Isu korupsi di Indonesia, bukan hal baru. Jejaknya bisa dilacak hingga ke masa NKRI belum berdiri. Upaya pemberantasan korupsi seperti yang dilakukan KPK saat ini tidak mudah karena selalu mendapat perlawanan balik dari koruptor, sebagaimana yang terjadi pada Pangeran Diponegoro.
Salah satu bentuk perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap praktek korupsi adalah ketika menampar Patih Kesultanan Yogyakarta Danurejo IV (1813-1847) yang korup dengan sandal (selop). Dalam buku Takdir terbitan Penerbit Buku Kompas, Peter Carey mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi karena Diponegoro menolak pengenaan berbagai macam pajak kepada rakyat untuk membiayai hidup mewah para bangsawan.
Tetapi apa yang terjadi kemudian? Pangeran Diponegoro diisukan hendak memberontak kepada Yogyakarta. Padahal penguasa saat itu tidak lain adalah Sultan Hamengku Buwono IV, adik tiri Pangeran Diponegoro yang masih berusia belia.
Intrik di keraton semakin berkembang dan dengan bantuan Belanda, Danurejo IV memimpin pasukan menyerang kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Penyerbuan ini menjadi pematik terjadinya Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berkobar selama 5 tahun (1825-1830).
Akibat penyerbuan itu, Pangeran Diponegoro dan keluarganya, termasuk pasukan pengawalnya, mengungsi ke Goa Selarong. Dari Goa yang kini masuk wilayah Kabupaten Bantul tersebut, Diponegoro mengobarkan perlawanan hingga Belanda kehilangan 15 ribu pasukan (8 ribu di antaranya pasukan Eropa) dan membuat Kerajaan Belanda nyaris bangkrut.
Namun dalam dalam buku ajar sekolah, dan juga buku-buku terkait lainnya, Â disebutkan Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena Belanda akan menggunakan tanah miliknya di Tegalrejo untuk jalur kereta api. Sang Pangeran marah dan mencabuti pathok yang dipasang Belanda.
Referensi yang digunakan oleh penulis buku sejarah, termasuk buku ajar di sekolah adalah tulisan karya penulis-penulis Belanda yang berkepentingan untuk mengerdilkan Perang Jawa seolah hanya terkait persoalan pribadi Diponegoro dengan Belanda.Â
Sungguh ironis, sejarah Diponegoro yang beredar dan dijadikan rujukan banyak pihak saat ini, berasal dari sudut pandang sejarawan militer Belanda; P.J.F. Louw dan E.S. de Klerck. Â Â
Faktanya, Diponegoro mengangkat senjata menentang pengenaan berbagai macam pajak, termasuk pacumpleng (pajak rumah tanga) hingga pajak bokong; pajak yang dikenakan kepada setiap orang yang bepergian lintas desa.
Dalam bukunya, Peter Carey juga membantah isu pencabutan pathok sebagai pemicu Perang Diponegoro.. Sebab  saat itu Belanda belum memiliki rencana untuk membangun jalur kereta api yang melintasi Tegalrejo.
