Kita berharap cerita tentang vaksin berbayar ditutup. Kerahkan resource yang dimiliki BUMN-BUMN untuk membantu program vaksinasi gratis hingga dapat mempercepat target herd immunity. Jangan sampai karena ingin mengejar tujuan lain, apalagi bisikan pihak luar yang ingin berbisnis, hasilnya justru mengacaukan program pemerintah.
Jika masyarakat saja mau disuruh menutup usahanya untuk sementara waktu demi tercapainya program PPKM darurat, masa BUMN kesehatan yang notabene milik negara masih berpikir tentang bisnis di tengah pandemi. Sungguh tidak elok!
Jangan sampai kita menjadi tertawaan bangsa-bangsa lain gara-gara kebijakan yang tidak tepat dalam menangani pandemi.
Bukankah ada negara lain yang sudah memberlakukan vaksin berbayar? Silakan dipelajari dan bandingkan dengan rencana di Indonesia. Ingat di India pun ditentang. Jika akhirnya tetap terlaksana, hanya diberikan kepada swasta murni dengan biaya sangat rendah dan vaksin produksi dalam negeri.
Singapura menggratiskan vaksinnya sehingga yang dibayar hanya biaya administrasi. Sedang Taiwan karena kekurangan tenaga kesehatan pemerintah sehingga menggunakan jasa tenaga kesehatan swasta.
Ingat - sepengetahuan penulis - baru tiga dari ratusan negara di dunia yang memberlakukan vaksin berbayar dengan berbagai catatan seperti dijelaskan di atas. Ataukan kita sungguh suka menggunakan contoh yang "buruk" sebagai pembenaran kebijakan keliru?
Salam @yb
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
