Hasilnya, situasi kini relatif adem. Perlu dipertahankan, tapi masih bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya.
Di sisi lain, selain masalah klitih, masalah-masalah seperti angka UMR yang masih jadi sorotan, harga tanah yang cukup luar biasa peningkatannya, transportasi umum yang perlu maintenance rutin jangan lupa diperhatikan.
Soal besaran UMR, yang saat ini berada di kisaran Rp 1,84 juta rupiah (per awal tahun 2022) angkanya perlu segera direvisi. Maklum, harga BBM, minyak goreng, dan gas elpiji kompak naik.
Efek dominonya, harga pangan, barang, jasa (khususnya sewa kost atau kontrakan), dan produk lainnya ikut naik secara umum. Tarif PPN yang juga naik menjadi 11 persen juga bisa ikut mempengaruhi.
Selain karena untuk menjaga daya beli masyarakat, penyesuaian ini juga penting, untuk menjaga ruang simpan dana. Jadi, setidaknya masih ada sedikit ruang untuk menyimpan dana darurat.
Dengan catatan, tidak ada perusahaan atau pemberi kerja yang "nakal" soal upah. Untuk itulah, Pemda dan dinas terkait perlu menjalankan fungsi kontrol dengan baik dan benar.
Kalau masih belum dibenahi, jangan kaget kalau masih ada banyak orang yang lebih memilih pergi merantau, sekalipun ada kesempatan di sini.
Terkait harga tanah yang luar biasa meningkat, ini belakangan juga jadi sorotan, seiring hadirnya bandara Yogyakarta International Airport dan proyek pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, yang merupakan bagian dari rangkaian tol Trans Jawa.
Ini masih belum termasuk keberadaan obyek wisata, sekolah, atau kampus populer. Komplit kan?
Kehadiran infrastruktur ini memang membuat harga-harga tanah naik, bahkan sampai beberapa kali lipat, tapi  jika besaran UMR nya masih segitu, rasanya membeli tanah atau rumah sendiri, di daerah pinggiran sekalipun akan sulit.
Pada akhirnya, saat tanah dan rumah di Yogyakarta mulai dipandang sebagai suatu investasi jangka panjang, itu masih jadi mimpi sejumlah besar orang.
