Mohon tunggu...
Yoga Mahardhika
Yoga Mahardhika Mohon Tunggu... Konsultan - Akademisi, Budayawan & Pengamat Sosial

Pembelajar yang ingin terus memperbarui wawasan, mempertajam gagasan, memperkaya pengalaman dan memperbesar manfaat untuk sesama.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Ibu Kota Baru, Sebuah Patahan dari Sejarah Kolonial

26 Februari 2020   18:29 Diperbarui: 26 Februari 2020   18:36 106
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kedua, populasi pulau Jawa yang padat dianggap sebagai modal penting untuk mendukung eksploitasi alam dan perdagangan rempah-rempah. Daripada mendatangkan buruh dari Eropa atau negara lain, bagi VOC lebih ekonomis untuk menggerakkan tenaga kerja hingga kerja paksa dari Indonesia. 

Ketiga, posisi Batavia memang dinilai sangat strategis untuk menghubungkan jalur eksploitasi dan perdagangan antar kawasan Nusantara, sebelum dipasarkan menuju bandar-bandar internasional.

3. Ibu Kota Baru, Lonceng Kemajuan Indonesia

Singkat kata, pembangunan Jakarta sejak era Batavia memang didesain untuk mengeksploitasi Indonesia, sekaligus untuk membatasi diri dari interaksi internasional yang sarat konflik waktu itu. Meskipun begitu, pemerintah RI yang baru lahir pada 1945 tak punya banyak pilihan. 

Membangun ibu kota baru sangatlah mahal, sehingga harus mengambil alih pusat pemerintahan Hindia Belanda, dengan mewarisi desain yang telah ada. Tak heran, Jakarta hari ini mengalami berbagai masalah pelik. 

Kemacetan parah, polusi akut, krisis air bersih adalah resiko yang tak terhindarkan. Maka, tak ada pilihan selain memindahkan ibu kota. Kawasan di Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi Ibu Kota baru yang lebih minim resiko bencana, lebih Indonesia sentris, dan lebih mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan kemajuan Indonesia secara merata. Sementara, Jakarta tetap menjadi lokus ekonomi yang sekaligus menjadi mitra bagi Ibu Kota baru.

Dengan pemindahan Ibu Kota ini, dalam 100 tahun kemerdekaan RI pada 2045 mendatang, kita sudah berhasil memutus warisan kolonial secara utuh. Pada Ratas tentang Pembangunan Ibu Kota Negara hari ini (26/02/2020), Presiden menyebut payung hukum pemindahan Ibu Kota sudah selesai, dan akan diserahkan ke DPR usai masa reses ini. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, tak berlebihan jika kita berharap Ibu Kota Negara yang baru ini menjadi lonceng pembuka tradisi baru yang futuristik, fleksibel, efektif dan efisien.

Dan sepeti disampaikan Jokowi, Ibu Kota baru ini adalah persembaran Indonesia untuk dunia, tentang kota smart metropolis berteknologi maju, sekaligus ramah lingkungan. Dunia selama ini dihadapkan kontradiksi antara kemajuan dan kelestarian lingkungan, dan Indonesia memberi solusi kepada dunia, dengan membangun Ibu Kota di tengah hutan, yang metropolis sekaligus ramah lingkungan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun