Mohon tunggu...
Yayat S. Soelaeman
Yayat S. Soelaeman Mohon Tunggu... Penulis - Berbagi Inspirasi

writer and journalist / yayatindonesia@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Konflik Rusia-Ukraina Dorong Indonesia Hitung Risiko Terburuk dari Segi Ekonomi

20 Maret 2022   02:23 Diperbarui: 20 Maret 2022   07:00 900
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Warga sipil Ukraina terjebak perang (Foto: Reuters)

Jakarta – Ketika perekonomian global mulai bangkit dari efek pandemi Covid-19, maka dunia kemudian telah dikejutkan oleh serangan militer Rusia ke Ukraina. 

Serangan Rusia jelas menimbulkan kecemasan, terutama karena negara itu memiliki produk minyak bumi, gas alam dan banyak komoditas lain, sehingga konflik pasti akan mengganggu perekonomian global.

Konflik Rusia-Ukraina hingga Sabtu (19/3/2022), atau memasuki hari ke-24 serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, bukan hanya menewaskan ribuan tentara dari kedua negara, namun juga banyak korban sipil tewas, termasuk wanita dan anak-anak, serta lebih dari tiga juta penduduk Ukraina mengungsi.

Karena Rusia memiliki sumderdaya alam besar serta menjadi salah satu negara penentu dalam rangkaian pasok migas dan komoditas, maka krisis itu kemudian telah berkembang menjadi goncangan terhadap rantai pasok migas dan komoditas dunia, termasuk Indonesia.

Tanda-tanda kecemasan Indonesia bisa dibaca dari pernyataan para pemimpin Indonesia yang mendesak Rusia segera menghentikan perang. 

Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bahkan Ketua Umum PB NU K.H. Yahya Cholil Staquf mengharapkan konflik segera berakhir.

Menurut Joko Widodo, peperangan hanya mengutamakan persoalan ego pemimpin yang melupakan sisi kemanusiaan. Ia menyayangkan pecahnya konflik, sehingga menimbulkan korban perang dan krisis kemanusiaan.

Tentu bukan hanya prihatin karena perang menimbulkan banyak korban jiwa dan krisis kemanusiaan, namun karena perang akan mengganggu dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, dan secara otomatis mengganggu APBN serta upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebuah diskusi daring bertajuk “Mengantisipasi Ancaman Terhadap Ekonomi Nasional Di Balik Krisis Ukraina-Rusia” digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, tengah pekan ini, dan menyepakati bahwa konflik Rusia-Ukraina menuntut setiap negara, khususnya Indonesia, untuk menyiapkan strategi terbaik dalam menghadapi risiko terburuk.

Diskusi antara lain mendengarkan pendapat Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, mantan Dubes RI untuk Polandia Peter F. Gontha; CEO S. ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC) untuk Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah & Amerika, Shaanti Shamdasani; peneliti INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini, Ph.D; dan Direktur Eksekutif Energy for Policy/Sekretaris Umum PP ISNU, Dr. M. Kholid Syeirazi.

Hitung Risiko Terburuk

Menurut Lestari Moerdijat, pemerintah harus menghitung risiko terburuk dari segi eknomi, karena konflik yang berkepanjangan dipastikan mengancam keseimbangan pasokan energi, gangguan rantai pasokan komoditas dan perlambatan ekonomi.

Ia berharap krisis segera berakhir, dan Indonesia bisa melanjutkan program pemulihan ekonomi paska-pandemi Covid-19.

Mantan Dubes RI untuk Polandia Peter F. Gontha jelas mengatakan bahwa dampak ekonomi akibat perang sudah terasa, yaitu harga gandum dan biji-bijian melonjak tinggi. Indonesia selain membutuhkan gandum Ukraina, juga memiliki ketergantungan dari Rusia, terutama industri pupuk, besi baja, dan industri pertahanan, termasuk kerja sama pembelian pesawat Sukhoi.

Perusahaan nasional Migas Rusia, Rosneft, saat ini tengah membangun proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban (Kilang Tuban), yang akan terintegrasi dengan kilang petrokimia guna mewujudkan ketahanan energi dalam negeri.

Selain produk BBM, Kilang Tuban akan menghasilkan produk petrokimia sebesar 2.820 kilo ton per tahun dan paraxylene 1.300 kilo ton per tahun.

Rusia adalah produsen minyak dunia dengan produksi hampir 7 juta barel per hari dan memasok 17 persen kebutuhan gas dunia.

Menurut Direktur Eksekutif Energy for Policy, Kholid Syeirazi, peran Rusia sebagai pemasok energi dan komoditas dunia cukup signifikan.

Hal serupa dikemukakan peneliti INDEF, Eisha M. Rachbini. Apabila konflik berkepanjangan, maka dipastikan akan mengganggu sisi permintaan dan penawaran energi dan komoditas dunia, sehingga memberi tekanan pada pemulihan ekonomi dunia paska-pandemi Covid-19.

“Ketika harga minyak dunia naik tajam, bahkan kini telah mencapai 130 dolar AS per barel, jelas akan memengaruhi APBN. Asumsi makro harga minyak yang ditetapkan APBN 2022 adalah 63 dolar AS per barel,” katanya.

Kenaikan harga minyak mentah untuk satu dolar AS per barel saja, akan menyebabkan kenaikan anggaran subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 2,65 triliun.

Bisa dibayangkan apabila kenaikan minyak mentah lebih dari 130 dolar AS atau naik 67 dolar AS per barel dari asumsi harga yang ditetapkan APBN.

Setiap kenaikan satu dolar AS per barel minyak dari harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) juga berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 295 miliar.

Sementara dari sisi pendapatan negara, akan ada peningkatan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masing-masing sebesar Rp 0,8 triliun dan Rp 2,2 triliun untuk setiap kenaikan satu dolar AS ICP.

“Kenaikan harga minyak berdampak pada pos anggaran negara. Produksi minyak mentah Indonesia hanya sekitar 700.000 barel per hari (bph), sedangkan untuk kebutuhan konsumsi 1,4 juta bph. Defisit dari selisih itu jelas mengandalkan impor,” kata Eisha M. Rachbini.

Harga minyak mentah melonjak (Foto: www.kompas.com)
Harga minyak mentah melonjak (Foto: www.kompas.com)

Pertumbuhan Ekonomi Melemah

Dengan kondisi itu, APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien, dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan melemah, stagnan, atau menurun, dan inflasi terancam lebih tinggi lagi. 

Dengan keadaan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula diramalkan 5,6 persen pada 2022 diperkirakan akan lebih rendah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam keterangan usai Rapat Dewan Gubernur medio pekan ini menjelaskan, konflik Rusia-Ukraina memberikan implikasi terhadap perekonomian dalam tiga aspek, yaitu harga komoditas, perdagangan, dan keuangan global.

Implikasi pada harga komoditas terlihat pada kenaikan harga yang terbilang tinggi pada komoditas energi dan pangan.

Diperkirakan harga minyak Indonesia akan mengalami kenaikan sekitar 85 dolar AS per barel dari asesmen pada Februari 2022 yang berkisar 67–70 dolar AS per barel. Kenaikan itu jelas berdampak ke harga komoditas lain.

Ia memperkirakan indeks harga komoditas ekspor Indonesia akan mengalami kenaikan hingga 10,5 persen, naik dari perkiraan sebelumnya 4,2 persen.

Lonjakan harga komoditas global juga akan memengaruhi harga dan kondisi fiskal di dalam negeri.

Apabila eskalasi geopolitik terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekonomi dunia.

Saat ini, menurut Perry Warjiyo, BI telah merevisi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 dari perkiraan sebelumnya 4,4 persen menjadi 4,2 persen.

Gandum dan komoditas turunannya (Foto: www.kompas.com)
Gandum dan komoditas turunannya (Foto: www.kompas.com)

Menurut data BPS, impor Indonesia dari Ukraina pada 2021 didominasi oleh gandum yaitu senilai 946,5 juta dolar AS atau 95 persen dari total impor Indonesia dari Ukraina yang mencapai 1,04 miliar dolar AS.

Harga gandum diperkirakan akan naik di tengah eskalasi konflik. Hal itu akan mengakibatkan produk turunan gandum, yaitu tepung terigu, mi, roti dan kue, juga akan ikut naik. 

Pemerintah dan produsen produk turunan gandum harus mengantisipasi, di antaranya melakukan diversifikasi untuk komoditas tertentu. Sedangkan impor utama Indonesia dari Rusia adalah besi dan baja.

Pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono menyatakan, imbas konflik Rusia-Ukraina dan adanya sanksi AS dan Barat terhadap Rusia akan menyebabkan lonjakan harga komoditas, lonjakan harga energi, dan goncangan rantai pasokan komoditas.

Ketiga hal tersebut berdampak bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia, dan kemungkinan terjadinya inflasi global.

Sedangkan naiknya harga batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) karena imbas konflik, dalam jangka pendek jelas akan menguntungkan nilai ekspor Indonesia. 

Namun karena adanya risiko ekonomi, dalam jangka menengah kemungkinan akan berdampak pada melemahnya permintaan komoditas tersebut. (yss)

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun