Kita pun tertawa sedih melihat kelucuan kebijakan yang disampaikan Airlangga karena dapat dipastikan tujuan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tidak akan tercapai. Presiden kemudian membuat penegasan. Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menegaskan kembali komitmennya untuk melarang eskpor "bahan baku minyak goreng dan minyak goreng" yang dapat dimaknai sebagai CPO dan minyak goreng.
Dari sini kita bisa melihat adanya tarik-ulur yang sangat kuat di dalam istana. Di satu sisi ada kekuatan yang pro pada kebijakan presiden, lainnya mencoba mengakomodir kepentingan pengusaha sawit yang selama ini telah menikmati berbagai fasilitas negara dari mulai pemakaian jutaan hektar lahan, kemudahan ekspor hingga subsidi bernilai triliunan rupiah di luar urusan minyak goreng.
Faksi yang menghendaki agar kebijakan Presiden diamankan, sementara ini bisa menang setelah Airlangga meralat cakupan larangan ekspor yakni termasuk CPO, tidak sebatas RBDPO.
Namun sampai kapan? Jika Presiden mengatakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng  berlaku sampai harga minyak goreng curah sesuai HET dan tercukupi kebutuhan rakyat, kita pesimis. Kita belum lupa bagaimana kebijakan ekspor batu bara "dimentahkan" dalam sekejap melalui pintu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Tetapi, bahkan andai kebijakan larangan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng berjalan sesuai keinginan Presiden, tetap saja hal itu masih menyisakan PR jika harga minyak goreng kemasan tetap bertengger di kisaran angka Rp 25 ribu per liter. Sebab harga ini harga yang dipatok pengusaha saat ada mafia seperti dikatakan Mendag.
PR lainnya adalah mengungkap secara transparan aliran subsidi Rp 3,6 triliun dan Rp 7,28 triliun yang terbukti tidak berimbas pada pasokan dan harga sesuai patokan pemerintah. Jangan sampai uang puluhan triliun itu kelak menjadi konsumsi politik.
Sebab seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu, pihaknya menerima informasi kenaikan gila-gilaan harga minyak goreng bertemali dengan isu penundaan Pemilu 2024. Menurut Masinton, pengusaha sawit diduga ikut bermain di balik wacana kudeta konstitusi.
Jika benar informasi yang sampai kepada Masinton, pertanyaan kita mengapa pengusaha sawit ikut mendukung penundaan pemilu? Mengapa petani sawit di Riau ikut mendukung penunda pemilu sebagai dikatakan Airlangga Hartarto? Siapa pengusaha yang mendukung penundaan pemilu seperti dikatakan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia? Siapa yang memasok big data adanya 60 persen dukungan penundaan pemilu yang awalnya disuarakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan kemudian dijadikan pegangan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan?
Aku, rakyat, tengah disuguhi drama politik yang disutradari secara amatir. Ada yang terlalu yakin, dengan labelisasi kadrun, radikal, intoleran dan sejenisnya, suara-suara berbeda akan mudah dibungkam.
Ada yang terlupa, bahwa para pemain di lingkar istana bisa berimprovisasi setelah camera roll on. Masyarakat pun sudah melek, labelisasi semacam itu, yang menjadi trade mark orde baru dengan komunisnya, hanya efektif untuk suatu waktu, tidak bisa untuk selamanya.
Ketika sebaran hoaks dan kebohongan sudah terlalu telanjang, sekuat apa pun buzzer membentengi, tidak akan mampu melawan kehendak zaman, tidak mampu menahan pendulum waktu yang bergeser ke tempat lain mengikuti angin perubahan.
