Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... Penulis - memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Asa Terakhir KPK Membongkar "Kardus Durian" di Kemenakertrans

22 Oktober 2019   08:50 Diperbarui: 22 Oktober 2019   11:13 1490
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kasus ketiga menyangkut skandal korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dugaan keterlibatan mantan Menpora Iman Nahrawi, yang kini teah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, dalam skandal korupsi pencairan dana bantuan melalui skema kick back, dikaitkan dengan Muhaimin. Penyebabnya, Imam Nahrawi merupakan kader PKB dan pengangkatan dirinya atas rekomendasi partainya warga Nahdliyin tersebut.  

Agaknya Muhaimin pun paham jika dirinya tengah menjadi incaran. Keputusan Muhaimin tiba-tiba mundur dari bursa ketua MPR, bahkan menteri kabinet Joko Widodo -- Ma'ruf Amin, dan hanya memilih menduduki kursi wakil ketua DPR yang menjadi jatah PKB, sangat mungkin atas pertimbangan demikian.

Muhaimin menghindari konfrontasi secara terbuka karena lawan akan mengaitkan dengan kasus-kasus tersebut.

Namun apakah KPK akan berhasil membongkar keterlibatan Muhaimin dalam tiga kasus tersebut yang sejauh ini masih sebatas dugaan?

Kita berharap komisioner KPK saat ini yang masih memiliki masa tugas efektif sekitar 2 bulan, dapat menuntaskan kasus tersebut agar tidak menjadi tunggakan. Terlebih komisioner mendatang sudah dilengkapi dengan pasal-pasal yang memungkinkan penghentian sebuah kasus.

Kita tidak ingin dugaan keterlibatan Muhaimin akhirnya hanya menjadi rumor, bahkan fitnah, jika tidak ada gelar perkara secara terbuka. Jika setelah dilakukan penyelidikan secara komprehensif tidak ditemukan adanya unsur korupsi, KPK harus segera menghentikan.

Dan sebaliknya, jika memang ada bukti kuat keterlibatan Muhaimin, segera lakukan proses hukum sehingga tidak melahirkan berbagai spekulasi, bukan hanya terkait penegakan hukum, namun juga politik.

Salam @yb

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun