Rent Seeking Sebagai Media Politik Elektoral dalam Meraih Kekuasaan

Pendapat Grindle diatas menegaskan bahwa perspektif ekonomi dan politik telah membantu memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku pejabat negara, baik pusat maupun daerah, dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik dan tahapan implementasinya. Perspektif ini berguna untuk memahami berbagai masalah dasar pembangunan, termasuk prevalensi tindak pidana korupsi yang membelenggu sebagian besar negara-negara, terutama negara-negara yang sedang membangun, seperti Indonesia.  

2. Rent Seeking dalam Praktik Politik Elektoral di Indonesia

Rent seeking dalam konteks politik elektoral Indonesia mencerminkan bagaimana elite politik memanfaatkan sumber daya publik untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan. Praktik ini sering terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan dana publik, kolusi dengan pengusaha besar, serta politik uang. Dalam banyak kasus, rent seeking dilakukan secara sistemik dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi dan pengawasan pemilu. Meliputi:

• Penggunaan Dana Publik untuk Kepentingan Kampanye Pejabat petahana sering kali memanfaatkan anggaran negara atau daerah untuk program-program populis, seperti bantuan langsung tunai atau pembangunan infrastruktur yang dipercepat menjelang pemilu. Contoh nyata adalah percepatan pembangunan jalan dan distribusi bantuan sosial pada masa kampanye Pilpres 2019, yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai bentuk politik transaksional.

• Praktik Money Politics Praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih sebagai imbalan langsung atas dukungan politik. Fenomena ini marak terjadi pada Pilkada 2020, di mana banyak kandidat memberikan insentif material kepada pemilih di daerah-daerah terpencil dengan alasan mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita mungkin sudah akrab dengan istilah "broker politik". Istilah ini mengacu pada situasi di mana partai politik atau elite politik memperoleh keuntungan finansial dengan memberikan dukungan politik kepada seorang tokoh dalam pilkada atau pemilu atau dengan mendukung birokrat tertentu untuk menduduki jabatan puncak birokrasi. Termasuk diantaranya mempengaruhi keputusan politik dalam bentuk pasal-pasal kebijakan politik yang dirancang untuk menguntungkan kelompok tertentu. Ini adalah prosedur yang dilakukan oleh broker politik yang dikenal sebagai permintaan rental.  Pejabat publik yang melakukan rent seeking juga akan muncul sebagai hasil dari proses politik yang sarat dengan pencarian uang tersebut. Sebab, ketika seseorang menjadi pejabat publik, mereka pasti akan menggunakan posisi mereka untuk keuntungan dan kepentingan pribadi mereka sendiri. Jabatannya itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya, selain menutup biaya politik. 

• Kolusi dengan Oligarki Ekonomi Kandidat sering mendapatkan dukungan finansial dari pengusaha besar yang berharap memperoleh akses ke proyek-proyek pemerintah atau monopoli ekonomi. Misalnya, keterlibatan taipan dalam mendanai kampanye calon gubernur di Jakarta pada 2017 menunjukkan bagaimana rent seeking dapat terjalin erat antara politik dan ekonomi.

3. Studi Kasus: Rent Seeking dalam Pilkada 2024

Pilkada 2024 memberikan gambaran terkini tentang bagaimana rent seeking digunakan sebagai media politik elektoral. Di Batam, misalnya, beberapa kandidat diduga memanfaatkan hubungan dekat dengan pengusaha lokal untuk mendanai kampanye mereka. Selain itu, program populis seperti subsidi pendidikan dan kesehatan diumumkan secara besar-besaran meskipun tidak memiliki anggaran yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa rent seeking masih menjadi strategi yang efektif untuk menarik simpati pemilih. Fenomena lain terlihat di Jawa Tengah, di mana beberapa calon bupati menggunakan anggaran daerah untuk proyek-proyek infrastruktur yang diluncurkan mendekati masa kampanye. Meskipun proyek-proyek ini membawa manfaat langsung bagi masyarakat, motif politis di balik peluncurannya menimbulkan pertanyaan mengenai integritas proses demokrasi.

Fenomena politik uang juga tetap marak, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Di beberapa wilayah, kandidat menyasar komunitas-komunitas kecil dengan memberikan bantuan langsung, seperti subsidi bahan pokok atau uang tunai, dengan imbalan suara. Praktik ini menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan antara kandidat dan pemilih, merusak esensi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kebijakan dan visi.

4. Dampak Rent Seeking terhadap Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi

Rent seeking memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi. Beberapa dampak tersebut meliputi:

•