Bisakah Kurikulum Merdeka Bertahan di Tengah Perubahan Birokrasi?

Sejak Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dipecah menjadi dua kementerian yang lebih spesifik, banyak yang bertanya-tanya mengenai kelanjutan nasib Kurikulum Merdeka. 

Sebagai inisiatif besar yang sebelumnya digagas dan diimplementasikan oleh Kemendikbudristek, Kurikulum Merdeka memiliki tujuan besar: memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam mengatur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu, apa dampaknya terhadap kurikulum ini setelah terjadinya perubahan struktural pada kementerian yang mengurusnya? 

Berikut pembahasan menarik seputar dinamika tersebut.

Kurikulum Merdeka: Sebuah Perjalanan Singkat

Kurikulum Merdeka diluncurkan dengan fokus pada fleksibilitas dan kemandirian dalam pembelajaran. Ini adalah kurikulum yang memberikan ruang lebih bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan potensi siswa, serta menitikberatkan pada project-based learning dan pendekatan diferensiasi. 

Dengan berbagai perubahan ini, Kurikulum Merdeka berusaha mendukung kreativitas guru dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan bagi siswa.

Namun, tak lama setelah peluncuran kurikulum ini, keputusan politik memisahkan Kemendikbudristek menjadi dua kementerian yang berbeda: Kementerian Pendidikan dasar dan menengah serta Kementerian pendidikan tinggi. Pemisahan ini memicu pertanyaan di kalangan pendidik dan praktisi pendidikan mengenai arah kebijakan ke depan.

Implikasi Pemisahan Kemendikbudristek Terhadap Kurikulum Merdeka

Pemecahan Kemendikbudristek memiliki dampak langsung pada struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam pemerintahan. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat mempengaruhi arah kebijakan Kurikulum Merdeka. Beberapa potensi dampaknya antara lain:

1. Perubahan Pengawasan dan Koordinasi  

   Sebelum dipecah, pengelolaan Kurikulum Merdeka ada di bawah satu atap di Kemendikbudristek. Kini, dengan adanya dua kementerian, tantangan baru muncul dalam hal koordinasi antar keduanya, terutama untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka tetap berjalan lancar di lapangan. 

2. Penyesuaian Kebijakan Baru

   Dengan adanya dua kementerian, ada kemungkinan muncul kebijakan baru atau penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada. Hal ini bisa mencakup penyesuaian terhadap penerapan Kurikulum Merdeka, seperti apakah akan ada perubahan dalam standar pelaksanaan atau fokus baru dalam peningkatan mutu pendidikan.

3. Kesinambungan Program Kurikulum Merdeka

   Pemisahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program-program Kurikulum Merdeka yang sudah berjalan, termasuk pelatihan guru, penyediaan sumber daya, dan pendampingan teknis. Tantangannya adalah memastikan agar program-program ini tidak terputus dan tetap memberikan dukungan optimal bagi sekolah dan guru.

Meski ada beberapa tantangan yang dihadapi, pemisahan ini juga bisa membuka peluang baru bagi pengembangan Kurikulum Merdeka. Dengan adanya kementerian yang lebih fokus pada pendidikan, pengembangan kurikulum bisa mendapatkan perhatian lebih intensif. Beberapa peluang yang mungkin muncul adalah:

1. Peningkatan Fokus pada Implementasi Kurikulum  

   Dengan pembagian tanggung jawab, kementerian yang menangani pendidikan bisa lebih fokus pada penyempurnaan dan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah. Hal ini termasuk penguatan pelatihan bagi guru dan penyediaan bahan ajar yang lebih adaptif.

2. Kesempatan Revisi untuk Lebih Adaptif

   Proses revisi dan penyesuaian kurikulum mungkin menjadi lebih fleksibel karena kementerian baru dapat lebih responsif terhadap umpan balik dari lapangan. Hal ini bisa menjadikan Kurikulum Merdeka semakin sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Di tengah dinamika ini, tanggapan dari para guru dan sekolah sangat beragam. Beberapa merasa khawatir jika ada perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan mengganggu pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang sudah mulai berjalan. Namun, ada juga yang optimis bahwa pemisahan ini bisa memberikan perhatian lebih spesifik terhadap kebutuhan pendidikan dasar dan menengah.

Guru di berbagai daerah berharap bahwa perhatian terhadap pendidikan di sekolah-sekolah tetap menjadi prioritas utama, tanpa teralihkan oleh isu-isu lainnya. Mereka juga berharap adanya komunikasi yang transparan dari pemerintah terkait arah kebijakan baru sehingga bisa mengatur rencana pembelajaran dengan lebih baik.

Di tengah ketidakpastian ini, masa depan Kurikulum Merdeka akan sangat ditentukan oleh seberapa baik koordinasi antara kementerian yang baru terbentuk serta bagaimana mereka merespons kebutuhan di lapangan.

 Fleksibilitas dan adaptabilitas tetap menjadi kunci keberhasilan Kurikulum Merdeka, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan struktural di tingkat pemerintahan.

Bagi para pendidik dan pelaku pendidikan, penting untuk tetap optimis namun juga waspada terhadap setiap perubahan kebijakan. Kurikulum Merdeka adalah peluang besar untuk menciptakan generasi yang lebih kreatif dan adaptif, namun tanpa dukungan yang konsisten dari pemerintah, implementasi di lapangan bisa terhambat.  

Mari kita terus mengawal perjalanan Kurikulum Merdeka ini bersama-sama, dengan harapan bahwa pendidikan di Indonesia bisa semakin maju dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pemisahan kementerian mungkin membawa perubahan, tapi semangat untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia tetap harus menjadi prioritas kita semua.