Bahkan Luhut kemungkinan sudah mengetahui jika Anies akan menolak Permenhub yang memang bertentangan dengan Pergub, Permenkes serta imbauan physical distancing yang digaungkan Jokowi dan para kepala daerah. Pencantuman pasal 11 huruf (c) yang membatasi kendaraan roda dua hanya untuk mengangkut barang, menjadi alas argumennya.
Artinya, Luhut dan jajaran Kemenhub kemungkinan memang tidak berniat untuk memperbolehkan ojol ngaspal kembali, namun ingin mendapatkan efek atau pantulan dari penolakan Anies karena dapat menjadi penegas siapa yang melarang ojol narik penumpang. Dengan demikian protes ojol akan diarahkan ke Anies. Â
Munculnya protes dan jeritan driver ojol terkait larangan narik, menjadi peluang bagi politisi yang tengah mencari panggung. Bahkan Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono "meneriaki" Anies untuk memikirkan ojol, seolah tidak ada komunitas masyarakat lain yang juga terdampak PSBB.
Tetapi, andai benar ada tujuan demikian, sodokan bola Luhut kurang efektif. Sebab selain adanya Permenkes dan imbauan physical distancing, Anies juga pernah meminta dispensasi kepada pemerintah pusat dan ditolak.
Apakah Anies juga sebenarnya sudah tahu jika permintaannya akan ditolak namun tetap diajukan dengan tujuan agar tidak dicap sebagai pihak yang melarang ojol membawa penumpang seperti ditudingkan Nursyirwan? Kita akan mengetahuinya dalam beberapa hari kemudian setelah PSBB berjalan dan diketahui dampaknya bagi penanganan Covid-19.
Tetapi satu hal yang menarik adalah munculnya ojol sebagai komunitas yang mampu "membelah" opini pejabat, bahkan kemudian terimplementasi dalam kebijakan.
Hidup ojol!
Salam @yb
