PSI, Antara Keberisikan dan Strategi Penguasaan Media

Hampir tidak ada peristiwa yang lolos dari komentar kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jangankan yang menyangkut Presiden Jokowi, di mana PSI seolah merasa harus tampil sebagai pembela utama, terhadap hal-hal yang sangat remeh pun dengan lincah akan dikomentari dan kebetulan memang ada media yang mau menampungnya.

Mari kita lihat deretan peristiwa yang dikomentari kader PSI dalam beberapa hari terakhir yang diambil dari data sini. Tanggal 31 Agustus Ketua Umum PSI Grace Natalie mengomentari soal bakal calon anggota legislatif (bacaleg) eks koruptor. Grace mengaku kecewa karena Bawaslu meloloskan mantan napi kasus korupsi sebagai bacaleg. Tanggal 1 September Grace kembali tampil di media mengomentari munculnya tabloid The Independent Observer yang dikaitkan dengan tabloid  Obor Rakyat.

Tanggal 3 September giliran Sekjen PSI Raja Juli Antoni menguasai media untuk menyahut kritik Roy Suryo soal penutupan Asian Games. 5 September Wakil Sekjen PSI Danik Eka Rahmaningtyas naik ke media dengan komentar terhadap kasus Meliana yang dibui gegara "mengeluh" soal adzan.

Sepanjang tanggal 6-11 September kader-kader PSI terus bergantian mengomentari apapun yang bahkan tidak ada kaitannya dengan PSI seperti isu pernikahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Buni Yani yang katanya mau masuk tim pemenangan Prabowo Subianto -- Sandiaga Uno. Ketua DPP PSI Tsamara Amany hingga Guntur Romli ikut menjaga tradisi tidak ada hari tanpa komentar kader PSI.

Jika melihat intensitasnya, apa yang dilakukan kader PSI sepertinya memang sebuah pola atau strategi untuk merebut wilayah publik. Dengan komentar-komentar "panasnya", PSI menikmati iklan gratis.  

Tidak ada yang salah dengan strategi PSI. Justru cukup brilian menghadapi pesaing yang lebih mapan dan memiliki tokoh-tokoh terkenal serta ditopang dana tak terbatas. Meski belum bisa mengalahkan keterkenalan partai-partai parlemen termasuk Hanura, namun dibanding tiga partai baru lainnya, yang sama-sama menjadi peserta Pemilu 2019, PSI jelas lebih unggul. Bahkan dengan Perindo sekali pun yang kini "tenggelam" setelah ada larangan iklan di TV sebelum masa kampanye.

Tetapi strategi seperti itu juga berbahaya karena akan terkesan nyinyir ketika hal-hal "remeh" ikut dikomentari. Kesimpulan anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, jika PSI numpang tenar dengan selalu mengomentari Gerindra dan Prabowo Subianto- setelah Raja Juli ikut nimbrung polemik politik dua kaki Demokrat akan dibenarkan oleh publik yang jenuh dengan komentar dari orang yang "itu-itu saja". Sama halnya dengan kejenuhan publik atas dominasi Fahri Hamzah dan Fadli Zon di media massa dalam setahun terakhir.

Apakah penguasaan ruang publik akan berpengaruhi pada elektabilitasnya? Belum tentu. Bahkan PSI diprediksi bakal sulit berkibar di Pemilu 2019. Meski terlalu ekstrem menyebut parnoko atau partai dengan perolehan nol koma sebagaimana dilansir lembaga survei, namun pastinya membutuhkan keajabain tersendiri bagi PSI untuk dapat lolos ke parlemen mengingat tingginya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang mencapai empat persen.  

Mengapa demikian? Ada beberapa alasan untuk rujukan. Pertama, PSI terkesan memposisikan diri sebagai partai nasionalis yang jika lebih dipersempit, sebatas pendukung Ahok. Artinya, PSI akan bersaing dengan PDIP sebatas di ring pendukung Ahok, bukan di kalangan nasionalis secara luas. PSI belum siap untuk melawan dominasi PDIP yang sudah menjadi "rumah" kaum nasionalis, karena rentan mendapat serangan balik dari kader-kader partai Banteng yang terkenal militan dan frontal.

Terlebih, kedua partai sama-sama mengusung Jokowi, sehingga PSI terlihat lebih nyaman beriringan dengan PDIP daripada harus mengambil posisi berseberangan seraya berharap "diberi" keuntungan elektoral. Persoalannya, berapa banyak pemilih nasionalis (baca: pendukung Ahok) yang bisa ditarik tanpa "menjelek-jelekkan" PDIP?    

Kedua, caleg-caleg PSI, termasuk yang "menguasai" media, belum teruji menghadapi persaingan di lapangan. Keterkenalan tidak menjadi jaminan keterpilihan, terlebih jika mendapatkannya secara instan karena mendompleng isu-isu bombastis yang diciptakan media.

Ketiga, tidak ada, setidaknya sampai saat ini, gagasan politik orisinil kader-kader PSI yang mampu menarik perhatian publik. Keterbukaan rekrutmen calon anggota legislatif, dan mendatangkan tokoh-tokoh tenar seperti Mahfud MD untuk memberikan pembekalan hanya memenuhi syarat untuk sebuah pemberitaan media daring, namun gaungnya tidak akan sampai ke calon pemilih.

Dari tiga "kelemahan" tersebut, PSI hanya mungkin bisa menutupinya di poin pertama. Namun siapkah PSI mulai mengambil jarak dengan PDIP, termasuk berkonfrontasi di media terhadap suatu isu, sehingga calon konstituen bisa membedakan antara PDIP dengan PSI? Jika hal ini pun sulit dilakukan, PSI hanya akan menjadi partai penghias media dengan segala "keberisikannya".

Salam @yb