Inflasi, Inflation Targeting, dan Penerapannya di Indonesia

Ekonomi dunia terus menerima berbagai gejolak hingga tahun 2023. Ketidakstabilan ekonomi dunia kemudian meningkatkan dinamika dalam kebijakan ekonomi negara. Gejolak-gejolak berupa masalah ekonomi membuat negara harus berhadapan dengan berbagai kendala dalam mencapai kestabilan ekonomi negaranya masing-masing.

Salah satu masalah ekonomi yang hadir dan memiliki potensi besar untuk mengancam ekonomi dunia adalah inflasi. Apa sebenarnya inflasi? Apa penyebab dari inflasi? Bagaimana inflasi dapat mengancam kesejahteraan negara dan dunia? Lalu bagaimanakah negara dapat memerangi inflasi dan mencapai kestabilan ekonomi? Penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan ini akan dijelaskan di bawah dengan Indonesia dan upayanya dalam memerangi inflasi.

Secara umum, inflasi adalah sebuah situasi dimana terjadi kenaikan harga pada seluruh aspek ekonomi. Inflasi dapat menjadi berbahaya apabila kenaikan harga terjadi secara drastis dan signifikan. Kenaikan harga yang begitu tinggi atau digolongkan sebagai hiperinflasi secara umum dapat merusak sistem ekonomi hingga mengancam kesejahteraan suatu negara bahkan dunia secara global.

Melihat bahwa inflasi telah menjadi isu global yang penting maka negara-negara di dunia sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan mengendalikan tingkat inflasi. Berbagai usaha tersebut dilakukan dengan harapan agar negara dapat mencapai keseimbangan ekonomi. Salah satu usaha yang sudah dilakukan oleh negara adalah dengan menerapkan pendekatan penargetan inflasi.

Pendekatan penargetan inflasi atau inflation targeting adalah sebuah pendekatan yang dapat diadopsi oleh negara dengan target inflasi sebagai fokus utama dari kebijakan moneternya. Pendekatan ini muncul dengan otoritas moneter membentuk mekanisme kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Untuk mencapai hal ini, bank sentral sebagai aktor utama dalam penargetan inflasi harus memprediksikan dengan cermat tingkat inflasi yang akan terjadi ke depannya dan mementukan target inflasi yang ingin dicapai, tentunya yang menguntungkan dan sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Inflation targeting pada awalnya muncul karena berbagai usaha yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah masih kurang efisien untuk menurunkan inflasi. Beberapa usaha yang dilakukan seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang mengandalkan target menengah seperti agregat moneter dan nilai tukar ternyata hanya memperburuk keadaan perekonomian suatu negara.

Dengan adanya berbagai gejolak dalam dinamika perekonomian dunia telah mendorong pemerintah melakukan transisi dari target menengah kepada target inflasi. Pemerintah mulai menerapkan pendekatan baru untuk membuat tingkat inflasi menjadi stabil yang dilakukan melalui kebijakan moneter. Pendekatan inilah yang kemudian hingga saat ini dikenal sebagai penargetan inflasi.

Pendekatan penargetan inflasi menjadikan inflasi yang terkendali dan stabil sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter. Oleh karena itu, negara yang menerapkan inflation targeting harus berusaha untuk sepenuhnya bebas dari dominasi fiskal. Hal ini dikarenakan dominasi fiskal hanya akan membuat negara terus mendapatkan kerugian daripada keuntungan.

Peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mendukung terealisasikannya penargetan inflasi. Bank sentral sebagai aktor utama harus memiliki tingkat independensinya sendiri. Independensi yang dimaksud disini adalah bank sentral memaksimalkan kebebasannya untuk memilih solusi dan cara apa saja yang harus dilakukan dan yang terbaik untuk mengendalikan inflasi. Walau bank sentral akan selalu berhubungan erat dengan pemerintah, namun independensi ini penting untuk dimiliki oleh bank sentral demi tercapainya target inflasi yang diinginkan.

Tidak hanya bank sentral, pemerintah dan otoritas moneter juga memiliki peran yang penting dalam mendukung bank sentral merealisasikan target inflasi. Pemerintah diharapkan dapat bergerak secara mandiri juga dengan tidak bergantung pada pendapatan seigniorage, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari pemerintah dan monopoli pengeluaran uang domestik. Di samping adanya usaha dari pemerintah, otoritas moneter dapat memaksimalkan pencapaian target inflasi dengan menggunakan indikator yang tepat. Indikator yang tidak tepat untuk digunakan seperti upah, tingkat pekerjaan dan nilai tukar. Ketiga hal ini jika digunakan sebagai acuan hanya akan memperburuk situasi inflasi.

Pendekatan penargetan inflasi telah diterapkan oleh beberapa negara, terutama di negara industri. Negara tersebut seperti Selandia Baru, Kanada, Inggris, Finlandia, Swedia, Australia dan Spanyol. Ketujuh negara ini telah menjadi contoh dari penerapan penargetan inflasi di negara industri dan berhasil menurunkan inflasi dengan pendekatan ini. Di samping keberhasilan mereka dalam menurunkan inflasi ternyata ada beberapa kekurangan yang mereka miliki. Salah satunya adalah kurangnya kredibilitas dari kebijakan moneter mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah negara yang menganut pendekatan ini untuk memiliki struktur ekonomi yang stabil dengan memaksimalkan perkiraan inflasi yang akurat agar kebijakan moneter yang akan digunakan menjadi efisien untuk mencapai target inflasi.

Pendekatan penargetan inflasi ternyata tidak hanya diterapkan di negara industri namun juga dapat diterapkan di negara berkembang. Salah satu negara berkembang yang menerapkan inflation targeting adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya ingin mencapai kestabilan harga dengan menekan inflasi agar tidak menguasai harga dan nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, Indonesia mulai menerapkan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai solusi terbaik bagi kebijakan moneternya dalam mencapai kestabilan.

Berbagai tantangan sudah Bank Indonesia hadapi dalam menjalankan ITF ini. Untuk memaksimalkan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia kemudian meluncurkan Flexible ITF. Flexible ITF sebenarnya adalah ITF yang memberikan ruang lebih besar pada bank sentral untuk berperan secara fleksibel dalam mengembangkan perekonomian. Flexible ITF juga dinyatakan sebagai kebijakan moneter yang sesuai untuk Indonesia terapkan karena Flexible ITF juga membangun akuntabilitas yang dibentuk oleh berbagai elemen penting.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentunya mengalami berbagai kesulitan juga untuk secara konsisten menjalani pendekatan ini. Menurut IMF, negara berkembang terutama dengan tingkat inflasi yang tinggi cenderung memiliki masalah fiskal yang harus diselesaikan dengan cara fiskal juga. Negara berkembang seperti contoh, cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi pada seigniorage dan hal ini akan menghambat bank sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter secara independen.

Tidak hanya itu, negara berkembang juga masih terbiasa dengan berbagai dominasi fiskal seperti pasar modal yang tidak berkembang dan sistem perbankan yang rapuh. Berbagai hal ini kemudian menyebabkan negara berkembang tidak dapat secara maksimal menerapkan penargetan inflasi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk mendorong otoritas moneternya dengan memberikan transparansi dan tingkat akuntabilitas yang tinggi pada kebijakan moneter yang dijalankan. Transparansi dan akuntabilitas akan menopang usaha dari bank sentral untuk secara tepat dan cepat menentukan keputusannya dalam kebijakan termasuk keputusan harga dan upah. Hal ini kemudian menciptakan efektivitas kebijakan moneter dan tercapainya target inflasi yang tepat bagi negara tersebut.