USAI bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil santer diisukan bakal menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Seperti biasa tim survei langsung menyodorkan elektabilitas fantastis Ganjar Pranowo -- RK.
Pertemuan Megawati dengan RK, menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk membahas pembangunan monumen Bung Karno di Kota Bandung. Hasto dengan tegas mengatakan, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas soal cawapres.
Pernyataan Hasto masih perlu dibuktikan dalam beberapa hari mendatang. Namun jika ternyata PDIP menawari RK sebagai cawapres, perlu dipertanyakan komitmen Megawati ketika "menasihati" partai lain yang sempat ngelus-ngelus dan mencalonkan kadernya.
"Bikin partai itu untuk opo? Emang nggak punya kader sendiri?" sindir Megawati di acara HUT PDIP, 10 Januari 2022 lalu.
Untuk menegaskan sikapnya, PDIP langsung menetapkan Ganjar sebagai capres tanpa mengubris partai lain yang sudah terlebih dulu mendeklarasikan. Akibatnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencabut dukungan kepada Ganjar karena merasa dicueki.
Jika sekarang PDIP mendekati RK, maka akan timbul pertanyaan, apakah PDIP dan partai koalisinya tidak punya kader untuk diusung sebagai cawapres? Sebab RK masih kader Partai Golkar. Seperti diketahui saat ini Golkar sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Partai Gerindra dan PAN.
Partai Golkar telah menegaskan berulang kali, RK tidak diplot sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. RK yang baru bergabung dengan Golkar, mendapat jatah sebagai calon gubernur DKI Jakarta, atau kembali ke Jawa Barat pada pilkada serentak 2024.
Oleh karenanya jika benar-benar dicalonkan koalisi PDIP sebagai cawapres, RK akan menghadapi konsekuensi serius dari partainya. Terlebih sampai saat ini Partai Golkar masih mematok target ketua umumnya, Airlangga Hartarto, menjadi capres atau cawapres. Kans paling besar adalah menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena sudah berada dalam satu koalisi.
Jika RK menjadi cawapres koalisi PDIP tentu akan menghadapi sanksi dari partainya. RK mungkin tidak terpengaruh. Namun bagaimana dengan istrinya, Atalia Praratya, yang saat ini sudah terdaftar sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai Golkar?
Akankah RK lebih mementingkan peluang dirinya? Sebab, jika Partai Golkar menjatuhkan sanksi, imbasnya pasti sampai kepada pencalonan istrinya. Meski bukan mustahil, tetapi sulit memahami andai Atalia tetap menjadi caleg Golkar sementara suaminya menjadi cawapres PDIP karena gelaran pemilu legislatif dan pilpres digelar pada waktu yang bersamaan.
Persoalan lain adalah sejauh yang tergambar dari hasil kontestasi pilkada Jawa Barat baik dalam pemilihan Wali Kota Bandung maupun pemilihan gubernur, pemilih RK bukan pendukung PDIP. Perlu dipahami, Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDIP, selalu kalah di Jawa Barat dalam dua gelaran pilpres terakhir.
Jika RK naik perahu PDIP, masihkah pemilih RK loyal?Â
Tentu ini akan menjadi beban politik yang juga harus diperhitungkan. Andai ternyata hanya dipilih oleh pemilih PDIP, maka tujuan untuk menutup kelemahan suara Ganjar di Jawa Barat, jauh panggang dari api.
Terakhir, apakah penunjukan RK (jika benar) karena dianggap representasi urang Sunda sehingga diharapkan bisa meraih dukungan dari suku Sunda? Jika benar faktor itu yang menjadi dasar pertimbangan, berarti sejak awal sudah ada upaya menggunakan politik identitas yang selama ini katanya ditentang oleh PDIP.
Terkait definisi politik identitas memang rancau karena akan dilihat posisi kakinya. Meski menggunakan metode yang sama, lawan dilabel menggunakan politik identitas, sementara calon sendiri akan dicarikan narasi penyangkalnya seperti yang marak dalam beberapa tahun terakhir.
Salam @yb
