Presiden Joko Widodo semakin terbuka menyampaikan dukungan kepada para bakal calon presiden (capres). Setelah sebelumnya memperkirakan Pemilihan Presiden 2024 "jatahnya Pak Prabowo" - Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kali ini Jokowi meng-endorse "rambut putih".
Pernyataan Jokowi disampaikan saat menghadiri temu relawan bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora  Bung Karno (GBK), siang tadi.
Menurut Jokowi, pemimpin yang rambutnya putih, wajah penuh kerut, tanda memikirkan rakyat. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi mengatakan, "Dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada itu".
Sontak sebagian orang mengaitkan pernyataan Jokowi dengan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memiliki rambut putih. Seperti diketahui, sejumlah lembaga survei selalu menempatkan Ganjar dengan elektabilitas tertinggi bersama Prabowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Tetapi bisa juga frasa "rambut putih" hanya kiasan untuk menyebut tokoh yang telah berusia matang (beruban). Sebab rasa-rasanya, jarang sekali ada orang berusia di atas 60 tahun yang tidak beruban.
Jika saat ini terlihat rambutnya hitam legam, rapi, tidak botak, sangat mungkin ada yang menyemir rambutnya, menyulam rambut, dan menjalani perawatan lainnya.
Mari kita lokalisir bahwa "rambut putih" memang merujuk pada Ganjar seperti yang disuarakan sejumlah netizen. Itu artinya, Jokowi telah secara terbuka menyampaikan dukungan dan imbauan kepada relawannya untuk memilih Ganjar.
Elokkah seorang presiden berpihak pada salah satu kandidat? Jika jawabannya karena sama-sama kader PDI Perjuangan, bagaimana dengan Puan Maharani, yang notabene termasuk bakal capres dari PDIP?
Apakah setelah ini Jokowi akan memberikan sinyal dukungan kepada Puan? Misalnya dengan menyebut pemimpin dengan ciri-ciri memakai "kebaya merah". Â Â
Terlepas dari itu, kita berharap Presiden tetap netral, berdiri di atas semua kandidat, Â dalam kontestasi Pilpres 2024. Ingat, Presiden adalah juga Kepala Negara yang berdiri di atas semua golongan, bukan hanya milik relawannya.
Sangat tidak elok manakala Presiden secara terbuka memberikan dukungan pada salah satu kandidat.
Pertama, seperti disebutkan di atas, seyogyanya Presiden berdiri di atas semua kandidat. Dengan demikian negara memberikan garansi netralitas dalam gelaran elektoral mendatang.
Kedua, alangkah memalukan manakala Presiden mendukung salah satu kndidat, ternyata kandidat yang didukung kalah. Tentu bukan hanya memalukan sosok Presiden, tetapi juga kita semua sebagai rakyatnya. Dengan bahasa lain, rakyat seolah di-fait accompli untuk memilih kandidat yang didukung Presiden agar tidak menimbulkan rasa malu.
Ketiga, dukungan Presiden pada salah satu kandidat akan menguatkan polarisasi di tengah masyarakat. Manakala terjadi gesekan, siapa yang akan mendamaikan? Presiden tidak lagi memiliki "legal standing" karena sudah berpihak. Ini tentu sangat berbahaya.
Keempat, legacy kepemimpinan. Presiden Jokowi tentu ingin dikenang sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan rakyatnya. Hal ini hanya bisa didapat jika dalam kepemimpinannya, dalam setiap kebijakan dan tutur katanya, mencerminkan keberpihakan kepada semua rakyat, menghilangkan dikotomi pendukung-nonpendukung.
Kelima, seperti dikatakan Presiden dan juga para pembantunya, kita sedang menghadapi krisis ekonomi global. Semua kekuatan dikerahkan untuk mencegah agar hal itu tidak berdampak pada perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hal itu tentu membutuhkan dukungan seluruh rakyat.
Jika rakyat sudah terkotak-kotak dalam dukung-mendukung kandidat yang justru diorkestrasi oleh negara, apakah masih relevan untuk meminta seluruh rakyat mendukung upaya pemerintah menghadapi ancaman resesi?
Salam @yb
