  Sebelum dipecah, pengelolaan Kurikulum Merdeka ada di bawah satu atap di Kemendikbudristek. Kini, dengan adanya dua kementerian, tantangan baru muncul dalam hal koordinasi antar keduanya, terutama untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka tetap berjalan lancar di lapangan.Â
2. Penyesuaian Kebijakan Baru
  Dengan adanya dua kementerian, ada kemungkinan muncul kebijakan baru atau penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada. Hal ini bisa mencakup penyesuaian terhadap penerapan Kurikulum Merdeka, seperti apakah akan ada perubahan dalam standar pelaksanaan atau fokus baru dalam peningkatan mutu pendidikan.
3. Kesinambungan Program Kurikulum Merdeka
  Pemisahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program-program Kurikulum Merdeka yang sudah berjalan, termasuk pelatihan guru, penyediaan sumber daya, dan pendampingan teknis. Tantangannya adalah memastikan agar program-program ini tidak terputus dan tetap memberikan dukungan optimal bagi sekolah dan guru.
Meski ada beberapa tantangan yang dihadapi, pemisahan ini juga bisa membuka peluang baru bagi pengembangan Kurikulum Merdeka. Dengan adanya kementerian yang lebih fokus pada pendidikan, pengembangan kurikulum bisa mendapatkan perhatian lebih intensif. Beberapa peluang yang mungkin muncul adalah:
1. Peningkatan Fokus pada Implementasi Kurikulum Â
  Dengan pembagian tanggung jawab, kementerian yang menangani pendidikan bisa lebih fokus pada penyempurnaan dan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah. Hal ini termasuk penguatan pelatihan bagi guru dan penyediaan bahan ajar yang lebih adaptif.
2. Kesempatan Revisi untuk Lebih Adaptif
  Proses revisi dan penyesuaian kurikulum mungkin menjadi lebih fleksibel karena kementerian baru dapat lebih responsif terhadap umpan balik dari lapangan. Hal ini bisa menjadikan Kurikulum Merdeka semakin sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru di seluruh Indonesia.
Di tengah dinamika ini, tanggapan dari para guru dan sekolah sangat beragam. Beberapa merasa khawatir jika ada perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan mengganggu pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang sudah mulai berjalan. Namun, ada juga yang optimis bahwa pemisahan ini bisa memberikan perhatian lebih spesifik terhadap kebutuhan pendidikan dasar dan menengah.
