Pendekatan penargetan inflasi ternyata tidak hanya diterapkan di negara industri namun juga dapat diterapkan di negara berkembang. Salah satu negara berkembang yang menerapkan inflation targeting adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya ingin mencapai kestabilan harga dengan menekan inflasi agar tidak menguasai harga dan nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, Indonesia mulai menerapkan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai solusi terbaik bagi kebijakan moneternya dalam mencapai kestabilan.
Berbagai tantangan sudah Bank Indonesia hadapi dalam menjalankan ITF ini. Untuk memaksimalkan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia kemudian meluncurkan Flexible ITF. Flexible ITF sebenarnya adalah ITF yang memberikan ruang lebih besar pada bank sentral untuk berperan secara fleksibel dalam mengembangkan perekonomian. Flexible ITF juga dinyatakan sebagai kebijakan moneter yang sesuai untuk Indonesia terapkan karena Flexible ITF juga membangun akuntabilitas yang dibentuk oleh berbagai elemen penting.
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentunya mengalami berbagai kesulitan juga untuk secara konsisten menjalani pendekatan ini. Menurut IMF, negara berkembang terutama dengan tingkat inflasi yang tinggi cenderung memiliki masalah fiskal yang harus diselesaikan dengan cara fiskal juga. Negara berkembang seperti contoh, cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi pada seigniorage dan hal ini akan menghambat bank sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter secara independen.
Tidak hanya itu, negara berkembang juga masih terbiasa dengan berbagai dominasi fiskal seperti pasar modal yang tidak berkembang dan sistem perbankan yang rapuh. Berbagai hal ini kemudian menyebabkan negara berkembang tidak dapat secara maksimal menerapkan penargetan inflasi.
Oleh karena itu, sangat penting bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk mendorong otoritas moneternya dengan memberikan transparansi dan tingkat akuntabilitas yang tinggi pada kebijakan moneter yang dijalankan. Transparansi dan akuntabilitas akan menopang usaha dari bank sentral untuk secara tepat dan cepat menentukan keputusannya dalam kebijakan termasuk keputusan harga dan upah. Hal ini kemudian menciptakan efektivitas kebijakan moneter dan tercapainya target inflasi yang tepat bagi negara tersebut.
