Kedua, Megawati melarang Ahok ikut saweran yang digagaskan dalam acara peluncuran buku itu. Ini bukan main-main. Ada pesan yang sangat serius melalui larangan itu yakni membalas ucapan Ahok yang selalu mengatakan dirinya tidak mau mengeluarkan duit untuk partai politik. Bagaimana pun kegiatan tersebut bernuansa politis karena duitnya akan digunakan untuk membangun monumen demokrasi dan Megawati adalah ketua partai politik. Dengan melarang Ahok memberikan saweran Megawati tengah mengatakan, PDIP tidak butuh duit Ahok.
Kini perseteruan Megawati (PDIP) dan Ahok (plus partai pendukungnya) telah ditabuh. Ketidakhadiran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam acara peluncuran buku tersebut, padahal sebelum deklarasi dukungan kepada Ahok keduanya selalu ada di sebelah Megawati, semakin menguatkan hal itu.
Melalui amarahnya, Megawati juga tengah menyeru kepada para kader PDIP untuk all out dalam mendukung calon yang akan diusung PDIP dalam pilgub DKI Jakarta. Meski belum diumumkan secara resmi namun pernyataan Hasto dapat menjadi petunjuk siapa calon yang akan diusung dalam pilgub DKI Jakarta. Pertama, dalam beberapa kesempatan berbeda Hasto mengatakan calon yang akan diusung nanti merupakan calon yang berasal dari internal partai PDIP. Kedua, pengumuman calon tersebut disesuaikan karena saat ini PDIP tengah fokus membantu pemerintah menyiapkan pelaksanaan Asian Games 2018. Ketiga, PDIP hanya menjaring beberapa nama bakal calon.
Jika dipetakan maka calon yang dimaksud Hasto hanya merujuk pada satu orang yakni Djarot Saiful Hidayat. Kata kuncinya ada pada kalimat “kader internal dan Asian Games”. Saat ini hanya ada dua kader internal yang selalu muncul dalam bahasan PDIP soal Pilgub Jakarta, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Namun Risma tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Asian Games yang akan digelar di Jakarta dan Palembang.
Tentunya jika PDIP mengumumkan calonnya saat ini, tidak bisa dihindari akan terjadi benturan antara Ahok dengan Djarot plus Presiden Joko Widodo. Sebagai kader PDIP, dalam kapasitas pribadi Jokowi harus ikut menyukseskan calon PDIP. Posisi Jokowi yang dekat dengan Ahok dan seringkali membantu programnya, tentu akan dilematis seperti yang pernah aku ulas di sini.
Kini pertempuran menuju Jakarta 1 sudah digaungkan. Tahapannya akan dilaksanakan mulai akhir April 2016 ini. Bagi Ahok tahapannya akan lebih cepat dibanding calon dari jalur partai politik karena KPU harus melakukan verifikasi copy KTP dukungan dari masyarakat yang dipakai sebagai kendaraannya.
Pertempuran Jakarta 1 tahun 2017 bukan hanya perebutan kursi antar dua-tiga calon, tetapi mempertaruhkan kredibilitas dan gengsi partai politik. Meski bukan hal baru calon yang maju melalui jalur independen berhasil memenangkan pilkada, namun persoalan menjadi beda jika terjadi di Jakarta. Hal itu tentu karena kelebihan dan kekurangan seorang Ahok.
Salam @yb