Boleh jadi juga ia trauma memakai jalur DPR untuk bersuara. Pasalnya, di kalangan anggota DPR yang sekarang banyak juga yang vokal. Mustahil ia bisa mendominasi seperti dulu. Salah-salah ia bisa dicukur juga oleh yang tak sehaluan. Lalu, kalau disuruh bergabung dengan partai untuk jadi calon legislatif seperti sara Hendrawan, tentu saja ia malu. Bisa menurunkan gengsi politiknya yang sempat melambung pada masa reformasi dan pendiri PUDI (yang gagal).
Nah, daripada tidak punya panggung, SBP memilih jalur nyaman sekaligus bisa membuat namanya tetap melambung di angkasa. Caranya? Ya, itu tadi, berusaha menggalang kekuatan untuk menjegal pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019. Ia yakin, kawan-kawannya yang tergabung dalam FPI akan menyambut gagasan itu dengan semangat menyala. Para anggota demo binaan tentu melihat perwujudan gagasan itu sebagai kesempatan berwisata  lagi ke Jakarta.
Mimpi di Siang Bolong
Terlepas dari berhasil tidaknya ia menggalang massa, satu hal yang menarik adalah cara berpikir SBP, yang lulusan S1 di ITB, S2 di Universitas Southern Carolina dan S3 di Iowa State University itu sepertinya mulai kacau. Segala hal hanya mampu dilihatnya hitam-putih. Ia mengira bahwa hubungan Indonesia dengan RRC adalah satu-satunya dan pasti berbahaya, membuat bangsa kita menjadi komunis. Ia mengira bahwa di Indonesia, sudah tidak ada orang yang bisa mengontrol gelagat buruk selain dirinya sendiri.
Ia pura-pura tidak tahu bahwa munculnya isu PKI di saat kepemimpinan Jokowi, sama sekali bukan karena adanya hubungan bilateral antara RRC dan Indoensia, tetapi karena dia sendiri dan kawan-kawannya seperti Rizieq, Bachtiar Nasir, Munarman menciptakan isu itu, kemudian ditempelkan kepada Jokowi.
Ia tak mau sadar bahwa ketidaksukaannya dan kawan-kawannya terhadap Jokowi sudah sangat dipahami oleh masyarakat. Ia kira bahwa penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, dan ketatnya kontrol terhadap pemakaian uang negara di berbagai sektor pembangunan yang dilakukan Jokowi dapat dibelokkan untuk kepentingan dirinya dan kawan-kawannya.
Ia kira bahwa dengan menyebut negara kacau di bawah kepemimpinan Jokowi akan ditelan mentah-mentah oleh rakyat. Ia tak sadar-sadar bahwa rakyat di seluruh Indonesia sangat paham bahwa ketidaksukaannya dan kawan-kawannya kepada Jokowi disebabkan begitu tegasnya Jokowi dalam prinsip. Jokowi tidak mau didikte untuk kepentingan mereka. Jokowi mampu memotong usaha mereka mengubah Pancasila dan UUD 1945 seperti yang terus mereka gaungkan di berbagai orasi.
SBP mengira bahwa dengan menyebut utang negara di bawah kepemimpinan Jokowi sangat besar bisa membuat awam tertipu. Ia lupa bahwa dalam kabinet Jokowi ada ahli kelas dunia, Sri Mulyani, yang bisa merontokkan semua argumen yang dibangun SBP.
Saya harap Sri Mulyani tidak akan bilang, "Belajar mengelola usaha dulu supaya tahu bagaimana caranya utang menghasilkan lebih banyak uang. Jangan lihat utangnya, tapi lihat apa dan seberapa besar nilai yang dihasilkannya dalam mengembangkan usaha supaya tidak terus bermimpi di siang bolong." ***
Salam Kompasiana
Artikel Lain:
