Kekuatan Besar yang Masih Tiarap di Belakang Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

Dewan pendiri dan anggota banyak dari kalangan tokoh organisasai dan akademisi, baik perguruan tinggi umum maupun keagamaan.

Ketika berdiri, Hamid Fahmy Zarkasyi sebagai ketua menjelaskan kepada pers bahwa organanisasi itu bukan menyaingi MUI, tapi justru memperkuat otoritas lembaga keulamaan setingkat MUI (Tempo.co).

Namun dalam pergerakannya, misi yang terus dibangun tampak berbeda dari misi MUI maupun Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Mereka terus menggaungkan upaya mengintergarikan urusan agama Islam dan Negara. Usaha apa pun yang memisahkan urusan negara dan agama, mereka ditolak.

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh BN pada konferensi pers 29 Januari 2019 guna menyatakan sikap MIUMI sekaligus menyiapkan umat menghadapi Pemilu 2019. (linknya ini)

Sumber gambar: https://www.youtube.com/watch?v=G268n-P0JFw

Menurutnya, Islam sebagai agama universal memandang politik sebagai sarana yang agung untuk mengelola kehidupan publik secara berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat dan bangsa. Untuk itu, Islam dan politik tak boleh dipisahkan. Satu kesatuan integral. Islam menolak sekulartisme dan liberalisme yang hendak memisahkan Islam dengan politik kebangsaan.

Pada Pilpres, Pileg, dan Pemilihan DPD tahun 2019, BN berpesan tak boleh asal pilih. Hanya boleh memilih yang berpihak pada kepentingan Islam dan umat Islam.

Jangan sekali-kali memilih calon yang berasal dari kelompok dan organisasi atau pribadi yang anti Islam atau Islamfobia dan tidak memperhatikan kepentingan Islam dan bangsa. Misalnya, yang jelas-jelas mendukung LGBT, yang hendak memaksakan kehendak merealisasikan RUU Penghapusan Kekerasan seksual menjadi UU.

Narasi-narasi tersebut sama dengan HTI dan FPI. Mereka inilah yang ada di belakang Paslon 02 sekaligus tim kuasa hukum. Mereka sangat getol memerjuangkan kemenangan Prabowo karena yakin bahwa hanya Prabowo yang bisa menjamin keleluasaan mereka bergerak. Itu pula sebabnya mereka mati-matian membela Prabowo dengan cara apa pun.

Dengan mencermati hal-hal tersebut, maka dalam persidangan MK pergerakan  Ormas-Ormas tersebut perlu diwaspadai oleh pihak keamanan. Kalau gugatan Prabowo-Sandi kalah di MK, bukan tidak mungkin mereka nekat. Inilah yang perlu dicegah. Resikonya bagi bangsa dan negara terlalu besar.