Kedua, hilangnya wibawa pemerintah di mata masyarakat, khususnya masyarakat Nduga dan Papua.
Ketiga, pengunduran diri Wentius bisa menjadi pemicu (trigger), terjadinya aksi serupa di daerah lain manakala permintaannya tidak dipenuhi pemerintah pusat.
Selain kekhawatiran terkait tiga hal di atas, pengunduran diri Wentius menjadi bukti kegagalan pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat.
Panjang jalan tol dan puluhan jembatan yang berdiri selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kekerasan baik yang diduga dilakukan oleh aparat maupun KKSB.
Kita menolak cara-cara yang dilakukan Wentius, termasuk permintaannya agar pasukan TNI dan Polri ditarik dari Nduga. Sebab sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah soal keamanan urusan pemerintah pusat.
Kepala daerah wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI serta melaksanakan program strategis nasional.
Kita percaya kehadiran pasukan non-organik di Nduga dan daerah lain, sudah sesuai dengan situasi keamanan yang ada dan semata bertujuan untuk melindungi rakyat. Â
Namun kita pun berharap pemerintah pusat, termasuk juga DPR, mau melihat secara objektif persoalan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah pendekatan yang lebih mengena bagi masyarakat setempat. Salah satunya dengan membentuk tim untuk menjaring aspirasi masyarakat tanpa tendensi politik, apalagi kecurigaan berlebihan.
Mungkin saja, sekali lagi, mungkin saja mereka hanya ingin hidup damai meski tanpa jalan tol dan tanpa jembatan megah. Sebab dalam banyak kasus, kedamaian memang lebih mahal dibanding infrastruktur. Dengan demikian pendekatan pembangunan dapat diselaraskan dengan pendekatan lain yang lebih tepat.
Jika pun dari hasil temuan itu diambil keputusan untuk menarik pasukan non-organik, hal itu murni sesuai kondisi di lapangan, bukan dari hasil tekanan dari satu-dua pejabat politik.
Salam @yb
