Hubungan Indonesia - Australia sering mengalami pasang-surut. Australia selalu ingin tahu, bahkan terkesan ingin mencampuri, urusan dalam negeri Indonesia, semisal di Papua. Terkait kisruh di Natuna, rupanya Australia pun gatal jika tidak ikut "berkomentar".
Masih ingat dengan kasus penyadapan terhadap nomor telepon First Lady Ani Yudhoyono  oleh intelijen Autralia tahun 2009 yang dibeber The Australian? Salah satu alasan penyadapan itu adalah karena (almarhumah) Kristiani  Herawati, demikian nama istri Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap  memiliki pengaruh luar biasa dalam setiap keputusan yang diambil suaminya.
Sepertinya, secara naluriah badan-badan intelijen  Australia, termasuk Australia Defence Signals Directorate (DSD), memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap dinamika di Jakarta.
Posisi Indonesia bagi Australia memang cukup strategis. Salah satu alasan klasiknya tentu karena Indonesia adalah tetangga terdekat di bagian utara sehingga jika kondisinya tidak aman, bergejolak, maka Australia kemungkinan akan terkena dampaknya. Â
Indonesia juga memegang peranan strategis bukan hanya di kawasan Assean namun juga di Indo-Pasifik. Adalah  wajar jika Australia berusaha memperkuat kerja sama dan hubungan bilateral dengan Indonesia dalam rangka memastikan keamanan dan juga stabilitas politik di kawasan Indo-Pasifik.
Maka tidak terlalu mengejutkan manakala Australia juga ingin mengetahui sikap Indonesia menyusul klaim China di Natuna Kepulauan Riau, Â karena sangat mungkin akan menentukan hubungan bllateral kedua negara.
Namun  bukan hanya ingin tahu, Australia juga tentu sedapat mungkin "ikut" menentukan hasil akhir yang menguntungkan negaranya.  Salah satunya dengan memberikan "provokasi" melalui analisa seperti yang dilakukan lembaga riset Australia, Lowy Institute Foreign Policy.
Meski bukan lembaga resmi pemerintah, namun hasil analisas tersebut kiranya dapat juga dijadikan "pintu" untuk sedikit memahami sikap Australia terkait hubungan Indonesia -- RRC.
Pada intinya, ada tiga hal yang dijadikan kesimpulan dari analisa Lowy Institute Foreign Policy terkait hubungannya dengan RRC.
Pertama, Presiden Joko Widodo tidak tertarik untuk berbicara atas nama kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sebagaimana yang dilakukan SBY. Â Jokowi hanya fokus pada bagaimana menarik investasi dari China untuk mendukung program pembangunan infrastuktur di dalam negeri.
Kedua, Sikap Indonesia membuka ruang bagi China untuk melakukan pelanggaran kedaulatan negara-negera anggota Asean karena tidak menghadapi kekuatan kawasan.
