Memanfaatkan Risma Demi Target Politik Orang Jakarta

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali dikaitkan dengan dinamika politik di Jakarta.  Masih ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan popularitasnya sebagai alat tawar politik. Bukti ketidakpercayaan diri elit Jakarta?

Nama Risma kembali menjadi topik pemberitaan. Bukan soal Jalan Gubeng yang longsor atau sakitnya, tetapi terkait tawaran anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus untuk mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2022. Bestari menganggap Risma akan mampu menangani persoalan sampah di Jakarta.

Secara tersirat Bestari menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah gagal menangani persoalan sampah. Sebagai alas argumennya, Bestari menyebut daya tampung tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang hanya sampai 2021, sementara pembangunan TPST yang baru selesai 2022. Bestari menyebut anggaran untuk pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.

Tawaran Bestari yang disampaikan dalam kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta ke Surabaya, mendapat tanggapan positif dari Risma. Bahkan kader PDI Perjuangan itu mendesak Pemprov DKI segera menyelesaikan pembangunan TPST. 

Risma lantas membandingkan anggaran pengelolaan sampah di Kota Surabaya yang hanya Rp 30 miliar dengan anggaran serupa di Jakarta.

Bukan baru kali ini nama Risma digunakan untuk "mengusik" Jakarta. Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah marah besar ketika dibanding-bandingkan dengan Risma soal penataan trotoar. Ahok sempat menyebut Kota Surabaya hanya seluas Jakarta Selatan.

Risma juga sempat digadang-gadang sejumlah kader PDIP untuk melawan Ahok di Pilkada DKI 2017. Bahkan Risma mendapat dukungan dari emak-emak yang tergabung dalam komunitas Jakarta Love Risma atau Jakarta Cinta Risma yang disingkat Jaklovers dengan juru bicara Neno Warisman. Belakangan PDIP justru mengusung Ahok setelah Risma menolak ke Jakarta.

Kini nama Risma mencuat dengan pola yang hampir sama. Risma kembali "dijadikan alat" untuk menyerang Gubernur Jakarta. Anies merasa diserang karena pernyataan Bestari soal sampah dikaitkan dengan pergantian kepemimpinan. 

Padahal saat ini tidak ada persoalan pengelolaan sampah. Bisa dibayangkan, seperti apa reaksi orang-orang seperti Bestari manakala ada sekantong sampah tercecer di Ibu Kota. 

Belakangan Bestari mengatakan dirinya hanya mengingatkan soal progres pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) untuk pengelolaan sampah di Jakarta.

Bantahan Bestari menjadi semakin rancu karena justru di era Anies pembangunan ITF tengah digencarkan dan dipercepat setelah selama lima tahun sebelumnya mandeg. 

Seperti diketahui, pada tahun 2012 Gubernur DKI Jakarta (saat itu) Fauzi Bowo sudah berhasil membangun ITF Cakung Cilincing. ITF ini mampu mengolah sampah hingga 1.300 ton per hari dan menghasilkan listrik 4,95 MW.

Mengingat volume sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton perhari- bukan hanya 1.300 ton perhari seperti Kota Surabaya sehingga cukup diselesaikan dengan satu ITF, maka perlu ada tambahan ITF. 

Fauzi Bowo pun sudah merencanakan pembangunan ITF Sunter dan ITF Marunda, bahkan sudah memasuki proses penawaran. Namun selama kepemimpinan tiga gubernur berikutnya yakni Joko Widodo, Ahok hingga Djarot Saiful Hidayat, tidak ada kabar kelanjutan pembangunan ITF.

Setelah mendapat mandat, Anies langsung melakukan kajian pembangunan ITF dan mengeksekusinya. Sebagai contoh, pada akhir 2018 lalu, Anies melakukan grounbreaksing IFT Sunter, Jakarta Utara yang sudah terkatung-katung selama lima tahun. Pembangunan ITF tersebut diperkirakan akan rampung paling lambat tahun 2022.

Tulisan terkait : Anggaran Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Ternyata Fantastis

Pertanyaan kita, mengapa baru sekarang Bestari Barus "peduli" terhadap pengelolaan sampah, padahal persoalan ini sudah terjadi sejak 10-20 tahun lampau, bahkan sudah menjadi salah satu persoalan klasik di Ibu Kota? Apa karena masa aktif Bantargebang sudah dekat sehingga baru tersadar lantas menuding gubernur saat ini tidak bisa bekerja sampai merasa perlu mendatangkan Risma? Bukankah andai pembangunan ITF yang sudah dimulai sejak Fauzi Bowo dilanjutkan oleh para penggantinya, persoalan sampah di Jakarta sudah selesai bahkan sebelum era Anies?

Lagi pula, membandingkan persoalan sampah di Surabaya dengan Jakarta juga tidak apple to apple. Di samping luas wilayah dan jumlah penduduk yang berkorelasi dengan volume sampah yang dihasilkan tidak sama, di mana produksi sampah Kota Surabaya hanya 1.300 ton perhari, kurang dari 1/5 sampah DKI, anggaran yang disebutkan Bestari pun tidak tepat karena duit Rp 3,7 triliun tersebut bukan hanya anggaran untuk pengelolaan sampah, melainkan total anggaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Kita tidak berharap, siapa pun "mengadu-domba" pimpinan daerah demi tujuan lain, terlebih jika tidak menggunakan dasar yang tepat dan komprehensif. Sebab hal itu hanya menimbulkan kegaduhan tanpa pernah menyelesaikan substansi permasalahan yang ada. Mengkritik, bahkan menentang kebijakan eksekutif, adalah tugas seorang anggota legislatif.

Tetapi memuji satu kepala daerah seraya menyerang kepala daerah lainnya bukan atas dasar data dan kondisi yang tepat, tentu bukan tugas anggota DPRD. Tidak elok menyebut kepala daerah tidak bisa bekerja jika landasannya sakit hati, apalagi balas dendam, akibat kekalahan jagoannya dalam kontestasi politik sebelumnya.        

Salam @yb