Pemekaran Wilayah Efektif untuk Mendekatkan Pelayanan pada Masyarakat

Menarik bahwa kali ini Kompasiana mengajak para Kompasianer untuk mendiskusikan tema pemekaran wilayah. Persoalan mengapa tema ini diangkat tidaklah penting. Namun yang terpenting adalah mempersoalkan efektivitas dari pemekaran wilayah itu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Apa yang dimaksudkan dengan pemekaran wilayah atau pemekaran daerah itu? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah di Indonesia adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/ kota  menjadi dua atau lebih. Atau dengan kata lain,  pembentukan wilayah  administratif baru di tingkat Propinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat besar dan luas. Pembagian atas wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya masih menggunakan pendekatan kewilayahan. Sebagian besar pembagian wilayah itu masih berdasarkan pembagian menurut kolonial Belanda, atau pembentukan wilayah gaya baru pada zaman kemerdekaan.

Baca juga: Panggilan untuk Kembali ke Sumber

Pembagian wilayah Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Kepulauan Talaud sampai Rote sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 memang terkesan lamban. Pada hal Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan luas 7,81 juta km2 dengan rincian luas daratan sebesar 1.919.440 km2 dan luas lautan sekira 3.273.810 km2.

Wilayah seluas ini dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan statistik tahun 2021 sebanyak 273.879.750 jiwa. Penduduk Indonesia terus bertambah. Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia boleh dikatakan sebagian besar masih berada di bawah standar.

Pertanyaan  'pemekaran wilayah, efektifkah? Jawabannya dengan lantang bahwa pemekaran wilayah Indonesia memang sangat efektif. Sebab masih ada sebagian propinsi dan kabupaten/kota memiliki wilayah yang luas, belum lagi ditambah dengan jumlah rakyat yang besar.

Pemekaran wilayah memang efektif demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan akhir dari pemekaran wilayah adalah demi kepentingan rakyat banyak atau bonum commune.

Baca juga: Berikut 4 Manfaat Internet dalam Dunia Pendidikan

Atas pertimbangan ini, pemekaran wilayah efektif, yakni:

Baca juga: 4 Tips untuk Menekan Pengeluaran pada Saat Kenaikan PPN 11 Persen

1.  Rata-rata pembagian wilayah atas provinsi-provinsi masih merujuk pada pembagian wilayah atau daerah oleh kolonial Belanda atau Orde Lama. Karena itu pembagian wilayah masih sangat luas. Maka dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah, pemekaran wilayah sangatlah efektif. 

Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1975 Indonesia memiliki 26 provinsi. Pada tahun 1976 dengan integrasi Timor-Timur ke dalam NKRI menjadi provinsi ke-27. Dari tahun 1976 hingga berakhirnya Orde Baru, tidak ada pemekaran wilayah. Pada orde reformasi, bertambah 10 wilayah provinsi baru.  Untunglah baru pada tahun 2022, ada pemekaran atau penambahan tiga provinsi baru di Indonesia sehingga akan menjadi 40 buah provinsi.

2. Pemekaran wilayah atas provinsi, kabupaten / kota sangat-sangatlah efektif, sekali lagi demi pemerataan pembangunan dan demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa pemekaran wilayah,banyak provinsi, kabupaten/kota dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, pembangunan apa pun itu tidak akan dinikmati hasilnya secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati enaknya kue pembangunan itu.

Dengan pemekaran wilayah yang lebih kecil dan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, akan membuka kran pembangunan sehingga semakin banyak orang ikut menikmati kue pembangunan itu.

Dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka hasil-hasil pembangunan akan semakin nyata karena semakin banyak masyarakat ikut menikmatinya. Tetapi semakin luas suatu wilayah provinsi, kabupaten/ kota, betapa pun gencarnya pembangunan di suatu wilayah, akan tidak terasa hasilnya karena hanya bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat saja.

Namun tidak juga berarti bahwa tanpa kajian yang matang, suatu wilayah dimekarkan begitu saja, akan berdampak pula pada tidak berkembangnya suatu wilayah karena ketidaksiapan masyarakat tersebut. 

Salah satu syarat pemekaran wilayah adalah kesiapan birokrat daerah untuk mewujudnyatakan profesionalismenya dalam penyelenggaraan  pemerintahan yang efektif dan efisien demi pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi, pemekaran wilayah itu baru akan menjadi efektif dan efisien, bila dipersiapkan dengan baik dan matang demi pelayanan kepada masyarakat sehingga roti pembangunan itu dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat Indonesia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. semoga berguna bagi kita dalam diskusi seputar tema ini. Sudah siapkah kita bila wilayah kita juga mendapat jatah pemekaran?

Atambua, 14.07.22