Setidaknya ada dua lokus penelantaran pesisir dan penyingkiran nelayan selama ini yakni di pesisir daratan utama dan pesisir pulau kecil dimana bentuk yang paling tampak adalah absennya negara sebagai pihak yang seharusnya mengusai seluruh wilayah dan tak berpihaknya negara pada nelayan kala berhadapan dengan kepentingan kapital.
Di pesisir daratan utama, negara tak tampak kritis terhadap investasi asing yang membangun PLTU/D dan pelabuhan batubaranya: Sukabumi, Cilacap, Pacitan, dan terakhir di Batang menghadap-hadapkan nelayan/masyarakat pesisir secara diametral dengan korporasi sementara negara sebagai pemilik arena hanya ambil untung.
Sementara itu di pulau-pulau kecil, ketiadaan negara tampak lebih nyata, ikan dan mangrove menghilang sementara tanah bergulir dari satu pemilik ke pemilik lain tanpa administrasi yang benar, Badan Pertanahan Nasional sebagai wakil negara pun justru disinyalir banyak melakukan maladministrasi (Risnarto 2013).
Sebagai contoh, sejumlah 65 pulau di Pulau Seribu bisa diprivatisasi oleh perorangan dan korporasi begitu saja (IndonesianReview 2015) dan bahkan 16 pulau di Indonesia dimiliki asing (KIARA 2015). Semua terjadi di depan mata UUD 1945 pasal 33, UU Pokok Agraria no 5 tahun 1960 dan membuat UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tampak agung tapi letoy untuk mengatasi kekacauan yang telah mengurat ini
Pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun 2016, sejumlah tantangan merentang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seiring jenuhnya kawasan di daratan utama dan juga makin berkembangnya industri wisata sebagai industri di masa depan. Pesisir dan pulau kecil akan menjadi sasaran berikutnya dari rakusnya kapital (terimakasih pada MP3EI yang telah membantunya!). Setidaknya ada tiga permasalahan mendasar yang membutuhkan perhatian serius di pesisir dan pulau kecil yakni:
- Pilihan kebijakan pembangunan. Sudah terbukti di darat bahwa pilihan kebijakan yang berorientasi modal asing yang padat kapital, teknokratik dan bersifat eksklusif tak menghasilkan praktik pembangunan yang berkelanjutan. Justru implikasi sosio-ekologis yang muncul tinggi akibat tersingkirnya masyarakat petani dengan segala budaya dan teknologinya ke sektor industri atau menjadi proletariat desa, hal yang sama akan terjadi dengan nelayan pesisir dan pulau kecil, apa yang dinamakan depeasantization akan merebak menjadikan persoalan yang lebih panjang secara sosial.
- Namun tampaknya masih sulit bagi Indonesia untuk keluar dari mitos modal asing dan investasi kapital ini karena bahkan kepentingan ekologispun tak lepas dari kepentingan kapital yang diistilahkan dengan greening capitalism yang sejatinya bukan berpihak pada keadilan ekologis dan keadilan sosial melainkan memberikan justifikasi bagi kapitalime itu sendiri, contoh nyatanya adalah masih maraknya pemakaian eco-bla bla bla atau bio-bla-bla di sektor-sektor yang nyatanya eksploitatif.
- Konflik agraria pesisir akan terus berkepanjangan jika ketidaksinkronanan kebijakan masih ada dan masing-masing sektor tidak segera menyusun model koordinasi yang efektif dan integratif. Setidaknya berikut adalah beberapa Undang-Undang yang harus diharmoniskan dengan UU no 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai babon-nya semua ketentuan tentang obyek agraria yakni: UU no 5 tahun 1967 jo UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; UU no 11 tentang Pokok Pertambangan; UU no 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU no 1 tahun 1974 jo UU no 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air; UU No. 4 Tahun 1982 jo UU No.23 tahun 1997 jo UU No 32 tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH); UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU No 24 tahun 1992 tentang Penatanan Ruang jo UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas); UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi); UU No.18/2004 tentang Budidaya Tanaman (UU Budidaya Tanaman); UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (UU PWP3K); UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman; dan UU no 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
- Pengelolaan yang bersifat eksklusif dan meniadakan pihak lain khususnya pengambil manfaat tingkat lokal sejauh mungkin dihindari dan pemerintah khususnya pemerintah daerah bisa mengambil prakarsa untuk memfasilitasi semu aktor yang terlibat maupun terdampak dari pemanfaatan sumber daya agraria.
- Oleh karena itu pelibatan masyarakat sebagai local user dalam skema collaborative-management harus selalu dikedepankankan untuk menjaga sumber daya agrara tersebut baik tanah, air maupun udara. Relasi yang terbukti sustainable adalah ketika negara, masyarakat dan korporasi mau bekerja bersama, mengusahakan dan sekaligus menjaga sumber daya “sakral” ini dalam siklus memanfaatkan dan memulihkan untuk mewujudkan keadilan ekologis yang harmonis.
Maka pada momen peringatan 71 tahun merdekanya Indonesia dari jajahan Belanda ini, sekali lagi harapan dan doa dipanjatkan agar ia terbang dan terpilin dalam ruang-ruang imajiner bangsa Indonesia bahwa jika hendak mencintai negeri ini, bukan bendera yang harus disembah melainkan bacalah sejarah.
Mencintai Indonesia adalah mencintai lautnya, dan bila laut saja dicintai maka kita layak berterimakasih pada nelayan yang telah menyulam jembatan-jembatan antar pulau tersebut dengan keringat dan doa mereka sehingga sampai hari ini kita masih bisa mengibarkan bendera bangsa Indonesia tinggi-tinggi. Dirgahayu. (ll)
