Zig-zag Politik PAN Memalukan!

Bagaimana jika kegaduhan saat ini sebenarnyaterkait upaya mendapatkan kursi pimpinan MPR, bukan kursi kabinet? Seperti diketahui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pernah melobi Presiden Jokowi terkait konfigurasi pimpinan MPR mendatang. Sangat mungkin Zulkifli ingin mempertahankan kursi ketua MPR yang tengah diduduki.  

Jika benar demikian, langkah Zulkifli kurang tepat. Pertama, partai koalisi pendukung Jokowi -- Ma'ruf tentu juga mengincar kursi pimpinan MPR. Bahkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  Muhaimin Iskandar sudah terang-terangan menginginkan kursi ketua MPR.

Tanpa PAN, koalisi Jokowi -- Ma'ruf yang memiliki lebih berpeluang memenangkan voting di MPR.  Dengan mengantongi sekitar 349 kursi (PDIP 129 kursi, Golkar 84 kursi, Nasdem 49 kursi, PKB 48 kursi dan PPP 19 kursi) atau 49 persen lebih dari total kursi MPR yang berjumlah 711, kubu pemerintah hanya membutuhkan 7 kursi lagi untuk merebut seluruh kursi pimpinan MPR. Seperti diketahui, anggota MPR merupakan gabungan dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berjumlah 136 kursi.  

Kedua, Jokowi tentu lebih sreg jika kursi pimpinan MPR dikuasai partai pengusung yang terbukti sudah berkeringat. Logikanya, restu Jokowi akan lebih mudah diberikan kepada Airlangga atau Muhaimin dibanding Zulkifli.    

Ketiga, Zulkifli justru lebih berpeluang mempertahankan kursi ketua MPR jika tetap menjadi oposisi. Meski gabungan suara pengusung Prabowo -- Sandi hanya 226 kursi (Gerindra 78 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi dan PAN 44 kursi), namun jika bisa menggandeng DPD, peluang menang tetap terbuka.  

Tentu tidak menafikan jika suara anggota DPD tidak bisa bulat karena mereka tidak terikat arahan partai maupun organisasi lain, tetapi Zulkifli tentu bisa memainkan "peran lebih" untuk mengajak anggota-anggota DPD, seraya meyakinkan Demokrat untuk tetap berada dalam satu barisan sekalipun nantinya bergabung ke pemerintahan Jokowi -- Ma'ruf. Ingat, pemilihan pimpinan MPR dilakukan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2019 yang aklan dilakukan 20 Oktober mendatang.

Akhirnya kita sependapat dengan Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo bahwa menjadi oposisi itu terhormat. Politik tidak konsisten atau zig-zag dalam istilah Dradjad, sangat memalukan. 

PAN harus berani tegas menentukan sikap yakni sebagai oposisi. Terlebih  pemerintahan Jokowi -- Ma'ruf ke sangat kuat karena ditopang partai-partai penguasa legislatif, sehingga membutuhkan oposisi yang kuat dan cerdas.

Salam @yb