Menyusul Tragedi Kanjuruhan, pemerintah langsung melakukan sejumlah langkah perbaikan. Mulai dari koordinasi dengan FIFA dan AFC, sampai membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).
Pada Jumat (14/10) lalu, tim yang diketuai Menkopolhukam Prof. Mahfud MD ini telah menuntaskan tugasnya, dengan menerbitkan selusin poin rekomendasi, dalam dokumen setebal 124 halaman.
Secara umum, rekomendasi yang ada antara lain menekankan pada perlunya reformasi PSSI secara menyeluruh, koordinasi antarpihak yang baik, dan percepatan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Semua poin rekomendasi dari TGIPF memang sejalan dengan permasalahan yang ada di sepak bola nasional selama ini.
Tragedi Kanjuruhan hanya satu ledakan dari bom waktu yang selama ini sudah dinyalakan PSSI.
Makanya, bukan kejutan juga kalau pemerintah, FIFA dan AFC berkolaborasi, sementara PSSI dan pihak-pihak terkait di dalam negeri masih sibuk cuci tangan atau melempar bola panas.
Memang, PSSI belakangan membuat Task Force bersama FIFA dan AFC. Masalahnya, dengan posisi ketua umum dan pengurus PSSI saat ini, kredibilitas mereka layak dipertanyakan.
Dengan inkompetensi yang sudah sangat terlihat, dan situasi "luar biasa" karena Tragedi Kanjuruhan, KLB PSSI memang perlu disegerakan. Tapi, tetap ada catatan yang masih perlu diperhatikan.
Jika ingin reformasi total bisa terwujud, orang-orang yang ada dalam organisasi PSSI saat ini tidak boleh ikut dalam pencalonan ketua umum, Exco, atau posisi apapun di PSSI pada periode berikutnya.
Satu lagi, orang-orang yang mengisi kepengurusan PSSI nantinya harus kompeten, bebas dari potensi konflik kepentingan, dan tidak punya rekam jejak buruk di masa lalu. Dengan demikian, Â rencana pembaruan yang ada tidak mubazir.
Seperti diketahui, selama ini publik sepak bola nasional sudah banyak melihat pergantian Ketum PSSI, tapi progresnya begitu-begitu saja. Ketua Umum memang berganti, tapi tidak dengan pengurusnya.
Ada yang menjabat sampai puluhan tahun, Â ada juga yang ikut jadi pengurus klub. Apa boleh buat, gesekan konflik kepentingan pun tak terhindarkan.
Hasilnya, kita sering dipaksa melihat, ada klub yang melakukan pelanggaran berat tapi disanksi ringan, atau mendapat previlese dari segi jadwal dan keputusan wasit yang menguntungkan, terutama saat sebuah tim bermain di kandang sendiri.
Hasilnya, kompetisi menjadi tidak sehat dan jauh dari ideal, mulai dari verifikasi sampai eksekusi. Maka, jangan kaget kalau melihat performa klub Indonesia di level Asia masih masuk angin.
Soal verifikasi, itu memang rutin diberitakan di media, tapi Tragedi Kanjuruhan justru menunjukkan, verifikasi itu hanya formalitas.
Bukan hanya itu, label profesional yang selama ini banyak disebut, ternyata juga masih belum benar-benar bersifat profesional. Buktinya, pengaturan jadwal siaran televisi saja masih berantakan.
Ini baru yang sudah terlihat, belum hal-hal lain, seperti fanatisme sempit, transparansi keuangan yang minim, dan edukasi kepada suporter.
Dengan ruwetnya masalah yang ada, pembaruan memang sudah sepatutnya segera dilakukan. Jika sudah beres, barulah liga bisa kembali bergulir.
Tapi, jangan sampai pembaruan itu menghancurkan persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia (U-20 dan senior) dan Piala Dunia U-20 2023.
Maka, penting untuk memastikan pelatih Shin Tae-yong bisa bertahan, minimal sampai kontraknya tuntas tahun depan.
Ini penting, karena Timnas Indonesia belakangan sedang berprogres positif di bawah pelatih asal Korea Selatan itu.
Jika ada pergantian pelatih dalam waktu dekat, situasinya akan seperti saat Luis Milla hengkang: performa Tim Garuda langsung berantakan.
Dengan progres yang sudah ada sejauh ini, andai Timnas Indonesia bisa berprestasi sedikit saja, setidaknya itu bisa mendatangkan optimisme dan harapan yang bisa membesarkan hati, dalam menjalani masa pembaruan setelah tragedi di Malang.
Bisa?
