Asa Terakhir KPK Membongkar "Kardus Durian" di Kemenakertrans

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar termasuk "orang kuat" bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski namanya muncul dalam putusan kasus korupsi dan kini kembali muncul pada kasus lain, Cak Imin tetap lempang menduduki posisi wakil ketua DPR.

Sedikitnya ada tiga kasus korupsi yang dikaitkan dengan nama Muhaimin.

Pertama kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang kini telah berubah menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam persidangan Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2Ktrans) Jamaluddien Malik tanggal 2 Maret 2016 lalu, Muhaimin disebut menerima Rp 400 juta dalam skandal korupsi yang kemudian dikenal dengan istilah "kardus durian".

Disebut demikian karena uang dari hasil pemotongan anggaran di Ditjen P2Ktrans tahun anggaran 2013 tersebut disimpan dalam kardus durian. Jamaluddin sendiri telah divonis 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.

Muhaimin sempat diperiksa KPK pada Oktober 2015 lalu. Tahun 2018, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK untuk segera mengusut dugaan korupsi yang diduga melibatkan Muhaimin. Namun Muhaimin menilai desakan tersebut sebagai black campaign untuk menjegal dirinya sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Kasus kedua terkait fee proyek yang menjadi jatah PKB. Musa Zainudin yang saat itu menjadi anggota Fraksi PKB di DPR, menyebut dirinya memberikan uang Rp 6 miliar dari Rp 7 miliar yang diterimanya, kepada Muhaimin melalui Sekretaris Fraksi PKB (saat itu) Jazilul Fawa.

Terungkapnya dugaan aliran dana ke Muhaimin berawal ketika Musa Zainudin yang kini tengah menjalani masa hukuman 9 tahun di penjara Sukamiskin Bandung mengajukan permohonan menjadi justice collaborator ke KPK. Musa merasa dijadikan korban dalam skandal suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016.

Musa merasa keberatan dengan denda Rp 7 miliar yang harus dibayarnya karena uang tersebut, konon tidak dinikmati sendiri. Setelah menerima uang dari PT Windu Tunggal Utama yang diserahkan melalui orang kepercayaannya, Musa lantas  menghubungi Jazilul untuk mengambil Rp 6 miliar di rumah Musa, kompleks rumah dinas DPR.

Setelah itu, seperti dikutip dari Tempo,  Musa meminta tolong kepada Ketua Fraksi PKB di DPR Helmy Faishal untuk menyampaikan kepada Muhaimin jika uang Rp 6 miliar telah diberikan melalui Jazilul.  

KPK disebut tengah mendalami kasus ini. Bahkan KPK disebut telah memeriksa Musa di penjara Sukamiskin. Bukan hanya soal suap proyek di Maluku dan Maluku Utara namun juga terkait skandal kardus durian.

Kasus ketiga menyangkut skandal korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dugaan keterlibatan mantan Menpora Iman Nahrawi, yang kini teah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, dalam skandal korupsi pencairan dana bantuan melalui skema kick back, dikaitkan dengan Muhaimin. Penyebabnya, Imam Nahrawi merupakan kader PKB dan pengangkatan dirinya atas rekomendasi partainya warga Nahdliyin tersebut.  

Agaknya Muhaimin pun paham jika dirinya tengah menjadi incaran. Keputusan Muhaimin tiba-tiba mundur dari bursa ketua MPR, bahkan menteri kabinet Joko Widodo -- Ma'ruf Amin, dan hanya memilih menduduki kursi wakil ketua DPR yang menjadi jatah PKB, sangat mungkin atas pertimbangan demikian.

Muhaimin menghindari konfrontasi secara terbuka karena lawan akan mengaitkan dengan kasus-kasus tersebut.

Namun apakah KPK akan berhasil membongkar keterlibatan Muhaimin dalam tiga kasus tersebut yang sejauh ini masih sebatas dugaan?

Kita berharap komisioner KPK saat ini yang masih memiliki masa tugas efektif sekitar 2 bulan, dapat menuntaskan kasus tersebut agar tidak menjadi tunggakan. Terlebih komisioner mendatang sudah dilengkapi dengan pasal-pasal yang memungkinkan penghentian sebuah kasus.

Kita tidak ingin dugaan keterlibatan Muhaimin akhirnya hanya menjadi rumor, bahkan fitnah, jika tidak ada gelar perkara secara terbuka. Jika setelah dilakukan penyelidikan secara komprehensif tidak ditemukan adanya unsur korupsi, KPK harus segera menghentikan.

Dan sebaliknya, jika memang ada bukti kuat keterlibatan Muhaimin, segera lakukan proses hukum sehingga tidak melahirkan berbagai spekulasi, bukan hanya terkait penegakan hukum, namun juga politik.

Salam @yb