New Normal: Titik Balik Perpustakaan

Meski ruang gerak menjadi terbatas akibat COVID-19, bukan berarti perpustakaan tidak bisa lagi digunakan untuk co-working space. Saatnya layanan virtual menjadi                        

Perencanaan dan Kebijakan Komunikasi 

 Agar semua perpustakaan di Indonesia dapat menerapkan konsep virtual literasi sebagai gambaran perpustakaan masa depan tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. 

Dalam hal perlu ada komunikasi strategis, tidak hanya antara Perpusnas selaku perpustakaan pembina tetapi juga melibatkan beberapa kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan mungkin saja pihak swasta. Berbicara tentang perubahan konsep perpustakaan yang tentunya berimbas pada perubahan sosial di masyarakat, diperlukan komunikasi yang baik.

Komunikasi adalah tentang membangun pemahaman. Komunikasi adalah tentang memelihara perubahan (Patterson & Radtke, 2009: 8-9). Agar perubahan sosial yang diharapkan berjalan sesuai rencana dan harapan, kunci keberhasilannya adalah komunikasi strategis. Dalam ilmu komunikasi, Komunikasi strategis ini didorong oleh misi, berfokus pada audiens, dan berorientasi pada tindakan. 

Komunikasi strategis adalah seni mengekspresikan ide yang dikombinasikan dengan ilmu transmisi informasi. Komunikasi strategis adalah menyusun pesan sehingga memotivasi audiens target untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. 

Komunikasi strategis membantu memproyeksikan citra positif organisasi, memfokuskan perhatian publik, memperkuat kemitraan masyarakat, dan memaksimalkan sumber daya organisasi yang langka untuk mencapai perubahan sosial (Patterson & Radtke, 2009: 8-9).

Perencanaan dan kebijakan yang melibatkan lintas sektor ini harus sistematis dan visioner. Semua pihak yang terlibat harus memiliki perencanaan yang strategis dan konsisten serta berkomitmen untuk merealisasikannya.

Dalam ilmu komunikasi, perencanaan komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis dan kontiniu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan komunikasi (Amic, 1982). 

Kebijakan komunikasi merupakan studi tentang keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan komunikasi (Abrar, 2008).  Kebijakan komunikasi dalam konteks luas merupakan perencanaan strategis jangka panjang, sedangkan perencanaan komunikasi merupakan perencanaan operasional jangka menengah atau jangka pendek.

Dari segi isi, kebijakan yang dibuat nantinya harus dilihat poin interest affected/kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, apakah kebijakan itu melibatkan atau mempengaruhi banyak pihak. Type of benefits/tipe manfaatnya bagaimana, semakin banyak manfaat yang diberikan, mengindikasikan semakin berhasil kebijakan yang dibuat.