Mohon tunggu...
Yoga Prabowo Pongdatu
Yoga Prabowo Pongdatu Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Padjajaran

Tolong tuliskan kritik dan saran terhadap tulisan saya!

Selanjutnya

Tutup

Politik

Rent Seeking Sebagai Media Politik Elektoral dalam Meraih Kekuasaan

1 Januari 2025   02:07 Diperbarui: 1 Januari 2025   02:12 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Oligarchy political cartoon: In 1889

Merusak Kualitas Demokrasi Praktik rent seeking menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, di mana aktor yang memiliki akses ke sumber daya lebih besar cenderung mendominasi. Hal ini mengurangi peluang bagi kandidat-kandidat yang lebih kompeten namun tidak memiliki dukungan finansial yang memadai.

  • Inefisiensi Ekonomi Kebijakan yang lahir dari praktik rent seeking sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan merugikan pembangunan jangka panjang.

  • Memperparah Ketimpangan Sosial Rent seeking memperburuk kesenjangan sosial karena sumber daya ekonomi lebih terkonsentrasi pada kelompok elit yang memiliki akses ke kebijakan. Hal ini menghambat upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

  • Penutup

    Rent seeking sebagai media politik elektoral merupakan tantangan besar bagi demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak integritas proses politik, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi institusional yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara serta pelaksanaan pemilu.

    Selain itu, penguatan pendidikan politik bagi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi yang bersih dan berkeadilan. Masyarakat yang kritis terhadap praktik rent seeking dapat menjadi penggerak perubahan menuju sistem politik yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih kokoh dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh rakyat.

    Referensi

    Krueger, A. O. (1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American Economic Review, 64(3), 291-303.

    Tullock, G. (1967). The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. Economic Inquiry, 5(3), 224-232.

    Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots. NUS Press.

    Sobari, W. (2018). Emerging Local Politics in Indonesia: Patronage-Driven Democracy in the Post-Soeharto Era. Springer.

    HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Politik Selengkapnya
    Lihat Politik Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
    LAPORKAN KONTEN
    Alasan
    Laporkan Konten
    Laporkan Akun