususnya Gen Z dan Milenial) akan bertanya: Memang boleh se-Bacapres itu?
Dengan "jarak" yang mereka hadirkan di forum ini, rasanya wajar kalau mereka juga akan punya "jarak" dengan masyarakat, andai terpilih jadi RI 1.
Seandainya jarak ini terlalu jauh, bukan kejutan juga kalau mereka seperti berada di dimensi lain bagi rakyat. Mereka ada dengan jaga jarak saat Pemilu, dan tak terjangkau setelah Pemilu.
Itu baru urusan jarak, belum masuk ranah program dan kebijakan, apalagi kalau sampai ada masukan dari luar.
Dalam diskusi di UGM, Anies dan Prabowo sama-sama terlihat kebingungan menghadapi pertanyaan audiens, dan justru memperlihatkan adanya "gap generasi" antara mereka dan audiens (yang mayoritas mahasiswa). Itu baru dengan mahasiswa, belum dosennya.
Dari ketiga Bacapres, Ganjar sepintas menjadi yang terlihat paling siap menghadapi audiens. Ada pemaparan, data faktual, dan interaksi cair dengan audiens. Dia benar-benar paham apa yang sedang dilakukan, siapa audiens, dan bagaimana menghadapinya.Â
Kurang lebih seperti Presiden Jokowi saat kampanye, dengan gaya lebih lepas, sehingga diskusi jadi lebih luwes.
Tapi, berhubung eks Gubernur Jawa Tengah itu bukan seorang pemimpin partai, seperti halnya Presiden Jokowi, kita masih harus melihat, apakah situasinya akan sama atau tidak. Meski  pimpinan tertinggi relatif bersih dan tidak aneh-aneh, bawahannya belum tentu sama.
Seperti diketahui, terlepas dari berbagai penilaian positif yang ada, pemerintahan Presiden Jokowi (khususnya di periode kedua) banyak direcoki kegaduhan akibat gaya komunikasi kebijakan publik yang kurang bagus, ditambah kasus korupsi di beberapa kementerian.
Di sini, koalisi pemerintahan yang gemuk ternyata membawa serta banyak "deal" yang membuat gerak roda pemerintahan Presiden Jokowi di periode keduanya tak terlalu lincah, terlepas dari adanya masalah pandemi global.
Pada kasus Ganjar Pranowo (dan Anies Baswedan), dengan posisinya sebagai usungan satu koalisi, kita masih belum tahu, apa saja kesepakatan politiknya, yang pasti, kalau kesepakatan itu terlalu banyak, gerak roda pemerintahan akan kurang lincah akibat terlalu banyak penumpang.
