Dreams come true!
Sepatah kata tersebut yang sekiranya tepat menggambarkan perasaan hati seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang baru terhitung 28 Juli 2016, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, PhD. Pasalnya, amanah yang diemban oleh beliau saat ini disinyalir merupakan impiannya semenjak lama.
Diperkuat oleh latar belakang keilmuan di bidang ekonomi regional dan pembangunan, perencanaan wilayah dan perkotaan serta kepakaran di bidang ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan publik, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi menjadi modal dasar dan utama yang dipercaya mampu menjadi penyeimbang gerak langkah beliau dalam upaya menakhodai dan menuju kepada terwujudnya perencanaan pembangunan nasional Indonesia ke arah yang semakin baik.
Melalui beberapa kali kesempatan pertemuan pada saat menghadiri/mendampingi atasan saya selaku Anggota Dewan dengan Alat Kelengkapan Dewan Badan Anggaran (Banggar) untuk rapat di Badan Anggaran DPR RI, ketika itu Prof. Bambang masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, terlihat bahwa Prof. Bambang memiliki pembawaan yang tenang dan tutur kata yang padat berisi dan tepat sasaran. Saya meyakini beliau pun dapat membuat perencanaan dengan baik dan matang karena untuk merencanakan sesuatu hal dituntut kemampuan ketenangan diri yang alamiah.
Dalam Dinner meeting bersama para Blogger Kompasiana pada 29 Agustus silam, Prof. Bambang menyampaikan perihal “Arah dan Strategi Pembangunan Nasional”. Meski bahan paparan diawali oleh strategi pertumbuhan ekonomi, sepertinya akan lebih elok jika saya membahas isu dan tantangan pembangunan terlebih dahulu yang sekiranya dapat menjadi latar belakang permasalahan pembangunan nasional. Adapun isu dan tantangan pembangunan nasional yang disampaikan ialah terkait dengan daya serap tenaga kerja yang rendah dan kemiskinan yang turun melambat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan begitu kompleks (bahkan mustahil terselesaikan!). Beberapa diantaranya yaitu terkait ketersediaan data penduduk miskin yang belum termutakhirkan secara berkala, kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih sangat beragam dan belum terstandar serta keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya penguatan usaha masyarakat dalam skala mikro dan kecil.
Tindak lanjut kedepan yang diharapkan perlu dilakukan oleh multi pihak tentunya antara lain pemutakhiran basis data terpadu, pendataan, pengembangan inovasi sistem layanan, perbaikan standar pelayanan, meningkatkan dan memperbaiki desain program, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengembangan kolaborasi dan kerjasama multipihak pemangku kepentingan. Kendati demikian apresiasi tetap diberikan terhadap capaian penting dalam upaya pengurangan kemiskinan diantaranya capaian pelaksanaan program perlindungan sosial, capaian penyediaan pelayanan dasar dan capaian peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu.
Isu ketenagakerjaan pun menghadapi permasalahan utama guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Diantaranya yaitu sarana dan prasarana lembaga pelatihan yang belum berfungsi optimal, tidak seluruh kejuruan yang tersedia melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan yang tidak mengacu kepada kompetensi mengakibatkan tenaga kerja tidak memiliki komptensi sesuai dengan kebutuhan industri, serta permintaan pihak industri atau pasar kerja akan kompetensi dan skill tenaga kerja yang sangat dinamis.
Hal-hal inilah yang lantas menjadi pemicu rendahnya daya serap tenaga kerja. Oleh karenanya, upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan masih perlu dilanjutkan untuk lebih mendorong kepastian berusaha serta perlunya penyempurnaan program link and match agar sekiranya institusi pendidikan/pelatihan dan industri dapat merekrut tenaga kerja siap pakai dengan tingkat keterampilan memadai. Peningkatan peran masyarakat dalam berwirausaha pun perlu ditingkatkan. Ya, industrialisasi! Terutama industri yang memiliki penelitian dan pengembangan yang kuat agar bertahan guna membebaskan Indonesia dari middle income trap.
Perlunya kita “menengok” dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RPJMN jelas berisi arah kebijakan yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian keunggulan kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat” sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019.
Hal ini semata untuk menunjang terwujudnya visi pembangunan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun visi tersebut dapat dicapai melalui misi yang dirumuskan berupa strategi pembangunan nasional. Norma pembangunan kabinet kerja sendiri terdiri atas 3 poin utama yaitu: Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
Selain gambaran terkait norma-norma sebagai modal dasar, adapula dimensi pembangunan diantaranya yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan kewilayahan. Masing-masing memiliki pokok perhatian sub dimensi tersendiri. Tentunya pula norma pembangunan dan dimensi pembangunan yang ada memerlukan “kondisi perlu” yaitu berupa kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.
Sebagaimana dirumuskan dalam lampiran pidato kenegaraan Presiden RI dan dalam paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas bahwasanya arah kebijakan yang ada perlu diperkuat melalui strategi pembangunan diantaranya yaitu strategi pertumbuhan ekonomi dan strategi memutus siklus ketimpangan antar generasi. Strategi pertumbuhan ekonomi bersinergi dengan arah pembangunan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. Hasil akhir pertumbuhan yang diharapkan ialah pertumbuhan inklusif yaitu yang mampu memaksimalkan potensi ekonomi, menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja untuk memperoleh kesempatan kerja yang baik dan ramah terhadap keluarga miskin.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap peluang pembangunan. Dengan demikian arah pembangunan ekonomi berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (berkelanjutan) guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketertinggalan niscaya dapat terwujud, kendati perlahan namun pasti. Inilah mimpi besar jangka panjang Indonesia dan “kapal” kita tengah berlayar menuju kesana!
Target pembangunan tahun 2017 ialah menselaraskan target dan realisasi diantaranya terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan gini rasio dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut tentu dibutuhkan langkah-langkah konkret yang terukur dan hal ini menjadi salah satu tekad dan langkah jitu kedepan dari pihak pimpinan Kementerian PPN/Bappenas beserta jajaran untuk mengeliminasi “grey area” guna berujung pada perencanaan program/kegiatan yang konkret.
Dimensi pembangunan yang ada bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing (nilai tambah dan produktivitas). Hal ini merupakan target pembangunan dan bagian dari RKP 2017 yang diharapkan dapat memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.
Sinergisitas kewilayahan dapat dijabarkan dalam pembangunan daerah yang diarahkan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan mengoptimalkan potensi, keunggulan dan daya dukung per wilayah. Pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan antar daerah disertai dengan distribusi manfaat pertumbuhan yang adil dan proporsional.
Intinya, penitikberatan arah kebijakan umum pembangunan nasional ialah untuk: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah SDA yang berkelanjutan; Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim; Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh; Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; dan Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Inklusif dalam artian pertumbuhan yang mampu memaksimalkan potensi ekonomi, menyertakan sebanyak mungkin angkatan kerja guna memperoleh kesempatan kerja yang baik dan ramah keluarga miskin. Ini menjadi bagian dari strategi memutus siklus ketimpangan antar generasi.
Kementerian PPN/Bappenas sendiri juga mengemukakan arah dan strategi prioritas pembangunan nasional diantaranya melalui strategi pertumbuhan ekonomi melalui arah pembangunan ekonomi baik jangka panjang maupun menengah. Hal ini berkaitan erat dengan kewilayahan khususnya kebijakan pengembangan wilayah. Adapun pembangunan nasional merupakan agregasi (gabungan) hasil pembangunan daerah dan sektor serta hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan baik spasial, sektoral maupun institusional.
Bappenas yang merupakan lembaga institusi formal pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional terus berupaya melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya yaitu melakukan perencanaan program/kegiatan diantaranya Perluasan aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja; Akses pasar bagi UMKM; Peningkatan kapasitas; Pengurangan beban penduduk kurang mampu; Efektivitas pelayanan dasar; dan Peran daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi perdesaan.
Prof. Bambang selaku sosok yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (3 Oktober 2013 – 20 Oktober 2014) dan Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo (27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016) tentunya sudah sangat piawai dan paham betul permasalahan nasional yang ada. Sepak terjang beliau tak perlu diragukan lagi. Kaitannya dengan keuangan Negara misalnya terlihat melalui kebijakan fiskal pada tahun 2015 yang diarahkan pada terwujudnya keberlanjutan APBN yang sehat (fiscal sustainability) melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang.
Khusus peningkatan kualitas belanja Negara yang salah satunya dapat ditempuh melalui penyempurnaan perencanaan penganggaran. Adapun capaian penting selama masa kepemimpinan beliau secara umum terlihat dari perkembangan APBN selama 2010 – 2015 yang menunjukkan kinerja yang baik. Perencanaan lantas menjadi satu hal yang krusial di setiap lini.
Akhir kata, kekuatan institusional tentunya perlu diperkuat dan didukung penuh oleh para pengikut dan semua yang terlibat didalamnya. Oleh karenanya, fenomena kepemimpinan menjadi tidak kalah penting. Pemimpin dan kepemimpinan mempunyai sifat yang universal. Seorang pemimpin merupakan orang yang harus mampu melihat lebih banyak daripada yang dilihat orang lain, harus mampu melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain, dan harus mampu melihat sebelum yang lain melihatnya.
Sebagaimana pesan dari (alm) Dr. Kaloh bahwasanya jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu memberikan pencerahan bagi masa depan orang-orang yang dipimpin. Karena sejatinya, kepemimpinan tidak sekedar kewenangan melainkan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Peran Kementerian PPN/Bappenas harus semakin bisa memberikan kebermanfaatan.
Prof. Bambang pun telah mendeklarasikan bahwasanya perencanaan pembangunan Indonesia kedepan akan dibuat dengan pendekatan yang baru yaitu pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial demi perencanaan pembangunan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan yang tidak sekedar menggunakan pendekatan rasional melainkan juga pendekatan hati. Selamat bertugas, Prof!
- Kaloh. 2006. Pemimpin: Antara Keberhasilan dan Kegagalan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Kementerian PPN/Bappenas. 2016. Arah dan Strategi Pembangunan.
- Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 2015
Cat: Penulis merupakan Mahasiswa Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Pascasarjana IPB Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Penulis pernah menjadi Tenaga Ahli Anggota Dewan DPR RI di Alat Kelengkapan Dewan Badan Anggaran (Banggar). Saat ini penulis terlibat kerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk Project One Map Policy kawasan industri sebagai Tim Praktisi. Penulis juga merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pascasarjana (HIMAWIPA) IPB Bogor.
P.s: Tulisan diikutsertakan dalam Blog Review Dialog Tokoh Bicara Bappenas bersama Bambang P.S. Brodjonegoro
Twitter: @yesihendriani
