Quo Vadis Tenaga Honorer 2023?

Pemerintah Indonesia melalui menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang.

Berita ini tentu saja mengejutkan dan mencemaskan bagi para tenaga honorer yang sedang mengabdikan diri pada berbagai instansi pemerintah selama ini. Bagaikan disambar petir di siang bolong.  

Secara pribadi, saya bisa membayangkan bagaimana berita ini disampaikan kepada para istri atau suami dan anak-anak yang selama ini ikut makan dan minum dari honor yang diterima bapak atau ibu.

Tetapi malang tidak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mau bagaimana lagi? Kalau palu sudah diketok maka tidak ada lagi diskusi. Maka ke manakah mereka ini, sementara calon tenaga honorer baru sedang antrian menunggu. 

Menurut pemerintah nantinya status pegawai kita hanya terdiri dari dua kategori, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Informasi terakhir mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintah bakal diangkat menjadi PNS. Untuk itu mereka harus mengikuti proses seleksi CPNS yang terbuka dengan persyaratan yang ketat.

Tenaga honorer yang saat ini sedang bekerja yang akan diangkat menjadi PNS akan diprioritaskan kepada guru, nakes, PPL baik pertanian, peternakan maupun perikanan. Masih ada satu klausul yang disampaikan pemerintah yaitu tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Adapun pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS itu tertuang dalam PP nomor 48 Tahun 2005. Dalam Peraturan pemerintah ini sudah tentu ditetapkan berbagai macam kriteria mengenai pegawai honorer yang bisa diangkat menjadi CPNS. Berhubung begitu banyaknya tenaga honorer kita, maka yang akan diutamakan adalah mereka yang paling lama mengabdi di instansi pemerintah.

Persoalan tetap muncul, bagaimana dengan tenaga honorer yang lain yang tidak bisa diakomodir sebagai CPNS? Tentu saja mereka ini memerlukan lapangan kerja yang baru. Sementara itu calon tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan, mulai antri. Mampukah tenaga honorer yang lolos butuh itu bersaing dengan tenaga kerja yang baru?

Ini suatu soal yang baru lagi.  Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Maka tugas pemerintah adalah sebelum tahun 2023, para honorer yang kemungkinan besar tidak bisa diakomodir menjadi PNS harus bisa dibekali dengan berbagai ketrampilan agar mereka mampu bersaing di dunia kerja yang baru, misalnya mereka dimasukkan ke Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menajamkan skill mereka berhadapan dengan lapangan kerja yang akan mereka geluti nanti.

Memang tidak mudah. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sudah pasti akan ada gejolak. Negara juga harus bersiap-siap untuk menangkis gejolak itu. Bukan dengan mempersiapkan tank anti peluru. Tidak. 

Menurut saya, pemerintah harus menyiapkan pesangon bagi mereka yang akan diputus hubungan kerja pada tahun 2023. Hal itu akan menjadi salah satu obat penawar yang mujarab.

Persaingan dalam dunia kerja dewasa ini dan ke depan sangat ketat antara lain tuntutan penguasaan tekhnologi digital. Sementara itu tenaga honorer yang sudah lama atau tua yang tidak menguasai teknologi bagaimana nasib mereka? 

Dengan bekal pengalaman saja tentu tidak cukup. Mereka yang gagap teknologi, harus memahirkan diri dengan ketrampilan lain (sebut saja ketrampilan X atau keutamaan) yang bisa menyisihkan tenaga kerja muda yang tidak memiliki ketrampilan jenis itu. 

Misalnya keuletan, ketenangan, kerendahan hati, kesabaran dan ketekunan. Apabila para tenaga honorer yang  di satu pihak gaptek, tetapi dilain pihak mampu mengambil hati majikannya dengan ketrampilan X, mereka bakal menyisihkan yang lebih muda.

Maka terjawab sudah di sini bahwa para tenaga honorer kita pada tahun 2023 bakal masih bisa tetap bekerja di sektor apa saja asalkan mereka melengkapi diri dengan berbagai ketrampilan (skill) dan keutamaan. ***

Atambua, 28.01.2022