Menkominfo Berbaju Pink, Benarkah Ada Politisasi Hukum?

Dari konstruksi kasusnya, dapat dipahami adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dimulai sebelum Anies Baswedan dideklarasikan Nasdem sebagai bacapres. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan sebagai bacapres di Nasdem  Tower pada 3 Oktober 2022. Artinya proses hukum itu murni karena adanya temuan kasus, tidak terkait deklarasi Anies.

Namun jika hendak dikaitkan dengan suasana politik dalam tujuh bulan terakhir,  di mana Nasdem dikucilkan istana setelah deklarasi Anies, tetap terbuka opsi adanya tujuan politis di balik pengungkapan kasus korupsi Bakti Kominfo. Demikian juga jika ingin mengaitkan adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem mengingat Johnny G Plate duduk sebagai Sekretaris Jenderal.  

Namun ingat, jika upaya tersebut dilakukan sangat masif, maka dugaan politisasi justru akan menguat. Sebab dalam kasus-kasus korupsi sebelumnya yang melibatkan petinggi partai termasuk mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, mantan Wakil  Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, hingga mantan Wakil Bendahara Umum PDIP Juliari P Batubara, proses penyelidikannya tidak sampai merambah ke partai. Padahal kasus-kasus itu terjadi saat mereka masih aktif memegang jabatan di partai.

Kita mendukung Kejagung menuntaskan kasus korupsi yang sangat besar ini. Kita memberikan apresiasi sepanjang penanganannya murni demi penegakan hukum, tidak ada agenda lain yang bersisian apalagi bersinggungan dengan politik.

Sebab kita menentang keras digunakannya hukum untuk menjegal lawan politik. Biarkan kontestasi politik berjalan dengan fair dan bermartabat sehingga rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat memilih calon pemimpinnya secara bebas, dan adil.   

Salam @yb