Masih saja ada yang bicara rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi. Salah satu di antaranya ialah Dahnil Anzar Simanjuntak (Dahnil). Tanpa rekonsiliasi, seolah bangsa dan negara Indonesia dalam bahaya.
Kalau rekonsiliasi dilakukan saat-saat menjelang pengumuman hasil perhitungan suara oleh KPU, anggapan itu bisa diterima. Pasalnya, saat itu bangsa kita seperti tengah berada dalam situasi darurat. Di satu sisi KPU yakin bahwa proses Pemilu sudah benar. Tak ada yang perlu dirisaukan.
Tapi di sisi lain, sekelompok pendukung Paslon 02 seolah terus menabuh gendang perseteruan dengan KPU. Ancaman akan adanya people power pun sempat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat cukup lama.
Sekarang, isu rekonsiliasi diungkit lagi. Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyinggungnya kembali melalui akun twitternya. Bagi dia, salah satu bagian dari rekonsiliasi politik Pasca Pilpres 2019 adalah pemulangan Ketua FPI, Habib Rizieq ke Indonesia.
Kendati hal itu disebutnya sebagai pendapat pribadinya, namun tanpa pembicaraan di kalangan Gerindra, maupun pendukung Pasangan Prabowo-Sandi, mustahil hal itu muncul tiba-tiba di pikiran Dahnil.
"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia," kata Dahnil melalui akun Twitternya, @Dahnilanzar pada Kamis (4/7/2019), sebagaimana diberitakan media.
Keliru memahami rekonsiliasi
Lebih aneh lagi, Dahnil malah bilang bahwa narasi rekonsiliasi politik harus disertai dengan berhentinya kriminalisasi terhadap para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019.
"Stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, setop narasi-narasi stigmatisasi radikalis, dan lain-lain," kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.
Dalam nada sedikit beda dikemukakan oleh anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade. Menurutnya, pertemuan Prabowo dan Jokowi perlu. Tetapi, bukan dalam rangka bagi-bagi kursi, melainkan meredakan tensi politik dan membantu para pendukung Prabowo yang berkasus.
