Megawati dan Mitos-mitos PDIP

Semakin lama seseorang berkuasa, semakin sulit untuk mencari penggantinya. Bukan karena tidak ada orang lain yang bisa menyamai, bahkan melebihi, kemampuannya, tetapi lebih disebabkan oleh sikap pesimis, ketakutan dan mitos, selain kenyamanan dirinya dan orang-orang dekatnya. Gambaran seperti itu yang kini terjadi di tubuh PDI Perjuangan.

Galibnya politik, Keinginan pensiun yang diungkapkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu, memiliki multi tafsir. Bisa dimaknai sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kinerja kadernya, terutama terkait hasil pilkada serentak yang di bawah target. Bisa juga- sebagaimana dikatakan Sekretaris Jenderal  DPP PDIP Hasto Kristiyanto, sebagai pengingat agar partainya lebih serius mempersiapkan kader untuk menggantikan dirinya. Artinya, Megawati tidak akan mundur dalam waktu dekat ini, tetapi tidak mau dipilih kembali sebagai ketum dalam kongres mendatang. Namun tidak sedikit pula yang meyakini apa yang disampaikan Megawati memang demikian adanya (an sich). Beragam tafsir yang berkembang menunjukkan betapa strategis posisi Megawati saat ini.

Meski demikian, suksesi kepemimpinan di tubuh PDIP tidak akan mudah. Banyak faktor yang menghambat proses regenerasi. Bukan karena  ketiadaan pengganti yang mumpuni, tetapi lebih pada ketakutan-ketakutan semu yang diciptakan oleh sekelompok kader di lingkungan dalam (inner circle) Megawati sendiri. Mereka menciptakan beragam mitos untuk menakut-nakuti siapa saja yang ingin mengganti Megawati.

Salah satu mitos yang paling sering digemakan dan dianggap sakral adalah PDIP harus dipimpin oleh anak-keturunan biologis Soekarno, Presiden RI I. Dasar mitos ini, orang yang tidak memiliki pertalian darah dengan klan Bung Karno, tidak akan mampu mengemban amanah, memahami pikiran dan nafas perjuangan Bung Karno. Orang luar bisa saja menjadi marhaenisme sejati, bahkan ultra nasionalis, tetapi tidak mungkin dititisi aura Bung Karno. Padahal- menurut mitos itu, bangunan kokoh yang menaungi warga PDIP (baca: kaum nasionalis) adalah kharisma Bung Karno (dan pemikiran-pemikirannya).

Berangkat dari mitos ini, maka spekulasi siapa yang akan menggantikan Megawati kelak, tidak jauh dari keturunan Bung Karno, terutama anak-anak Megawati. Nama Puan Maharani dan Muhammad Pranada Prabowo menjadi titik sentral, menyusul kemudian anggota Fraksi PDIP di DPR RI Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari, anak Guntur Soekarno. Jika pun diselenggarakan pemilu raya di internal PDIP untuk memilih pengganti Megawati dengan mengikutkan nama-nama kader tenarnya seperti (Presiden RI) Joko Widodo, (Seskab) Pramono Anung, (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto dan (anggota Fraksi PDIP DPR) Budiman Sudjatmiko, nama Puan, Prananda dan Puti tetap akan berada urutan atas. Bukan karena mereka meragukan kemampuan dan nasionalisme Jokowi dan lainnya, tetapi sekali lagi, mitos bahwa PDIP hanya bisa bersatu, besar dan kuat jika dipegang anak-keturunan Bung Karno, yang menjadi penyebabnya.

Persoalannya, selama Megawati masih (mau) tampil di panggung politik, anak-anaknya tentu tidak berani mengingatkan pentingnya regenerasi, pentingnya memberi peran yang lebih strategis, kepada mereka. Misalnya “menunjuk” Puan sebagai ketua umum, minimal ketua harian, sementara Megawati menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai sebagaimana dulu suaminya, Taufik Kiemas. Langkah ini sekaligus untuk menguji dan menunjukkan kemampuan Puan, juga Prananda dan Puti, kepada kader dan juga pendukung serta simpatisan PDIP. Jika pun dalam perjalanan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, Megawati masih bisa memegang kendali. Tetapi bukan hanya Megawati, orang-orang terdekatnya dipastikan menentang peralihan kekuasaan tersebut karena takut dirinya tidak terbawa dalam gerbong Puan.

Mitos kedua yang disakralkan dan wajib dipatuhi oleh seluru kader bahwa PDIP adalah Megawati dan berlaku sebaliknya.  Orang-orang di sekitarnya menciptakan Megawati sebagai sosok tak tersentuh, penentu segala kebijakan partai, dilengkapi hak prerogatif. Kuatnya stigma PDIP adalah Megawati, tercermin dari rangkaian pilkada serentak 2017. Megawati bisa dengan “seenaknya” menunjuk calon kepala daerah yang akan diusung, sekalipun orang tersebut bukan kader dan tidak mengikuti mekanisme penjaringan bakal calon yang digelar di tingkat DPC dan DPD. Hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak super istimewa sehingga bisa “mengalahkan” AD/ART partai. Kader-kader di ring satu Megawati selalu menutupi fakta adanya kader PDIP yang kecewa ketika hak prerogatif “disalah-gunakan”. Mundur atau dimundurkan menjadi konsekuensi yang harus diterima kader PDIP yang berani “mempertanyakan” penggunaan hak prerogatif oleh Megawati.

Mitos ketiga, PDIP partai wong cilik. Untuk menguatkan mitos ini, para petinggi partai “diharamkan” tampil mewah, apalagi borjuis. Seolah, memperjuangkan (kepentingan) wong cilik, harus dengan penampilan ndeso dan melarat. Kemewahan hanya menjadi penyekat yang menjauhkan kader partai dari kalangan masyarakat bawah.

Ini mitos yang paling konyol tetapi masih dianggap mujarab untuk menarik massa. Sebab faktanya, tidak sedikit kader PDIP yang justru hidup mewah. Sejak Pemilu 2004, kader-kader PDIP banyak berasal dari golongan masyarakat menengah-atas yang mungkin seumur hidup kakinya belum pernah menginjak lumpur sawah, tangannya belum pernah memegang gagang sabit. Kader semacam ini tidak mungkin didandani ala wong ndeso. Justru akan terlihat lucu dan norak karena pendukung dan simpatisan di level grassrootsudah terlanjur mengenal sosok tersebut dengan dandanan mewah.  

JIka pun ingin dipertahankan dan dijadikan nafas perjuangan partai, pembelaan terhadap wong cilik tidak perlu lagi menggunakan atribut-atribut ndeso. Memperjuangkan keadilan bagi wong cilik bisa dilakukan dalam balutan pakaian mewah. Yang penting esensi perjuangannya. Untuk apa berpenampilan ndeso jika yang dilakukan dan diperjuangkan justru pasal-pasal yang mengingkari harkat dan martabat wong cilik? Untuk apa memakai sepatu Cibaduyut yang dibeli di emperan toko, namun permisif terhadap liberalisasi ekonomi yang mematikan usaha wong cilik?

PDIP harus berani menanggalkan mitos sebagai partai pejuang wong cilik selama kader-kader yang menduduki jabatan-jabatan politik seperti anggota legislatif dan juga kepala daerah, masih senang mengesahkan peraturan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Selagi tetap mengusung panji-panji partai wong cilik, PDIP akan kesulitan mencari figur pengganti Megawati. Sebab hanya Megawati yang benar-benar bisa mencirikan diri sebagai wong cilik meski  menyandang status “Anak Mentang”.

Tentu  elit PDIP  akan membantah hal-hal yang disebut di atas sebagai mitos. Mereka akan keukeuh mengatakan sebagai realitas yang sesungguhnya dengan menghadirkan sederet fakta usang. Sah-sah saja. Tetapi ingat, mengingkari hal itu sebagai mitos sama artinya dengan membenarkan prediksi sejumlah pihak bahwa PDIP akan terpuruk pasca Megawati.    

Kekalahan pada Pilgub Jawa Barat, Banten dan kini DKI Jakarta, menjadi alarm bagi warga PDIP. Sebab di tlatah Jawa, PDIP praktis hanya tinggal menguasai Jawa Tengah. Mirisnya, jagooan PDIP juga  banyak yang tumbang pada pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Bahkan pasangan calon yang diusung pada pilkada Kabupaten Cilacap- yang sejak 1999 menjadi lumbung suara PDIP, juga tumbang pada pilkada serentak 2017.  

Rentetan kekalahan tersebut tentu kurang elok jika dibebankan semata-mata kepada Megawati. Tetapi feeling politik dan kegagalan menangkap keinginan kader dan simpatisannya sehingga berujung pada kegagalan mencapai target kemenangan, harus menjadi bahan evaluasi. Waktu satu tahun sebelum gelaran Pemilu dan Pilpres 2019, bisa dijadikan pintu untuk memulai penjaringan mencari sosok pengganti Megawati.

  

Salam @yb

Tulisan terkait: 1, 2