Dan ketika hasil pilkada telah diumumkan, siapa pun yang menang, dia adalah pemimpin bagi semua warga masyarakat, baik yang memilih maupun tidak memilihnya. Itulah hasil dari suatu demokrasi.
Jangan Golput, sejarah dan prakteknya
Hak pilih adalah amanah, mari kita gunakan hak ini dengan tanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang adil, damai dan menghasilkan pemimpin yang amanah pula.
Istilah Golput atau Golongan Putih biasanya mulai terdengar setiap kali menghadapi hari pemilihan umum (Pemilu) atau pilkada seperti sekarang ini.
Melansir laman Pusat Antikorupsi KPK, Golput itu identik dengan sikap cuek, apatis, dan tidak mau cawe-cawe politik. Golongan ini pada akhirnya memilih untuk tidak mencoblos.
Istilah Golput sebenarnya baru mulai dikenal menjelang Pemilu 1971. Saat itu, Â ada sekelompok mahasiswa, pemuda, dan pelajar yang memproklamirkan adanya gerakan moral yang disebut Golongan Putih.Â
Para mahasiswa pemuda dan pelajar ini merasa bahwa wadah politik saat itu tidak mewakili aspirasi rakyat. Sebab pemerintah membatasi jumlah partai, hanya 2 partai politik dan 1 golongan karya yaitu PPP, Golongan Karya, dan PDI.
Pemilu 1971 di zaman orde baru itu dinilai digelar tidak demokratis. Jadi munculnya Golput sebagai reaksi atas kecurangan pemerintah menjelang Pemilu 1971.
Maka para mahasiswa dan pemuda pelajar itu menyerukan agar masyarakat yang tidak mau memilih menusuk bagian putih (yang kosong) di antara gambar yang ada.
Jadi Golput adalah sebuah pilihan warga negara untuk tidak memilih dan ikut Pemilu. Mereka yang telah masuk sebagai pemilih memutuskan tidak menggunakan hak suaranya dalam Pemilu tersebut.
Biar pun selalu muncul dalam setiap kali Pemilu, namun tidak semua keputusan Golput didasarkan pada idealisme, melainkan kondisi yang memaksa seseorang untuk tidak mencoblos.Â
Dalam sejarah Pemilu di Indonesia, angka Golput dalam dua periode Pemilu terakhir mengalami penurunan. Â Sebagai contoh, pada Pemilu 2014 jumlah Golput 30,22 persen atau sebanyak 58,61 juta orang, dan pada Pemilu 2019 mengalami penurunan menjadi 18,02 persen atau 34,75 juta orang dari total pemilih terdaftar.
