Narasi mengenai APBN menggunakan framing bahwa Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan.Â
Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, yang disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan.
Tuntutan APBN 2023
Narasi mengenai APBN juga diiringi tuntutan dari Key Opinion Leader (KOL) terhadap Pemerintah. Tuntutan tersebut antara lain peningkatan perekonomian yang dirasakan langsung oleh rakyat tidak hanya jangka panjang, tetapi jangka menengah dan pendek.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Abidin Fikri, mengatakan bahwa volume APBN yang terus meningkat setiap tahun seharusnya paralel dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun pangan. Pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi melalui reformasi birokrasi yang nyata dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja serta sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Senada dengan Abidin Fikri, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan, menyetujui pemanfaatan belanja negara harus dirasakan rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, termasuk pangan.Â
Subsidi di bidang energi perlu mendapat perhatian serius demi keberlanjutan APBN pada masa yang akan datang. Pemerintah harus berani menerapkan kebijakan yang tidak populis, yaitu menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, jika orientasinya adalah menyelamatkan kesinambungan APBN dalam jangka menengah dan panjang.
Narasi lain juga diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, bahwa belanja negara saat ini didominasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur sehingga dampaknya baru bisa dirasakan sekitar 15 tahun lagi.Â
Sangat penting adanya pembangunan dalam jangka pendek, salah satunya revitalisasi pertanian. Dengan memprioritaskan pertanian, maka manfaatnya bisa lebih terasa, ekonomi rakyat lebih bergerak, dan bisa mendukung program kemandirian pangan.