Mengapa SBY Tidak Mendukung Jokowi? Ini Alasannya

Meski pasangan calon yang menjadi peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sudah hampir final- tinggal menunggu penetapan KPU, tetapi riak-riak dan manuver politik yang terjadi sebelum petahana Joko Widodo dan penantangnya Prabowo Subianto memutuskan cawapresnya, masih menyisakan sejumlah tanya.

Bukan hanya tudingan adanya politik transaksional seperti yang dilontarkan Wasekjen Demokrat Andi Arief, tetapi keputusan Demokrat tetap di posisinya meski "terluka" menarik diulik karena beberapa fakta baru diketahui saat ini.

Ya, mengapa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno padahal syarat koalisi tidak dipenuhi? 

Benar, SBY berulang kali membantah posisi cawapres bagi putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bagian dari syarat koalisi. Bahkan Prabowo ikut mengamini saat keduanya menggelar jumpa pers usai pertemuan tertutup di Kertanegara, kediaman Prabowo.

Tetapi sebagian publik meragukan hal itu karena tiga hal. Pertama, pernyataan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) ketika membantah alasan SBY gagal membangun koalisi dengan kubu Jokowi.

SBY beralasan terganjal karena status hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang belum ditakdirkan normal kembali. Namun Rommy menyebut tawaran SBY terlalu tinggi yakni posisi cawapres bagi AHY. SBY membantah pernyataan itu disertai ancaman, namun Rommy menyahutnya dengan kalimat, "kutahu yang kau mau."

Kedua, kepanikan PKS usaI pertemuan SBY dengan Prabowo yang berbuah dukungan terbuka. PKS tentu sudah mengetahui "bawaan" SBY. Andai saja sejak awal Prabowo tidak menampakkan keraguan terhadap satu dari sembilan kader yang disodorkan untuk memenuhi isi perjanjian politik sebelumnya, tentu bisa tenang. Tetapi Prabowo hanya "pandai memuji" tanpa terlihat ada niatan untuk benar-benar mengambil kader PKS sebagai cawapres.

PKS yang merasa akan ditinggal jika tetap ngotot meminta cawapres, seolah "meminta tolong" Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Hasil ijtima, Prabowo harus mengambil Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri atau Ustadz Abdul Somad (UAS). Namun karena UAS langsung menolak, praktis Salim Segaf menjadi calon tunggal.

Dari situ terlihat sejak kehadiran SBY di koalisi, PKS mulai merasakan adanya ancaman serius terhadap posisi cawapres yang menjadi "haknya".

Ketiga, reaksi frontal Andi Arief begitu tahu Prabowo sudah memilih Sandiaga. Selain "menghina" Prabowo sebagai jenderal kardus yang dimaksudkan sebagai jenderal yang mendasarkan keputusannya pada uang, bukan elektabilitas (ingat, dalam berbagai survei elektabilitas AHY paling tinggi di antara beberapa nama bakal cawapres). Andi Arief bahkan menyebut PKS dan PAN masing-masing menerima mahar politik senilai Rp 500 miliar.    

Dari tiga hal itu, bagaimana publik percaya tidak ada nama AHY di balik dukungan SBY terhadap Prabowo?

Posisi dukungan terhadap Prabowo, menjadi simalakama bagi SBY. Diteruskan hanya akan menambah luka meski jika mau mungkin juga bisa mendapat "bagian" dengan alasana untuk menggerakkan mesin partai plus power sharing jika kelak Prabowo memenangi kontestasi. Tetapi  menarik dukungan, hanya akan menjadi bahan tertawaan publik terkait pernyataan dukungan tulus tanpa syarat.

Di sisi lain, sejak awal, SBY terlihat tidak ada niatan mendukung Jokowi. Dari beberapa pertemuan yang terekspose media, SBY mendatangi Jokowi hanya kala ada masalah seperti ketika merebak tudingan adanya "atensi" SBY terhadap gerakan makar dan aksi Bela Islam 212. Juga ketika AHY di-bully usai "diminta" SBY mundur dari kesatuan TNI untuk mengikuti Pilgub DKI Jakarta 2017. 

AHY juga terlihat beberapa kali merapat ke Istana namun Jokowi enggan menanggapi, bahkan menyodorkan Gibrang Rakabuming Raka dengan sajian gudek sebagai simbol jika AHY masih terlalu "hijau". 

Ketika SBY terlihat hendak merapat ke Istana dan AHY "berteman" dengan Gibran, tekanan di media sosial pun berkurang. Apakah berarti yang selama ini mem-bully AHY pendukung Jokowi? Tentu tidak hitam-putih seperti itu.

Apakah benar SBY menghabiskan waktu setahun untuk melobi Jokowi, dengan beberapa pertemuan tak terekspose? Kelak Jokowi bisa membeber dengan cantik pernyataan SBY ini. Mungkin lewat biografi setelah tidak menjabat lagi. Sebab jika hanya satu atau paling banyak dua kali, masih mungkin.

Namun cukup muskil jika sampai "beberapa kali" pertemuan di luar tanpa terekspose media. Keduanya tokoh yang memiliki banyak "mata dan telinga" sehingga sulit untuk menyimpan adanya "banyak" pertemuan tanpa bocor ke publik, setidaknya di internal PDIP. Bukankah selama ini tidak ada suara sumbang terkait "pertemuan-pertemuan" SBY dengan Jokowi tanpa sepengetahuan publik (baca: kader PDIP).

Lebih meyakinkan jika pernyataan tersebut bagian dari psy war dan alas mengapa dirinya "akhirnya" memilih Prabowo.

Lalu apa alasan SBY tidak mau mendukung Jokowi?

Pertama, terkait pride. SBY mantan presiden dua kali yang mestinya "dituakan". Meski Jokowi sekarang juga presiden, tetapi senioritas dalam budaya Jawa mengharuskan Jokowi yang sowan kepada SBY. 

Nyatanya Jokowi belum pernah melakukan hal itu. Bahkan dalam pernyataan SBY terkait beberapa kali pertemuan dengan Jokowi, tidak ada "rasa" pertemuan yang dilakukan di rumah SBY. Padahal Jokowi sudah berkunjung ke rumah Prabowo yang jelas-jelas rivalnya.

Kedua, hubungannya dengan Megawati. SBY merasa saat berkuasa dirinya sudah beberapa kali mengundang Megawati ke Istana, termasuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno yang diterima Megawati. SBY juga sudah menyambangi kediaman Megawati saat melayat almarhum Taufik Kiemas.

Bagi SBY, apa yang dilakukan sudah cukup sebagai penebus "kesalahan" karena menjadi rival Megawati di Pilpres 2004, padahal dirinya sudah diangkat sebagai Menko Polkam. Namun Megawati terkesan masih tetap "buka-tutup pintu" sehingga bagi SBY sudah di luar kemampuan dirinya yang diistilahkan dengan "Tuhan belum menakdirkan". Artinya terkait hubungannya dengan Megawati, sudah urusan Tuhan, bukan dirinya.

Ketiga, posisi AHY. Benar, jika Demokrat mau bergabung, sangat mungkin AHY diberi posisi di Kabinet Kerja. Persoalannya, posisinya tidak mungkin menko, bahkan mungkin hanya kepala badan yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. 

Alhasil AHY akan berada di bawah "arahan" Puan Maharani, putri mahkota Megawati. Kelak, dalam perjalanan politik selanjutnya- katakanlah keduanya bertemu di Pilpres 2024, sangat mungkin hal itu bisa menjadi negative campaign.

Anda punya pendapat berbeda?

Salam @yb

Tulisan terkait: Demi AHY, SBY Akhirnya Kibarkan Bendera Putih

PS: data diolah dari berbagai sumber