Persoalannya, apakah kritik keras Megawati kepada TNI, juga Polri, dapat membantu menaikkan elektabilitas Ganjar -- Mahfud? Atau justru menjadi blunder?
Seperti sering diungkap oleh lembaga survei, dan diserukan kembali oleh Megawati, basis pemilih PDIP adalah wong cilik, kelas menengah ke bawah baik secara ekonomi maupun pendidikan.
Kelompok ini memandang prajurit TNI dengan kaca mata heroisme. Kekaguman mereka terhadap anggota TNI Â lebih tebal dibanding kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.
Dari sisi ini, kritik Megawati bukan mustahil justru menjadi bumerang baik untuk partai maupun kandidat yang diusung pada Pilpres 2024. Bagaimana pun kritik Megawati tentu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi prajurit TNI.
Kita paham, yang dikritik Megawati adalah kebijakan elit. Namun andai benar apa yang disampaikan Megawati, ada aparat yang mengintimidasi rakyat, tentu akan menempatkan prajurit TNI dalam posisi sulit.
Tadinya kita berharap Megawati memberikan kritik keras terhadap kadernya yang sudah mbalelo dari kebijakan partai. Lebih spesifik lagi, terhadap Jokowi yang sudah terang-benderang memberikan dukungan kepada Prabowo -- Gibran seperti terlihat dari komentar dan juga gestur politiknya.
Namun selama pidatonya, Megawati sama sekali tidak menyinggung Jokowi secara khusus. Megawati hanya menyinggung adanya permainan hukum demi melanggengkan kekuasaan melalui pemilu. Sesuatu yang sudah lewat.
Bahkan seolah mengoreksi ungkapannya favoritnya kepada Jokowi, kali ini Megawati mengganti sebutan petugas partai dengan kader. "Saya memang berkeinginan Pak Ganjar, saya tanya dulu, 'kalau kamu ditugasi, nanti marah juga bilang saya ditugasi'. (Saya) memang harus menugasi, beliau kader," kata Megawati.
Momentum perayaan HUT PDIP yang mestinya sangat strategis karena hanya sebulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, sepertinya gagal dimanfaatkan untuk membakar militansi kadernya. Target PFIP untuk hattrick menang pemilu dan pilpres, seperti kian jauh.
Salam @yb
