Setelah ganja dimasukkan dalam daftar kelompok yang legal dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmiah dan sangat adiktif atau Kelas I, Thailand juga diharapkan memenuhi kewajibannya secara tegas, yaitu dengan menjadi salah satu pendiri organisasi internasional anti narkotika yang ada di organisasi ASEAN yaitu ASEAN Officers on Drugs (ASOD), yang dibentuk setelah pengesahan ASEAN Declaration pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) setelah ratifikasi ASEAN Declaration of Principles to Combatthe Abuse of Narcotics Drug. Â Dengan kewajiban dan komitmen, pemerintah Thailand melarang peredaran segala jenis narkotika, dan juga memiliki kebijakan zero-tolerance pada pengimplementasiannya.
Meskipun pemerintah Thailand mengatakan telah melegalkan tanaman ganja untuk dikonsumsi, namun perlu ditekankan agar penggunaan tanaman ini untuk konsumsi tidak berlebihan karena dapat menimbulkan efek adiktif. Dan dalam hal ini, legalisasi tanaman ganja di Thailand hanya digunakan untuk penggunaan tanaman obat yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Thailand, khususnya petani ganja dan orang sakit yang membutuhkan ganja sebagai alternatif pengobatannya.
Legalisasi ganja di Thailand merupakan realisasi dari kepentingan integritas teritorialnya, terbukti dengan kehadiran Thailand di kawasan Golden Triangle melalui pemasaran ganja sebagai obat medis ke negara-negara tetangganya seperti negara Laos dan Myanmar. Selain itu, kebijakan legalisasi ganja medis di Thailand merupakan implementasi dari kepentingan nasional Thailand dalam menjaga ketahanan ekonominya melalui potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh Thailand dari industri ganja dalam negeri.
Dalam kasus ini, langkah pemerintah Thailand untuk melegalkan ganja juga dapat memberikan alternatif lain bagi warga Thailand yang kecanduan jenis ganja selain obat-obatan yang lebih berbahaya seperti opium dan heroin dengan biaya yang lebih terjangkau walaupun tindakan tersebut dilarang. Ini juga representasi dari kepentingan bela diri dan kemerdekaan.
