Apa Saja 19 Aspek Infrastruktur PLTN yang perlu diperhatikan?

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertamanya untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam rangka memenuhi target Net Zero Emission (NZA) 2060, dan mendukung proses industrialisasi sekaligus menjadi pengungkit (leverage) ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Suatu negara yang akan membangun PLTN pertama kalinya perlu menyiapkan infrastruktur pembangunannya, agar dalam masa pembangunannya berhasil. Hal ini mengingat bahwa PLTN merupakan teknologi yang padat modal, padat teknologi dan sekaligus strategis. Agar memberikan manfaat bagi bangsa terutama dalam perannya untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam rangka mendukung industrialisasi di Indonesia, maka keberhasilan pembangunannya perlu disiapkan. Penyiapan infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi kegagalan dalam proses pembangunannya. 

Menurut International Atomic Energy Agency (IAEA), infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) melibatkan 19 aspek yang mencakup berbagai elemen penting. Berikut adalah 19 aspek infrastruktur PLTN berdasarkan  :

1. National Position: Komitmen negara untuk mengembangkan program tenaga nuklir memiliki dukungan politik yang luas dan telah dikomunikasikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional. 

2. Nuclear Safety: Komitmen  pemerintah, pemilik/operator, badan pengatur, pemasok teknologi dan peralatan nuklir, dan organisasi lain diperlukan untuk memastikan keselamatan dalam semua aspek program. 

3. Management: Manajemen program tenaga nuklir sangat penting. Peran dan tanggung jawab manajemen akan berubah seiring kemajuan program dari studi awal, melalui fase konstruksi hingga operasi. Manajemen yang efektif memerlukan kepemimpinan yang kuat, sistem manajemen, manajemen proyek, strategi dan perencanaan, organisasi dan pengembangan kompetensi .

4. Funding and Financing: Pendanaan untuk membangun infrastruktur misalnya pengembangan SDM, studi pra-kelayakan, kerangka hukum, badan pengatur, pengamanan, akan berasal dari sumber pemerintah. Komitmen pemerintah yang berkelanjutan untuk menyediakan pendanaan sangat penting dalam mengembangkan kepercayaan masyarakat keuangan untuk berinvestasi di pabrik. Persyaratan pembiayaan untuk PLTN sangat besar dan dapat diupayakan dengan beberapa cara.

5. Legal Framework:  Dasar hukum yang memadai di mana program tenaga nuklir harus diimplementasikan. Ini mencakup tiga elemen: Instrumen hukum internasional; Hukum nuklir yang komprehensif (yaitu keselamatan nuklir, keamanan nuklir, perlindungan dan tanggung jawab perdata atas kerusakan nuklir); Undang-undang lain yang dapat berdampak pada program tenaga nuklir.  

6. Safeguard: Sebuah negara yang mempertimbangkan program tenaga nuklir diharapkan untuk menunjukkan komitmen yang jelas terhadap kewajiban non-proliferasi internasional dan perjanjian perlindungan dengan IAEA. Akan ada peningkatan substansial dalam persyaratan, sumber daya, dan kompetensi untuk memenuhi kewajiban perlindungan.

7. Regulatory Framework: Pembentukan kerangka peraturan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program tenaga nuklir nasional dan kepercayaan publik . Ini termasuk: Pengembangan badan pengatur nuklir yang kompeten, independen, dan memiliki sumber daya yang baik dengan dukungan kuat dari pemerintah. Adopsi peraturan untuk mencerminkan persyaratan nasional tertentu dan untuk memastikan bahwa standar keselamatan IAEA dimasukkan secara memadai. Kemampuan teknis badan pengatur yang memadai untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan masalah keselamatan, keamanan, dan perlindungan nuklir dan radiasi yang melibatkan semua aspek program tenaga nuklir.

8. Radiation Protection: Ekspansi infrastruktur proteksi radiasi yang memadai untuk melindungi  pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi PLTN. Ekspansi yang diperlukan harus diidentifikasi dan diimplementasikan untuk menangani operasi, transportasi, penyimpanan, dan pengelolaan limbah radioaktif PLTN.

9. Electrical Grid: Kemungkinan PLTN akan menjadi salah satu unit terbesar dalam sistem pasokan listrik. Analisis perlu dilakukan dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa ukuran jaringan dan keandalannya sesuai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

10. Human Resources Development: Kebutuhan sumber daya manusia akan tergantung pada ruang lingkup program tenaga nuklir. Membangun kemampuan nasional akan membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang signifikan, dan personel nasional memperoleh pengalaman praktis.utan dalam penggunaan energi nuklir.

11. Stakeholder Involvement: Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif mengatasi masalah sejak dini dan menjelaskan alasan, rencana, dan kemajuan program memfasilitasi keberhasilan implementasi program tenaga nuklir. Keterlibatan pemangku kepentingan paling baik dicapai melalui dialog terbuka antara pemerintah, pemilik/operator dan semua pemangku kepentingan. Semua aktor yang bersangkutan termasuk publik harus diberikan informasi yang relevan dan kesempatan untuk terlibat.

12. Site and Supporting Facilities: Memilih lokasi yang cocok untuk pembangkit listrik tenaga nuklir adalah proses multi-disiplin yang komprehensif dan kompleks yang memperhitungkan: Keselamatan nuklir, Keamanan Faktor lingkungan, teknis, ekonomi, sosial dan politik. Keterlibatan awal para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal, dalam keseluruhan proses berkontribusi pada keberhasilan proyek. 

13. Environment Protection: Analisis pengaturan perlindungan lingkungan yang ada dan implementasi modifikasi yang diperlukan terkait dengan dampak radiologi yang terkait dengan PLTN.

14. Emergency Planning: Kemampuan tanggap darurat diperlukan untuk perlindungan personel pabrik, pekerja darurat, dan masyarakat di luar batas lokasi. Perencanaan darurat memastikan kemampuan untuk mengambil tindakan yang secara efektif akan mengurangi konsekuensi dari keadaan darurat. 

15. Nuclear Security: Keamanan nuklir adalah tanggung jawab negara dan membangun infrastruktur keamanan nasional yang efektif adalah prasyarat untuk program tenaga nuklir. Rezim keamanan nuklir terdiri dari kerangka hukum dan peraturan serta langkah-langkah administratif, organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan nuklir, dan langkah-langkah keamanan nuklir itu sendiri.

16. Nuclear Fuel Cycle: Mengidentifikasi opsi untuk siklus bahan bakar, mendefinisikan kebijakan dan strategi dan memastikan implementasinya oleh berbagai organisasi Penyimpanan di tempat dan sementara umumnya menjadi tanggung jawab pemilik/operator, pembuangan akhir umumnya merupakan tanggung jawab nasional, baik pemerintah maupun pemilik/operator. 

17. Radioactive Waste Management: Pengelolaan dan pembuangan semua limbah radioaktif merupakan aspek penting dari tenaga nuklir. Limbah tersebut perlu dikelola dengan baik untuk menghindari beban yang tidak semestinya pada generasi mendatang. Volume tambahan limbah radioaktif yang dihasilkan oleh pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir perlu diperkirakan dan rencana pengelolaan limbah radioaktif nasional dikembangkan dan diimplementasikan. Pertimbangan awal harus diberikan pada penonaktifan pembangkit dan strategi pembuangan limbah radioaktif akhir negara.

18. Industrial Involvenent: Negara yang memulai perlu menentukan tujuan dan menetapkan kebijakan nasional untuk keterlibatan industri dengan mempertimbangkan ukuran program dan infrastruktur industri negara Saat program berlangsung, kebijakan harus mengarah pada rencana dan implementasi akhirnya untuk mengembangkan tingkat keterlibatan industri yang diinginkan.

19. Procurement: Negara yang memulai perlu menentukan tujuan dan menetapkan kebijakan nasional untuk keterlibatan industri dengan mempertimbangkan ukuran program dan infrastruktur industri negara Saat program berlangsung, kebijakan harus mengarah pada rencana dan implementasi akhirnya untuk mengembangkan tingkat keterlibatan industri yang diinginkan.