Masih diperlukan data valid untuk sampai pada kesimpulan jika program Corporate Social Responsibility yang semula dimaksudkan sebagai bentuk "kasih" dari perusahaan besar untuk menghidupkan perekonomian kaum pribumi di sekitar tempat usahanya tidak memberi manfaatkan karena sekarang dikelola sendiri oleh organisasi yang terafiliasi dengan kelompok tersebut, bahkan dijadikan alat pembayar denda karena pelanggaran perda, seperti yang terjadi di Jakarta.
Tetapi fakta bahwa ribuan program dengan tujuan mengangkat perekonomian warga "pribumi"gagal total karena sampai hari ini kesenjangan sosial ekonomi masih sangat lebar. Mengapa? Karena kebijakan-kebijakan tersebut "banci". Meski semua paham kebijakan kredit mikro ditujukan untuk warga "pribumi" namun karena tidak berani menyebutkannya secara jelas, maka bukan salah komunitas lain yang memanfaatkannya.
Jadi, dibutuhkan keberanian semua pihak untuk menghilangkan stigma pribumi sebagai ancaman terhadap komunitas lain. Tentangan akan sangat hebat, tetapi para pemimpion Malaysia sudah mengajarkan pada kita, jika pemerintah konsisten maka semua pihak akhirnya bisa menerima dan tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Salam @yb
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
